Doping Data Pemilih, Kejahatan Serius – Ambon Ekspres
Trending

Doping Data Pemilih, Kejahatan Serius

AMBON, AE— Penambahan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Seram Bagian Timur di desa Bula, adalah untuk pengamanan basis suara calon tertentu. Semua pihak diminta berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan data yang naik secara signifikan itu.

Analisis politik, Almudatsir Zein Sangadji saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Jumat (2/10) mengatakan, dalam konstestasi Pilkada maupun pemilihan umum lainnya, data pemilih menjadi faktor penting penentu kemenangan. Data pemilih elemen  pertama yang harus diamankan oleh pasangan calon kepala daearah.

“Data pemilih itu faktor penting kemenangan Pilkada. Data merupakan basis partisipasi politik masyarakat. Karena tidak boleh ada upaya penggelembungan. Namun, realitas saat ini di SBT sedang terjadi penggelembungan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara sendiri,”kata Almudatsir.

Seperti diberitakan Ambon Ekspres, Jumat (2/10), KPU SBT diduga kuat melakukan manipulasi DPS di Desa Bula, Kecamatan Bula dari 6.595 menjadi 13.596. KPU justru membantah dugaan tersebut.

Kendati belum ada pembuktian, namun Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) mengatakan, hal itu sebagai temuan. Pasalnya, data yang dimiliki Panwaslu berbeda dengan data DPS Desa Bula. Lembaga pengawasan ini pun mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pendataan ulang.

Menurut Almudatsir, kendati KPU masih mengelak, namun dari rekomendasi Panwaslu dapat disimpulkan telah terjadi kongkalikong antara KPU dan calon tertentu untuk pengamanan basis suara. Apalagi kata dia, kejadian itu bukan sekali terjadi di SBT, namun sudah berulang kali.

“Jika itu benar adanya, pasti ada unsur kesengajaan untuk kepentingan basis suara calon tertentu di desa Bula. Namun, saya tidak bisa berspekulasi untuk kepentingan calon siapa, kesengajaan itu dilakukan,” katanya.

Dikatakan, penggelembungan data pemilih yang dilakukan oleh penyelanggara, baik KPU maupun Panwaslu merupakan pelanggaran serius. Melalui rekomendasi Panwaslu, pelanggaran tersebut bisa diselesaikan secara internal oleh KPU bila terjadi kesalahan administrasi, dan jika pelanggaran pidana diserahkan ke kepolisian.

“Bahkan bila ada indikasi kuat keterlibatan penyelenggara, baik KPU maupun Panwaslu yang memihak, maka bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, sudah melanggar etika penyelenggara pemilu, khususnya netralitas dan independensi. Saya kira, juga jangan dianggap remeh, karena persoalan serius,” papar dosen Fakultas Hukum Universitas Darussalam itu.

Diluar konteks pelanggaran, Almudatsir berharap semua elemen, yakni KPU, Panwaslu, tim pasangan calon dan masyarakat, harus berpartisipasi aktif untuk menkroscek DPS Desa Bula sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pengamat politik Universitas Pattimura, Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, kerap terjadi skenario politik menjelang Pilkada. Salah satunya adalah data pemilih. “Saya kira, skenario politik kependudukan pasti terjadi jelang pelaksanaan Pilkada. Bisa saja skenario dimulai dari penggelembungan atau pengurangan data pemilih,” kata Mohtar.

Terkait kenaikan DPS di Desa Bula, kecamatan Bula yang cukup signifikan tersebut, kata Mohtar mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dari penyelenggara untuk penguatan basis calon tertentu. Di sisi lain, dapat dinilai sebagai upaya pelemahan basis suara calon lainnya.

“Soal apakah meningkatnya jumlah DPS secara signifikan punya kaitan dengan penguatan basis calon tertentu, saya kira bisa saja. Karena masing-masing pasangan calon memiliki peta kekuatan pada basis wilayah. Dan menurut saya, itu merupakan pertarungan pra Pilkada yang bisa menjadi bagian dari upaya pelemehan kekuatan calon lain,” ungkapnya.

Untuk memperbaiki DPS di desa Bula, dan mengantisipasi penggelembungan berikutnya, Panwaslu harus memaksimalkan pengawasan. Sebelum pemilihan, semua data harus dibersihkan dan dicek validasinya.

“Kalau itu merupakan temuan Panwaslu bahwa terjadi pembengkakan DPS, maka termasuk pelanggaran serius.

Karena itu, harus disikapi serius Panwaslu dalam hal pengawasan. Artinya, sebelum pelaksaan Pilkada, jumlah pemilih hrus dituntaskn termasuk upaya menggunakan KTP saat pemilihan. Sebab, KTP bisa saja menjadi kekuatan baru untuk memenangkan pasangan tertentu,”pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top