Hari Ini Pilkada Bursel akan Ditunda – Ambon Ekspres
Trending

Hari Ini Pilkada Bursel akan Ditunda

PH Tagop: Ketua Bawaslu Jangan Ngaur

AMBON, AE— Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan berencana menunda tahapan Pilkada untuk sementara selama 10 hari, Sabtu (3/10). Keputusan ini akan diambil dalam rapat bersama KPU partai pengusung, serta tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Anggota KPU Provinsi Maluku, La Alwi, kepada Ambon Ekspres via sms, Jumat (2/10) membenarkan rencana tersebut. Kata dia, pertemuan tersebut dilakukan selain menetapkan penundaan, juga sosialisasi regulasi kepada partai pengusung dan tim kampanye.

“KPU Bursel sudah mengundang parpol dan tim kampanye pasangan calon untuk mengikuti sosialisasi penundaan dan mekanisme pengajuan calon pengganti, besok (hari ini-red) tanggal 3 Oktober. Sosialisasi ini, sekaligus pemberitahuan SK (surat keputusan) KPU Bursel tentang penundaan terhitung mulai besok (hari ini-red),” kata Alwi yang sedang berada di Bursel untuk melakukan supervisi terkait pilkada setempat.

Seperti diketahui, Pilkada Bursel awalnya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Tagop Soulissa-Ayub Saleky dan Hakim Fatsey-Anton Lesnussa. Dalam proses dan tahapan Pilkada, Hakim Fatsey meninggal dunia 14 September di kediamannya di Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU nomor nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan, penggantian calon kepala daerah yang berhalangan tetap, akan disampaikan oleh partai pengusung kepada KPU. Pengusulan calon pengganti harus disertai dengan bukti keterangan dari lurah/desa dan pihak rumah sakit.

Ketentuan ini secara rinci termaktub pada pasal 84, ayat 1 disebutkan, dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menunda tahapan pelaksanaan pemilihan. Ayat 2 disebutkan, penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Kemudian pasal 3 dijelaskan, pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap.

Rivai Hakim Fatsey, anak dari almarhum Hakim Fatsey secara resmi telah memasukan berkas pencalonannya ke DPC Partai Gerindra dan PKS Bursel. Hanya saja, Gerindra belum memastikan, mengusung Rivai atau tidak.

“Nanti selesai rapat internal, baru dapat dipastikan. Rapat internal masih menunggu informasi dari DPD,”ujar ketua DPC Partai Gerindra Bursel, Adjadad Makassar kepada Ambon Ekspres via sms, Jumat (2/10).
Fadli Ngaur

Sementara itu, ketua tim Kuasa Hukum pasangan Tagop-Ayub, Fahri Bachmid menilai, ketua Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Maluku, Fadly Silawane salah menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada serentak dengan calon tunggal. Kata dia, Fadli tidak perlu mengeluarkan pernyataan seolah-olah putusan MK hanya berlaku untuk tiga daerah, yakni Tasikmalaya, Timor Tengah Utara dan Blitar.

“Jadi mestinya ketua Bawaslu cermat dan membaca dan memahami substansi putusan MK itu. Jangan ngaur, karena ini adalah produk hukum. Sehingga jangan membangun tafsir hukum sesuai selera dan aneh-aneh,”kata Fahri.

Sebelummya di koran ini, Fadli menyatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya, putusan MK hanya berlaku untuk tiga daerah, bukan Bursel. Olehnya itu, dia meminta KPU Bursel segera memastikan status Pilkada Bursel.

Fahri menjelaskan, secara hukum, berdasarkan Undang-undang nomor 8/2011 tentang Perubahan atas UU nomor 24/2001 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat “Final and Binding”. Putusan lembaga tertinggi negara itu, juga mempunyai  daya berlaku dan daya jangkau secara nasional dan mengikat publik “Ergo Omnes”.

Selain itu, putusan MK dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 itu, tidak atau bukan dimaksudkan hanya untuk tiga kabupaten.”Keliru dan sesat, jika ditafsirkan putusan MK seperti itu. MK itu sebagai lembaga peradilan/tribunal yang bersifat khusus (special law court), bertugas untuk mengadili norma hukum dengan batu ujinya adalah konstitusi UUD 1945.  Bukan mengadili kasus konkret,”jelasnya.

Dia melanjutkan, MK bukan pengadilan keadilan (cort of justice) seperti Mahkamah Agung (MA) yang mengadili orang per orang. Sehingga kata dia, secara yuridis, produk putusan MK tentang Pilkada calon tunggal bersifat publik, dan tidak dimaksudkan untuk tiga daerah tersebut.

Secara konkret, lanjut dia, kebetulan 3 kabupaten itu menjadi contoh kasus, karena telah secara nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma ketentuan pasal 54 UU N8/2015, dan PKPU No.12/2015. Sehingga secara konstitusional, mereka terlebih dulu mengalami kerugian nyata dan bukan potensial atas berlakunya norma ketentuan itu “in casu” Pasal 54 ayat 4,5 dan 6 UU 8/2015.

“Dibagian pertimbangan hukum/yuridis maupun dalam amar itu sendiri yang  terdiri dari 8 point, tidak dimaksudkan untuk kabupaten manapun. Jadi putusan MK itu berlaku secara nasional, karena norma yang dibatalkan adalah undang-undan organik/sektoral yang mengatur tentang Pemilukada di Indonesia. Dan segala implikasi dan akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan ini bersifat publik, dan serta merta berlaku juga untuk Bursel,” kata dia.

Kendati demikian, kata dia, Pilkada Bursel belum vdapat dikualifikasikan dengan calon tunggal setelah meninggalnya Fatsey. Pasalnya, ada mekanisme normatif yang perlu dilakukan oleh KPU Bursel.

“Memang Bursel belum dapat dikategorikan sebagai kabupaten dengan calon tunggal. Jika KPU Bursel maupun Maluku setelah menyelesaikan tahapan selanjutnya dengan membuka pendaftaran setelah menerima administrasi kematian dari keluarga, maka KPU membuka pendaftaran selama 3 hari dan selanjutnya. Kalau sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan belum ada calon penganti, maka secara konstitusional berlaku putusan MK tanpa ada pengecualian,” tuturnya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!