DPRD Minta Pemkot Bayar PBB Rp17 M – Ambon Ekspres
Trending

DPRD Minta Pemkot Bayar PBB Rp17 M

AMBON, AE— Pemerintah kota (Pemkot) Ambon diminta secepatnya menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP),  tahun 2014 sekitar Rp.17 miliar. Keterlambatan pembayaraan ditakutkan akan berpengaruh terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tunggakan ini terungkap dalam rapat Komisi II DPRD Ambon, dengan KPP. KPP melaporkan adanya tunggakan sebesar Rp17 miliar. “Ada laporan KPP sekitar Rp.17 miliar tunggakan PBB. Hal ini disampaikan KPP saat mengundang seluruh kabupaten/kota untuk menyerahkan PBB di kantor Gubernur saat itu. Maka mustahil jika pemkot katakan ada kesalahan yang dilakukan KPP yang tidak memiliki data valid,” ungkap Ohorella, kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (5/10).

Politisi asal PAN ini mengaku, pemkot merasa keberatan dan menganggap tidak memiliki hutang piutang dengan soal tunggakan PBB. Seharusnya, lanjut Ohorella, saat penyerahan laporan tersebut pemkot menolak atau dibuat berita acara sesuai mekanisme untuk nantinya dipertanggungjawabkan.

“Jika seperti itu, maka seharusnya ada penolakan. Tetapi kenapa tidak dilakukan. Maka kami anggap ini belum jelas. Perlu penjelasan dari pemkot untuk menyelesaikan masalah tunggakan PBB dengan KPP,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang pemerintah kota dengan KPP, untuk mendudukan dan mencari solusi polimik tunggakan PBB. Sebelumnya pemkot telah menjelaskan bahwa tidak memiliki hutang piutang dengan pihak KPP sebanyak Rp.17 miliar.

“Kalau Sekot Ambon menjelaskan bahwa tidak ada hutang piutan soal tunggakan PBB, maka ini harus disampaikan secara resmi mengenai pajak untuk harus diselesaikan. Kita berkeinginan sungguh bahwa dari perubahan nanti semua harus terselesaikan,” kata dia.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II Taha Abubakar. Kata dia, jika ada kelemahan seharusnya pemkot menolak sejak awal. “Kita sudah tahu kronologisnya seperti apa. Ini kan seluruh kabupaten/kota. Seluruhnya PBB yang menjadi tunggakan Pemkot. Dan ini resmi disampaikan oleh KPP. Kalau ada staf di pemkot punya kelemahan, mereka siap untuk melayani bagaimana mengaudit data itu. Dan jika dari pihak KPP salah dalam menyampaikan bahwa ada tunggakan PBB senilai Rp.17 miliar, maka KPP telah melakukan pembohongan publik,” kata Taha.

Politisi PPP ini berharap, persoalan tunggakan pajak ini bisa diselesaikan secepatnya antara pihak Pemkot Ambon dengan KPP. “Kita harapkan jangan lagi ada polimik, tetapi perlu ada penyelesaian. Tidak perlu ada spekulasi tetapi perlu ada kejelasan dari pemkot. Jika Pemkot Ambon tidak merasa memiliki tunggakan pajak dengan KPP, maka segera melakukan penyelesaian dan duduk bersama mencari solusi. Sehingga bisa menjelaskan kepada DPRD Ambon,” pintanya. (ISL)

Most Popular

To Top