Di Kursi Pesakitan, Semua Terungkap – Ambon Ekspres
Trending

Di Kursi Pesakitan, Semua Terungkap

AMBON,AE— Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit macet pada Bank Maluku, akhirnya duduk di kursi pesakitan. Erick Matitaputty, Matheus Matitaputty, Markus Fangohoy dan Yusuf Rumatoras, menjalani sidang perdana pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, kemarin.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rolly Manampiring cs itu, dipimpin hakim ketua RA Didi Ismiatun SH, didampingi hakim anggota Aleks Passaribu SH dan Edy Sepjangkaria SH.
Terdakwa Erick Matitaputty, Matheus Matitaputty, Markus Fangohoy, didampingi tim penasehat hukum Firel Sehatapy cs. Sementara terdakwa Yusuf Rumatoras, didampingi tim penasehat hukum, Daniel Nirahua cs.

Dalam dakwaannya, JPU membeberkan, kasus kredit macet dengan terdakwa Yusuf Rumatoras, selaku direktur PT NBusa Ina Pratama, berawal tahun 2007. Saat itu, terdakwa Yusuf Rumatoras mengajukan surat permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace dengan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006.

Surat permohonan kredit ditujukan kepada pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Dana permintaan kredit yang diajukan PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp4.000.000.000. Kemudian, terdakwa Yusuf Rumatoras, ketika wawancara permohonan kredit dengan terdakwa Eric Matitaputty selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, mengatakan, dana kredit itu diperlukan untuk pembangunan perumahan Pemda Provinsi Maluku, di jalan Ir M Puttuhena, Poka Ambon, guna menaggulangi korban kerusuhan atau konflik Ambon.

Terdakwa Yusuf Rumatoras dalam permohonan kreditnya, melampirkan dokumen-dokumen diantaranya, IMB atas nama Provinsi Maluku, surat perjanjian kerjasama antara pemda Maluku dan PT Nusa Ina Pratama, Persetujuan DPRD Maluku, IMB tidak atas nama PT Nusa Ina Pratama dan dokumen perusahan, serta dokumen kelengkapan lainnya.

Terdakwa Yusuf Rumatoras, juga mengajukan Sertifikat Hak Pakai (SHK) milik pemerintah Provinsi Maluku, sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya. terdakwa Yusuf Rumatoras juga berjanji kepada terdakwa Eric Matitaputty, bahwa dalam waktu dekat akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Nusa Ina Pratama.

Selain itu, SHGB itu telah didaftarkan ke BPN dalam bentuk sertifikat hak tanggungan  (SHT) kepada PT Bank Maluku. Sehingga membuat terdakwa Eric Matitaputty memproses permohonan kredit terdakwa Yusuf Rumatoras.
Kemudian kedua terdakwa bekerjasama pada saat ploting kunjungan nasabah (on the spot) pada 2 April 2007.

Terdakwa Eric Matitaputty merekayasa berita acara ploting. salah satu berita acara ploting yang direkayasa Eric, yakni bukti pemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama Nusa Ina Pratama. Padahal kenyataanya status tanahnya hak pakai seluas 18.220 m2, yang berlokasi di jalan Ir Puttuhena, Kelurahan Rumah Tiga, Kecamatan Baguala, merupakan milik pemerintah Provinsi Maluku.

Selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Yusuf Rumatoras, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, yakni terdakwa Matheus Matitaputty, setelah melewati pertimbangan Direksi PT Bank Maluku, D Soplanit dan W P Patty. Permohonan kredit disetujui dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja. Perjanjian kredit dengan nomor 31/PK/KMK/01/IV/007 tanggal 30 April tersebut, dijadikan dasar untuk pencairan dana oleh PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp 4 Miliar, yang dicairkan 2 tahap.
Ketika masa penjanjian kredit habis tertanggal 30 April 2008, terdakwa Yusuf Rumatoras tidak melunasi kredit

sebesar Rp 4 Miliar beserta bunganya. Sehingga tanggal 10 Maret 2008, terdakwa Yusuf Rumatoras mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit tahap pertama kepada Bank Maluku, terhitung sejak 30 April 2008 hingga 30 April 2009.

Setelah surat permohonan batas waktu perpanjangan kredit disetujui oleh pihak bank, tanggal 11 Desember 2008 terdakwa Yusuf Rumatoras baru membayar cicilan kredit sebesar Rp 300.000.000. Setelah batas perpanjangan pertama selesai, terdakwa Yusuf Rumatoras pun belum melunasi cicilan kredit sebesar Rp 3.700.000.000
Walaupun cicilan belum dilunasi dan jaminan yang diajukan PT Nusa Ina Pratama dalam bentuk SHP yang belum berstatus SHGB dan belum diikat dengan sempurna dalam bentuk Akta Pembebasan Hak Tanggungan (APHT), Terdakwa Yusuf Rumatoras kemudian mengajukan permohonan perpanjangan kredit kedua.

Atas usulan perpanjangan kredit kedua itu, terdakwa Markus Fangohoy selaku kepala Devisi Kredit menerbitkan dokumen pengusulan perpanjangan waktu kredit kedua selama satu tahun, sebesar Rp 3.7 Miliar. Atas penerbitan terdakwa Markus Fangohoy, ditindaklanjuti oleh direksi PT Bank Maluku, D Soplanit dan W P Patty.

Namun lagi-lagi, hingga batas waktu kredit kedua berakhir, terdakwa Yusuf Rumatoras belum dapat melunasi cicilan kredit. Dilakukan lagi permohonan perpanjangan waktu kredit ketiga. Anehnya lagi, Matheus Matitaputty, Eric Matitaputty dan Markus Fangohoy menyetujui permintaan perpanjagngan kredit ketiga oleh terdakwa.
Lagi-lagi, hingga permohonan perpanjangan kredit ketiga berakhir, Yusuf Rumatoras belum dapat melunasi hutangnya kepada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

Pada tanggal 20 April 2014, terdakwa Matheos Matitaputty selaku pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon menerbitkan surat peringatan kepada kepada terdakwa Yusuf Rumatoras, direktur PT Nusa Ina Pratama. Surat peringatan itu menegaskan kepada terdakwa Rumatoras agar melakukan penyetoran kredit dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa Yusuf Rumatoras, Erick Matitaputty, Matheos Matitaputty, dan  Markus Fangohoy, secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara Cq PT Bank Maluku sebesar Rp 4 Miliar sesuai perhitungan kerugian negara dari BPKP.
Para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 dan sebagiman diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair.

Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 dan sebagiman diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair.

Setelah mendengar dakwaan JPU, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum masing-masing terdakwa untuk menanggapi dakwaa tersebut. tim penasehat hukum Yusuf Rumatoras, akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan JPU. Sementara tim penasehat hukum tiga terdakwa lainnya, tidak mengajukan eksepsi.

Selanjutnya, penasehat hukum para terdakwa, juga kompak untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap empat terdakwa. Kesehatan, menjadi alasan para terdakwa untuk meminta agar majelis hakim menyetujui penangguhan penahanan empat terdakwa. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!