Referendum Sulit Dilaksanakan – Ambon Ekspres
Trending

Referendum Sulit Dilaksanakan

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tetap membuka pendaftaran calon bupati pengganti almarhum Hakim Fatsey. Putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan apabila selama masa penundaan, belum ada calon pengganti. Sementara itu, referendum pilkada Bursel sulit dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku, Musa Toekan, kepada Ambon Ekspres, Rabu (30/9) mengatakan, KPU telah melaksanakan tahapan Pilkada Bursel 2015 sesuai Undang-undang nomor 1/2015 junto UU nomor 8/2015 tentang Pilkada. Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan.

“Artinya setelah menerima surat keterangan kematian dari pihak keluarga almarhum Fatsey, KPU berencana akan menunda tahapan Pilkada di tanggal 2 Oktober selama 10 hari. Kemudian membuka pendaftaran selama tiga hari untuk pendaftaran calon pengganti,” kata Musa.

Seperti diberitakan koran ini, MK mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam UU nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

Musa melanjutkan, setelah selama tiga hari pendaftaran, dan dilanjutkan dengan tiga hari berikutnya, namun belum ada calon pengganti, secara otomatis, putusan MK dilaksanakan oleh KPUD. Soal mekanismenya, dia mengaku, masih menunggu revisi PKPU.

“Jadi, jika sudah diberikan kesempatan tiga hari untuk partai mengajukan paslon tidak terpenuhi sekurang-kurangnya dua pasangan calon, maka KPU akan memutuskan pemilihan sesuai dengan putusan MK. Kalau syarat dua calon terpenuhi, Pilkada tetap berjalan normal. Soal teknis pelaksanaan putusan MK, KPU masih akan menunggu revisi PKPU terkait dengan pencalonan,”katanya.

Status Calon
Anggota KPUD Maluku divisi teknis, La Alwi mengatakan, KPU belum memastikan Pilkada Bursel saat ini hanya ada satu atau masih tetap dua pasangan calon. Status pasangan calon dapat diketahui setelah penundaan Pilkada hingga berakhirnya masa pendaftaran.

Sebab, lanjut dia, PKPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 telah mengatur mengenai mekanismenya. Pasal 84 ayat (1) disebutkan, dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
Kemudian ayat (3) disebutkan, pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partai politik atau Gabungan Partai politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap.

“Sampai dengan semua  mekanisme ini dilakukan, dan apabila tak ada calon yang diusulkan, barulah KPU memutuskan apakah ada dua pasangan calon atau hanya satu pasangan calon. Kalau selama semua proses diatas dilakukan, dan belum ada calon pengganti, maka jelasnya bahwa hanya satu pasangan calon,”jelasnya.
Kalaupun ada pihak yang menilai Pilkada Bursel saat ini masih terdapat dua pasangan calon karena masih ada calon wakil bupati Anton Lesnussa, adalah tidak benar. Pasalnya, kata Alwi, di dalam UU Pilkada dan PKPU tidak ada kata-kata atau sebutan calon.

“Karena UU dan PKPU menyebutkan kata-kata pasangan calon, bukan calon. Apabila salah satu dari pasangan itu berhalangan tetap, dan selama penundaan tak ada calon pengganti, secara otomatis sesuai UU dan PKPU tidak bisa disebut pasangan calon,”detailnya.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Jen Latuconsina menilai, Referendum untuk Pilkada Bursel sulit dilaksanakan. Pasalnya menurut dia, sedari awal proses penetapan calon, Pilkada Bursel diikuti dua pasangan calon, bukan calon tunggal seperti layaknya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Saya kira opsi referendum untuk pilkada Bursel bakal tidak terpenuhi karena aturan teknisnya berupa PKPU blum ada. Jika dipaksakan, maka akan mengacaukan pentahapan pilkada serentak, kecuali jika dilaksanakan pada tahun 2017,”kata Jen via sms.

Selain belum adanya PKPU, pelaksanaan pemilihan lewat referendum juga terkendala waktu. Apalagi PKPU itu akan mengatur hal teknis referendum yang terkesan pelik.

“Mulai dari surat suara, sampai dengan pungut hitung, dan persentasi raihan suara untuk dilantik tidaknya cabub dan cawabup. Bahkan PKPU referendum itu harus disetujui DPR RI. Dengan melihat waktu yang tinggal dua bulan ini, maka dipastikan PKPU referendum blum akan selesai mulai dari penyerahan draf sampai dengan pembahasannya di DPR RI,” tambahnya.

Rifai Fatsey Mendaftar
Sementara itu, putra almarhum Hakim Fatsey, Rifai Fatsey secara resmi telah mengajukan berkas pencalonannya ke DPC Partai Gerindra Bursel, Rabu (30/9). Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi, Gerindra akan mengambil keputusan politik.

“Hingga saat ini, DPC Gerindra baru didatangi oleh Rifai Fatsey, anak almarhum Hakim Fatsey dengan memasukan seluruh berkas-berkasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tentu DPC Gerindra Bursel akan melakukan evaluasi dan seleksi terhadap dokumen atau berkas yang diajukan kepada Gerindra sebagai syarat pencalonan,”ungkap ketua DPC Partai Gerindra Bursel, Adjadad Makassar saat dikonfrmasi Ambon Ekspres via seluler, kemarin.

Dia memastikan, bukan hanya Rifai Fatsey, namun warga negara yang memenuhi syarat sesuai regulasi, diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan berkas pencalonan ke Gerindra. Kendati demikian, sebagai salah satu parpol pengusung, Gerindra punya kewenangan absolute untuk menentukan dicalonkan atau tidak.

“Dan tidak saja kepada anak almarhum, tetapi untuk warga negara yang memiliki hak dipilih dan memilih juga punya hak menyampaikan pendaftaran ke Gerindra. Dan apabila syarat-syarat pencalonan sesuai regulasi itu terpenuhi, dan mendapatkan rekomendasi Gerindra, maka kemungkinan yang bersangkutan siap dicalonkan oleh partai,”tandasnya.

Sementara itu, PKS masih tetap pada sikap awal hingga putusan MK, kemarin.”Belum ada perubahan sikap atau sikap lain,”singkat Sekretaris DPW PKS Provinsi Maluku, Suhfi Majid via sms. (TAB)

Most Popular

To Top