Komisioner dan Operator Akan Dievaluasi – Ambon Ekspres
Politik

Komisioner dan Operator Akan Dievaluasi

AMBON,AE— Anggota Komisi Pemilihan Umum empat kabupaten di Maluku divisi data beserta operator data pemlilih akan dievaluasi. Pasalnya, mereka dinilai kurang maksimal dalam melakukan pendataan daftar pemilih sementara sehingga menyebabkan keterlambatan pengungahan ke Sistem Data Pemilih (Sidalih) secara nasiional.

Saya akan mengevaluasi komioner KPU empat kabupaten dan operatornya, karena mereka lamban melakukan pendataan. Selain itu, juga lalai sehingga ada banyak data pemilih yang tidak valid. Dampaknya, hingag hari ini DPS yang sudah diumumkan ke masyarakat, belum juga diunggah ke Sidalih,”kata anggota KPU provinsi Maluku divisi data dan informasi, Hanafi Renwarin di pelataran Masjid Al-Fatah, Jumat (25/9).

Seperti diberitakan sebelumnya, DPS Pilkada di Maluku sebanyak 253.746. Dengan rincian Buru selatan, 49.687, Seram Bagian Timur 98.539, Kepulauan Aru 58.772 dan Maluku Barat Daya 46.748.

DPS Pilkada empat kabupaten telah diumumkan ke publik sejak 2 September. Harusnya dalam masa pengumuman ini, KPU kabupaten sudah mengunggahnya data tersebut ke Sidalih agar dapat dipantau secara nasional.

Hanafi menjelaskan, secara teknis DPS yang didapatkan dari pemutkahiran data oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dimasukan dalam dokumen Microsoft Excel. Setelah itu, bisa diunggah ke Sidalih. .

Kendati datanya sudah diperoleh, namun belum dimasukan dalam format excel, maka tidak bisa diunggah ke Sidalih. Saat ini, data dalam format excel masih dibawah 50 persen . Teman-teman komisioner dan operator kurang memperhatikan. Padahal sudah kami instruksikan,”kata dia.

Dia mengaku, keterlambatan tersebut  disebabkan oleh jaringan internet, keterbatsan akses dan sumberdaya manusia dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan. Di kabupaten Maluku Barat Daya, kata dia, petugas kesulitan dalam membawa data ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun ke KPU kabupaten.

“Kami akui, belum tuntasnya DPS disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang seperti akses internet yang terbatas. Selain itu, rentang kendali di beberapa kecamatan di MBD, juga sulit dijanhkau,”paparnya.

Namun, kata dia, kendala-kendala itu tak harus dijadikan alasan bagi komisioner maupun operator. ”Kalau seperti itu, maka pada saat pendataan, petugas pendataan data harus bekerja dengan benar. Sehingga ketika selesai Coklit, langsung disusun dengan format Excel dan dimasukan ke sidalih,” katanya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!