Putusan MK tak Otomatis Dilaksanakan – Ambon Ekspres
Trending

Putusan MK tak Otomatis Dilaksanakan

AMBON, AE— Putusan Mahkamah Konstitusi soal calon tunggal bisa mengikuti Pilkada, bisa dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan. Namun, menunggu revisi peraturan KPU yang dinilai tak bisa diselesaikan dalam sisa waktu satu bulan lebih menuju pemilihan 9 Desember mendatang.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, Almudatsir Zein Sangadji kepada Ambon Ekspres, Senin (5/1) mengatakan, putusan MK tidak otomatis dilaksanakan oleh KPU Bursel. KPU kata dia, harus menunggu revisi Undang-Undang nomor 8/2015 tentang Pilkada dan revisi PKPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan.

“Putusan MK itu membenarkan prinsip konstitusi soal hak politik warga negara. Akan tetapi, putusan MK tidak mesti diberlakukan atau dilaksanakan oleh KPU. Sebab, harus ada sistemnya yang diatur secara teknis dalam revisi UU dan PKPU,”kata Almudatsir.

Seperti diberitakan sebelumnya, putusan MK dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 melegalkan Pilkada serentak dapat dilakukan meski dengan satu pasangan calon tunggal. Mekanismenya, kertas suara diberi pilihan apakah calon tunggal itu disetujui atau tidak jadi kepala daerah. Jika suara yang setuju lebih banyak maka otomatis calon tunggal itu menjadi kepala daerah terpilih. Dan jika kalah, maka pilkada digelar pada periode berikutnya, yakni tahun 2017.

Putusan MK dapat dilaksanakan, bila selama proses penundaan tahapan Pilkada  pendaftaran bagi calon pengganti, partai pengusung yakni Gerindra dan PKS tidak mengajukan calon penggganti Hakim Fatsey, calon bupati Bursel yang telah meninggal dunia. Ini sesuai dengan Undang-undang nomor 8/2015 pasal 54 ayat 6 dan Peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan pasal 84, 85 dan 86.

Namun, Almudatsir meragukan penyelesaian revisi UU dan PKPU dalam interval waktu satu bulan lebih menuju pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember. Menurut dia, tidak realistis jika revisi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat itu. “Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah realistis secepatnya KPU bikin revisi PKPU soal pasangan calon tunggal sesuai putusan MK dengan waktu yang cukup singkat ini? Saya kira, waktu yang tersisah cukup mepet,” paparnya.

Dikatakan, apabila tidak ada calon pengganti dan revisi PKPU belum selesai, harus ada terobosan hukum lain. ”Misalnya, apakah putusan MK tetap dilaksanakan sambil menunggu perampungan PKPU, ataukah tetap ditunda hingga Pilkada serentak 2017. Ini sudah harus disikapi oleh KPU. Sebab, kalau tidak ada aturan teknis, maka putusan MK juga sulit dilaksanakan,”tandasnya.

Robert Tutuhatunewa, politisi PDIP mengatakan secara otomatis putusan MK dapat dilaksanakan oleh KPUD di Pilkada Bursel. Pasalnya, kata dia, Pilkada Bursel dalam status calon tunggal, meski Antonius Lesnussa masih berstatus sebagai calon wakil bupati.

“Putusan MK itu, juga berlaku untuk Pilkada Bursel. Hanya saja, kan dilalui dulu mekanisme sesuai PKPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015, bahwa parpol pengusung diberikan waktu untuk mengajukan calon pengganti. Kalau sudah tidak ada hingga batas waktu yang ditentukan, maka putusan MK dilaksanakan,” kata Robert.

Menurut dia, dengan interval waktu satu bulan sampai pemilihan 9 Desember 2015, masih cukup bagi KPU pusat untuk merevisi PKPU dengan memasukan pasal-pasal baru berdasarkan putusan MK. Olehnya itu, kata dia, MK tetap bisa berlaku di Pilkada Bursel.

“Kan hanya dimasukan pasal-pasal baru berdasarkan putusan MK. Dan dengan waktu satu bulan lebih, saya kira masih cukup bagi KPU untuk merevisi PKPU,”katanya.

Sementara itu, anggota KPU Bursel divisi hukum, Beny Soulissa saat dikonfirmasi via telepon, mengaku hingga tadi malam, Partai Gerindra dan PKS belum juga mendaftarkan calon pengganti almarhum Hakim Fatsey.”Hingga hari ketiga penundaan ini belum ada calon pengganti yang diajukan oleh Gerindra dan PKS,”singkatnya.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buru Selatan secara resmi telah menetapkan penundaan tahapan Pilkada setempat, Sabtu (3/10) setelah calon bupati Hakim Fatsey dinyatakan meninggal dunia. Partai Gerindra dan PKS diberikan waktu selama 14 hari untuk mengusung calon pengganti. Dua partai ini, rupanya mengerucut ke anak Hakim, Rivai.

Keputusan penundaan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Bursel nomor 30/KPU-Kab/X/2015 tertanggal 3 Oktober tentang penundaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Buru Selatan 2015. Rapat pleno penundaan tak diikuti pengurus Partai Gerindra dan PKS Bursel, dan hanya mengutus tim kampanye.

Penundaan terhitung sejak 3-17 Oktober atau 14 hari. Dengan rincian sepuluh hari untuk pengajuan calon pengganti terhitung 3-13 Oktober. Selanjutnya 14 Oktober sosialisasi untuk pendaftaran pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober, jika tidak ada calon pengganti selama sepuluh hari penundaan.(TAB)

Most Popular

To Top