Unidar Ambon Dinonaktifkan – Ambon Ekspres
Trending

Unidar Ambon Dinonaktifkan

AMBON, AE— Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menonaktifkan sebanyak 243 Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, akibat pengangkatan pelaksana tugas (Plt) rektor oleh pimpinan Yayasan Darussalam pada, 29 Mei 2015. Semua pihak dianjurkan untuk duduk bersama menyudahi semua masalah demi menyelamatkan para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di kampus berjas  merah itu.

Penelusuran Ambon Ekspres di laman Website resmi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, terlihat bahwa 243 Perguruan Tinggi tersebut resmi dinonaktifkan per tanggal 29 September 2015. Itu karena dalam pelaksanaan perkuliahan, PT–PT tersebut dinilai melakukan pelanggaran, sehingga dikenakan sanksi skala sedang dari Diktik.

Ada beberapa jenis pelanggaran yang menjadi pertimbangan Dikti untuk menonaktifkan PT, yakni masalah Laporan Akademik, masalah Nisbah Dosen/Mahasiswa, dan masalah Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yakni  PDD/PJJ tanpa izin (kelas jauh).

Prodi /PT tanpa izin,  Penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, jumlah mahasiswa over kuota (Prody Kesehatan/kedokteran/dll),  ijasah palsu atau gelar palsu, masalah Sengketa atau konflik internal, kasus mahasiswa, kasus dosen (Misalnya dosen status ganda), pemindahan atau pengalihan mahasiswa tanpa ijin kopertis.

Sementara jenis sanksi yang diberikan, yakni jenis sanksi ringan atau  memperoleh surat peringatan dan WASDALBIN Kopertis, sanksi sedang atau  –status non aktif, dan jenis sanksi berat atau  pencabutan izin Program studi atau Perguruan Tinggi. “Kalau Untuk Unidar Ambon, itu karena adanya pengangkatan Plt rektor,” sebut  Koordinator Kopertis  Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Zainudin Notanubun, Rabu (30/9).

Sebelumnya, Yayasan Darussalaam melantik Farida Mony sebagai pelaksana tugas (Plt) rektor Unidar Ambon  dengan Surat Keputusan  nomor :  01/YD/SK/V/ 2015 tertanggal 28 Mei 2015, yang ditandangani oleh ketua  Yayasan Darussalam Rusdi Sangadji.

“Sebelumnya, PDPT juga ditutup karena konflik Yayasan, tapi saya minta dibuka. Setelah dibuka, ada lagi masalah baru yakni pengangkatan Plt rektor, makanya Unidar masuk dalam daftar ini (nonaktif). Tidak mungkin satu perguruan tinggi, dua rektor,” tegas Notanubun.

Jika suatu perguruan tinggi berstatus nonaktif, maka PT tersebut tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru, tidak boleh melakukan wisuda jika terjadi dualisme kepemimpinan dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya, tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan Nomor Induk Dosen Negeri NIDN,  sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan  kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, tidak memperoleh  akses  terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan  Tinggi untuk pemutakhiran data (PT dan seluruh Prody).

Kopertis menyerukan kepada  penyelenggara kampus non aktif, mengikuti langkah-langkah pemulihan atau pengaktifan kembali sesuai jenis pelanggaraannya. Bagi yang terlibat dalam konflik internal, demi kebaikan segenap civitas akademik dan kelangsungan hidup kampus, maka  semua pihak yang berkepentingan harus menyingkirkan segala ego dan pertikaian. Pada prinsipnya Dikti hanya melakukan pembinaan bukan pembinasaan, segera menjalin kekompakan dan bersatu kembali, demi kampus yang ada. Selesaikan masalah dengan bijak, bukan menambah masalah ke masalah yang sudah ada. Belum terlambat untuk mengaktifkan kembali PT. Proses  pengaktifan  kembali PT dan atau Prodi dilakukan berdasarkan jadwal rutin setiap tahun, yakni Januari sampai dengan   Maret.
Juru Bicara rektor Unidar Ambon, Husain Latuconsina mengatakan, yang dialami Unidar Ambon bukan  dinonaktifkan, tapi  PDPT sementara  ditutup,   dan tidak ada keterkaitan signifikan antara penutupan PDPT  Unidar dengan legalitas ijazah.

“Buktinya kita selalu dilayani surat menyurat dengan Dikti lewat kopertis. Yang salah,  itu jika ada perguruan tinggi yang tidak memiliki PDPT. Permasalahan Unidar adalah konflik Yayasan yang tidak ada hubungannya dengan universitas. Yang illegal itu seperti teman-teman di Wara, karena tidak memiliki PDPT,” katanya, kemarin.

Latuconsina memastikan kondisi ini tidak akan berlangsung lama, apalagi sampai mengorbankan mahasiswa. Terus diupayakan agar semua masalah yang melilit kampus itu segera berakhir, sehingga kondisi Unidar semakin baik. Pihaknya berharap masalah yayasan segera berakhir agar masalah lain juga turut diakhiri.

“Bulan lalu sudah ada Dirjen Dikti ke Unidar untuk memastikan aktivitas  akademik tetap berjalan. Beliau menginstruksikan agar kegiatan kampus harus tetap berjalan seperti bisanya. Dan Insya  Allah bulan ini konflik yayasan bisa diputuskan di pengadilan agar PDPT Unidar dibuka kembal,” harapnya.

PDPT itu berisi data base mahasiswa dan dosen beserta seluruh aktivitas akademik kampus. Jadi kalau ditutup sementara maka update data terbaru tidak bisa diakses masuk. Tapi saat dibuka lagi PDPT maka bisa diakses data base dosen dan mahasiswa. “Beda dengan perguruan tinggi yang tidak memiliki PDPT di Dikti, nah itu yang illegal,” tegas Latuconsina.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pattimura (Unpatti) Patris Rahabav mengemukakan, menghdapai kondisi seperti ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa, baik di yayasan maupun di internal Unidar harus lebih mengutamakan jalur diplomasi dari pada penyelesaian lewat jalur hukum.

“Dua kekuatan ini harus duduk bersama, membicarakan baik-baik. Intinya, lebih baik islah demi menyelamatkan mahasiswa. Sebab, bila dibiarkan berlarut-larut, Unidar bisa ditutup, karena mengharapkan jalur hukum prosesnya akan panjang,” jelasnya.

Kalau pun persidangan di pengadilan negeri Ambon dapat berakhir dan menghasilkan kekuatan hukum dalam waktu yang tidak terlalu lama, kata dia, itu belum tentu menjadi jaminan sengketa berakhir selamanya, karena masih terbuka peluang bagi pihak yang kalah untuk menempuh upaya hukum lain. Sehingga akan memperpanjang cerita sengketa tersebut. Akibatnya, kondisi Unidar terganggu.

Saat ini, lanjut mantan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) Unpatti itu, Dikti terlihat akan memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi. Sehingga, bagi semua pihak yang berkepentingan harus melihat masalah ini dengan kepala dingin, kembali duduk bersama.
“Kalau Unidar ditutup, yang rugi adalah semua masyarakat Maluku karena Unidar adalah salah satu perguruan tinggi kebanggaan kita di Maluku,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top