Pansus tak Lagi Garang – Ambon Ekspres
Trending

Pansus tak Lagi Garang

AMBON,AE— Panitia khusus (Pansus) Bank Maluku yang belum bekerja, menguatkan dugaan masyarakat bahwa Pansus hanya dibentuk demi kepentingan para wakil rakyat di DPRD provinsi Maluku dengan mengamini upaya konspirasi yang dibuat pihak–pihak yang terlibat dalam skandal. Akibatnya, DPRD  akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya, pansus telah berencana, melanjutkan sidang-sidang tentang kasus Bank Maluku pada masa sidang keempat, karena terbentur  pertengkaran antara dua pimpinan pansus, yakni Edwin Huwae dan Richard Rahakbauw.  Namun, hingga di minggu ke dua di masa sidang keempat ini,  pansus masih berpangku tangan.

Mandeknya kerja pansus saat ini  dipastikan menuai cibiran dari masyarakat Maluku. Bahkan, ini membuat masyarakat makin curiga bahwa pansus dibentuk hanya untuk  ‘menakut-nakuti’ pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Bank Maluku.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengatakan, melihat dari pendekatan  personal, kongkalikong bisa  dilakukan secara individual atau kelompok dengan menggunakan mekanisme informal. ”Karena dalam pendekatan ini,  interaksi personal selalu dinamis dan berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi,” kata Tehuayo, Minggu (27/9).

DPRD, terutama pansus seharusnya  konsisten dalam melanjutkan kerja pansus, agar tidak menghilangkan rasa percaya dan harapan dari publik di daerah ini. Pansus harus tetap bekerja secara  profesional dan hasilnya harus diinformasikan ke publik, sebab publik melakukan   pengawasan terhadap kinerja dewan.

“Kalau penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja Pansus di dewan negatif  maka akan berpengaruh terhadap dukungan publik terhadap anggota dewan pada pemilu legislatif tahun 2019,” ingatnya.

Publik akan menilai bahwa kinerja dewan  mengalami stagnan atau tidak mengalami progres bila dibandingkan dengan kinerja anggota dewan sebelumnya. Pada konteks itu, maka untuk menghindari presepsi dan penilaian negatif, pansus harus menetapkan  mekanisme dan target penuntasan kerja.

Kendati demikian, Tehuayo masih menaruh  rasa percaya pada pansus untuk bekerja hingga tuntas. Belum diprosesnya kerja pansus, diantaranya  karena DPRD masih memprioritaskan tugas-tugas lain, seperti pembuatan perda dan tugas pengawasan. Serta kepentingan publik lain yang sangat mendesak.

Politisi PPP Maluku, Darul Kutni Tuhepaly mengingatkan, citra 45 anggota DPRD bergantung pada kinerja mereka dalam pansus. Masyarakat sudah terlanjur berharap persoalan Bank Maluku segera dituntaskan, bukan dibiarkan begitu saja, apalagi sampai kasus ini berhenti ditengah jalan.

“Menghentikan kerja pansus, sama saja dengan menaruh benih ketidakpercayaan publik terhadap mereka di DPRD. Kerja pansus harus tuntas, agar masyarakat juga percaya, apa yang dilakukan anggota DPRD sesuai dengan keinginan bersama,” kata mantan anggota DPRD Maluku dua periode ini.

Soal kasus itu mark up pembelian gedung Bank Maluku di Surabaya, Kutni, meminta kejaksaan transparan dalam penyelidikan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Bagi dia, kasus ini sangat mudah diurai.  “Tinggal jaksa memeriksa mereka yang saat itu menjadi direksi dan komisaris Bank Maluku. Lalu periksa juga pemilik bangunan sebelum dijual. NJOP-nya berapa, kan gampang ditemukannya,” kata dia.

Peneliti Indonesia Governance Index (IGI) Mohammad Ikhsan Tualeka mengemukakan, fenomena kinerja pansus ini bisa menghasilkan multi intepretasi di publik, bahwa damainya pimpinan DPRD pasca pertengakaran beberapa waktu lalu, adalah bentuk kompromi antara  kedua pihak untuk tidak melanjutkan pansus Bank Maluku.

“Publik bisa berpresepsi bahwa pendamaian kemarin itu adalah konsekuensi dari kompromi yang mereka buat untuk tidak lagi melanjutkan pansus ini,” ungkapnya.

Berikutnya, kata Tualeka, pansus ini juga bisa sengaja dipakai untuk  memperkuat  posisi tawar pimpinan DPRD dengan pihak-pihak yang disidik dalam kasus yang melilit bank Maluku.  Dalam konteks ini, biasanya pihak –pihak yang dibidik  akan melakukan negosiasi, untuk mengamankan kepentingannya.  “Nah, kalau pansus ini tidak jalan, bisa jadi pansus sudah diamankan,” tegasnya.

Kemungkinan lainnya,  pansus hanya dijadikan panggung politik untuk eksistensi elit tertentu di DPRD, agar   publik dapat melihat dan  menilai bahwa mereka memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan publik. Karena Bank Maluku menghimpun dana publik dan merupakan bank milik daerah.

Terkait optimisme terhadap pansus, Tualeka mengatakan, bila melihat pada kinerja pansus belakangan ini, tidak  ada yang optimis terhadap pansus untuk menuntaskan kinerja mereka, apalagi hingga pada merekomendasikan  hal-hal penting yang menjadi temuan kepada aparat penegak hukum.

Dikatakan, rasa percaya dan optimis  muncul bila  ada progres kinerja pansus. Langkah-langkah yang diambil sistematis, pihak-pihak yang diduga terlibat bisa dipanggil, dan bila ditemukan indikasi praktik pidana, dapat diproses secara hukum yang lebih transparan. Publik tidak melihat apa yang disampaikan oleh [ansus, tapi apa kinerjanya.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) itu menegaskan, pansus harus kembali bekerja secara serius, bila tidak, akan ada presepsi buruk dari publik dan itu juga akan merugikan DPRD. Untuk saat ini saja, DPRD  sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

“Kalau dibilang mengembalikan kepercayaan, mungkin. Tapi bilang hilang kepercayaan, siapa yang bisa yakin dan optimis dengan kinerja DPRD,” katanya.
(MAN)

Most Popular

To Top