Jaksa Diam, Pansus pun Diam – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Diam, Pansus pun Diam

AMBON, AE— Kejaksaan Tinggi Maluku, sudah mulai kendor mengungkap dugaan mark up pembelian gedung Bank Maluku, Cabang Surabaya, Jawa Timur. Panitia khusus yang dibentuk DPRD Maluku untuk mengusut dugaan pencurian uang daerah dalam pembelian kantor itu, juga tak lagi banyak ribut, seperti awal panitia ad hoc tersebut dibentuk.

Awalnya jaksa terlihat garang. Sekali menggebrak, beberapa petinggi Bank Maluku, termasuk direktur bank milik Maluku-Maluku Utara itu, Idrus Rolobessy diperiksa. Usai pemeriksaan, lemas sudah para jaksa. Alasan klasik pun diumbar, Kejati, kekurangan tenaga penyidik.

Dirut Bank Maluku, ketika ditemui Ambon Ekspres beberapa waktu lalu, menolak berkomentar. Nampaknya dia ‘dilarang’ banyak bicara soal kasus ini. Namun dia berjanji, pihak bank akan menyampaikan klarifikasi pembelian kantor cabang bank plat merah itu di Surabaya.

Hingga kini, klarifikasi itu tidak pernah disampaikan. Dia juga masih menolak memberikan komentar soal pembelian gedung yang terjadi pada Desember 2014 lalu. Harga pembelian tercantum dalam dokumen sebesar Rp54 miliar. Ini berbeda dengan nilai transaksi pembelian sebenarnya sebesar Rp45 miliar.

Adanya selisih harga dalam dua pencatatan transaksi berbeda ini, dicium jaksa sebagai dugaan mark up. Nilainya mencapai Rp9 miliar. Dari sini jaksa pun melakukan pulbaket. Dalam proses itu, jaksa memeriksa beberapa petinggi bank termasuk Dirut Bank Maluku. Usai pemeriksaan, muncullah dugaan keterlibatan beberapa orang penting bank, maupun pemerintah provinsi Maluku.
DPRD Maluku kemudian bergerak. Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae disebut memiliki sejumlah bukti transaksi pembelian. Siapa yang ikut membubuhi tandatangan itu, datanya juga dipegang Edwin. Karena itu, Edwin ngotot membentuk pansus DPRD untuk mengusut pembelian kantor cabang Surabaya, termasuk investasi bodong Bank Maluku senilai Rp200 miliar lebih.

Dua pansus pun dibentuk. Satu menyelidiki pembelian kantor cabang di Surabaya, satu pansus lagi menyelidiki investasi bodong. Namun, saat rapat pertama mau digelar pansus, kekisruhan terjadi. Edwin dan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw adu mulut. Rapat batal digelar.

Saat giliran Edwin menggelar rapat pansus, Richard Rahakbauw membuat onar. Adu jotos nyaris terjadi. Rapat pun tak jadi dilakukan. Sejumlah fraksi sepakat untuk mengeluarkan pimpinan dewan dari pansus. Belakangan, Edwin dan Richard berdamai. Namun berdamainya ini, menjadi awal melemahnya pansus.

Pansus sejak sebulan lebih tidak lagi melakukan rapat. Alasannya ada beberapa agenda penting yang mesti didahulukan. Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae mengatakan,  tertundanya kerja pansus karena bertepatan dengan persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat nasional ke XI di kota Ambon, sehingga harus ada penyesuaian agenda kerja DPRD, termasuk pansus.

“Jadi saya juga hati-hati dalam mengagendakan pansus, jangan sampai ribut seperti kemarin,” kata Huwae beralasan.  Karena itu, lanjutnya setelah buka tutup masa persidangan,  agenda pansus harus tetap jalan.  Sudah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Maluku.

Untuk agenda prioritas sebelum pansus, kemarin juga digelar  rapat koordinasi pimpinan DPRD, membahas agenda  pembahasan   laporan realisasi anggaran DPRD semester pertama.  Dan prognosis anggaran  pemerintah daerah untuk semester berikutnya, termasuk membahas APBD perubahan. Kedua agenda ini adalah agenda yang sangat substansial dan penting sekali karena berkaitan dengan penganggaran pemerintah.

“Jadi paling terlambat, mungkin Minggu depan agenda pansus mulai kembali bekerja. Jadi tidak ada masalah, Pansus tetap jalan. Sudah diagendakan, hanya jadwalnya, kan   harus disesuaikan,” katanya.

Politisi PDIP itu menjelaskan, Pansus bagi DPRD, bukan satu-satunya agenda, ada banyak agenda, sehingga DPRD  harus memilah-milah prioritas. Pansus termasuk agenda yang penting, tapi tentu berkaca dari situasi kerja pansus yang sempat diwarnai pertengkaran antara dirinya dengan wakil ketua Pansus Richard Rahakbauw.

“ Terus tersang saya sudah mengkoordinasikan semua secara baik bahwa yang berkaitan dengan kerja pansus, adalah kerja untuk bagaimana kita membuka persoalan Bank Maluku   secara baik dan benar. Serta harus transparan kepada publik tentang situasi dan persoalan Bank Maluku,” jtendasnya.

Menyoal informasi bahwa dirinya memiliki sejumlah bukti dan siap melaporkan masalah bank Maluku kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Huwae menjawab, “ Rahasialah.  Itu, kan statmen, rumor-rumor saja, Sebab, ini kan lembaga. Ya saya tidak bisa memainkan sesuatu secara pribadi. Ini kelembagaan DPRD dan saya ketua lembaga DPRD. Karena itu semua ada aturannya,” elaknya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Maluku Abdullah Marassabessy berharap adanya ketegasan dan komitmen pimpinan DPRD yang juga pimpinan pansus dalam menindaklanjuti agenda-agenda kerja Pansus.

Diakuinya, Bamus telah menetapkan agenda pansus sebagai salah satu agenda yang akan dilakukan dalam waktu  masa sidang pertama periode kedua  tahun ini. Semestinya   kemarin, pansus bekerja, tapi  kembali diperhadapkan dengan terlambatnya pengajuan realisasi semester pertama 2015 dan prognosis RAPBD 2016. Serta   pengajuan Kebijakan Umum APBD  (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016.

“ Jadi bukan persoalan kita tidak mau. Kami di  fraksi Nasdem  tidak akan berhenti untuk  terus menyuarakan kerja-kerja pansus,” ungkap Marasabessy di ruang fraksi Nasdem, kemarin.

Anggota Pansel dari fraksi Gerindra Robby Gasperz mengatakan, pansus tetap dilanjutkan, tapi terlambat karena DPRD masih fokus, diantaranya untuk membahas KUA PPAS 2016. Belum lagi, persiapan semua komisi untuk melakukan study banding di sejumlah daerah pada tanggal 7 bulan ini dalam rangka penyusunan Ranperda inisitiaf  DPRD. “Setelah itu, baru kita masuk pada agenda pansus. Dan dalam bulan ini juga pansus sudah harus kembali bekerja,”  katanya.
(MAN)

Most Popular

To Top