Teriakan Pemekaran, Panas Lagi – Ambon Ekspres
Trending

Teriakan Pemekaran, Panas Lagi

MASOHI,AE— Upaya tim percepatan pemekaran kabupaten Seram Utara Raya terus mendapat tantangan dari sebagian kalangan masyarakat setempat terutama pemangku adat yakni, raja. Sabtu,(26/9) sejumlah raja yang tergabung dalam forum Latupati Seram Utara Barat resmi menolak kegiatan sosialisasi oleh tim pemekaran yang rencannya berlangsung hari ini(Senin, red).

Penolakan dari latupati tersebut tertuang dalam rekomendasi yang diserahkan langsung raja negeri Lisabata Timur, Syairun Sitania didampingi raja negeri Saleman, Ali Arsyad Makatita, raja negeri Horale Yesaya Maatuku, sekretaris negeri Wailulu, Ramli Makatita, kepala pemerintahan Pa’a Bakry Marloune, kepala pemerintahan Latea Fredy Makatita, kepala pemerintahan Rumawey, Mihel Seliholo, kepala pemerintahan Warasiwa, Elizer Kapuate, kepala pemerintahan, Labuan Muhammad Syamal, kepala pemerintahan Karlutu, Kara Mateus Rumamelete, serta kepala pemerintahan Pasanea, Abu Wama kepada wakil bupati Marlatu L Leleury.

Menurut Latupati, penolakan sosialisasi sebagai bagian dari proses pembentukan kabupaten Seram Utara Raya, didasarkan atas berbagai pertimbangan yang telah dikaji, utamanya menyangkut rentan kendali pusat ibukota kecamatan maupun pusat ibukota kabupaten Seram Utara Raya yang rencananya terletak di dataran Wahai.

Selain itu, awal rencana tersebut Latupati merasa tidak dihargai ketika pertemuan di gedung Siwalima pada medio Desember 2012 lalu. “Karena itu kami menyatakan sikap menolak tegas kegiatan sosialisasi oleh tim pemekaran,” tegas Sitania.

Sejak terjadi insiden pemalangan jalan serta pembakaran sejumlah fasilitas di Wahai buntut dari jawaban bupati atas Rancangan Peraturan saerah (Ranperda) hak usul inisiatif yang terjadi bulan Desember 2014, Latupati tidak lagi mengakui tim tersebut untuk membawa misi perjuangan pemekaran. “Surat dari tim seharusnya ada tembusan kepada bupati, DPRD serta pimpinan kecamatan,  sehingga kami beranggapan kegiatan ini tidak sah,” tambah Ali Arsyad Makatita.

Karena itu, demi menjaga keseimbangan dalam masyarakat serta stabilitas dalam wilayah kecamatan Seram Utara Barat, penolakan merupakan bentuk menjaga harmonisasi kehidupan persaudaraan di wilayah setempat. “Mencegah adanya isu provokatif dari tim, karena kami yakin apa yang disampaikan komisi II DPR-RI di Ambon beberapa waktu lalu bisa dipelintir,” kata Ramli Makatita.

Yang terpenting sebut Latupati, adalah persoalan rentan kendali. Mereka keberatan letak pusat pemerintahan ibukota kabupaten Seram Utara Raya berada di Wahai. Demikian halnya dengan pusat ibukota kecamatan Teluk Dalam. “Akses ke Kota Masohi lebih gampang dan nyaman ketimbang ke Wahai, hal itulah yang memberatkan kita,” beber mereka.

Menurut para Latupati, jarak antara Wahai dan Seram Utara Barat terlampau jauh, belum lagi warga terpaksa harus melewati pegunungan yang bisa ditempuh hanya sekali jalan. ”Andaikan ke Wahai, harus menginap tidak bisa langsung balik. Beda dengan ke Masohi sehari bisa pulang pergi selain itu tidak ada rintangan pengunungan,” tutup Latupati. (ANC)

Most Popular

To Top