Komisaris Bank Maluku Dipolisikan – Ambon Ekspres
Trending

Komisaris Bank Maluku Dipolisikan

AMBON, AE— Kasus dugaan mark up anggaran pembelian gedung Bank Maluku Cabang Surabaya, Jawa Timur, mulai membias. Saling lapor terjadi. Komisaris Bank Maluku Isak Aleksander Saimima, dilaporkan ke Polda Maluku oleh kepala divisi Sentra Bank Maluku, Petro Rudolf Tentua terkait pencemaran nama baik.

Petro Rudolf Tentua melalui kuasa hukumnya Made Rahman Marasabessy, mengungkapkan, keputusan untuk melaporkan Isak Saimima ke polisi karena Saimima dinilai mencemarkan nama baik Petro dalam rapat pemegang saham Bank Maluku pada, 28 April 2015, di Hotel Sarifan Pacifik, Jakarta.

Dalam rapat yang digelar tanpa kehadiran Gubernur Maluku Said Assagaff itu, Isak Saimima mengatakan bahwa ada mark up anggaran sekitar 8-9 milyar rupiah dalam pembelian gedung di Surabaya. Dan itu disampaikan dengan alasan bahwa ada penyampaian dari gubernur untuk meminta pengembalian dana itu dari Petro  Rudolf Tentua.

Padahal, Petro Tentua hanya bertugas meninjau objek transaksi itu berikut harganya Rp 55 Milyar, dan melaporkan kepada petinggi Bank Maluku untuk diputuskan. “Disampaikan bahwa ada penyampaian dari gubernur bahwa saudara Petro harus kembalikan sisa uang itu. Apakah itu benar atau tidak, kami tidak tahu, yang kami tahu adalah bahwa bukan Pa Petro yang membayar gedung itu karena itu bukan kewenangan dia. Jangan sampai maling  teriak maling,” kata Made Marasabessy, Selasa (6/9).

Setelah melihat perkembangan kasus  dugaan mark up yang semakin terungkap, pihaknya berkesimpulan penyampaian Isak Saimima merupakan perbuatan pencemaran nama baik. Laporan sudah disampaikan pada tanggal 5 Oktober ke Polda Maluku.

“Dalam waktu dekat polisi akan memanggil yang bersangkutan ( Isak Saimima) untuk bisa mempertanggungjawabkannya,” ungkap Marasabessy. Terkait bukti, Marasabessy menegaskan, pihaknya memiliki bukti yang kuat berupa rekaman. Bahkan kliennya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Klien kami menganggap bahwa itu pembunuhan karakter. Dan sampai hari ini untuk kenaikan pangkat dan segala sesuatu terkait karier beliau itu tertahan, sehingga harus ada penyelesaian tuntas tentang tuduhan yang disampaikan oleh Isak Saimima,” jelasnya.

Sementara itu, Komisaris Bank Maluku Maluku Isak Aleksander Saimima yang dihubungi via seluler untuk dikonfirmasi tentang masalah tersebut, tidak menjawab.

JANGAN RAHASIAKAN DATA
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae diingatkan agar tidak merahasikan data tentang sejumlah masalah yang melilit bank Maluku, yang disebut-sebut ada padanya. Sebagai wakil rakyat, Huwae harus lebih terbuka kepada masyarakat.

Pengamat pemerintahan Univeritas Darussalam (Unidar) Ambon Zulfikar Lestaluhu mengatakan, perlu ada keterbukaan kepada publik dari ketua  DPRD, apalagi di dalam era saat ini, para pejabat harus mengedepankan transparansi. Sebab, transparasi juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban kepada masyarakat.

“Untuk apa ditutupi, toh juga masyarakat sudah tahu ada kasus ini, ada transaksi itu. Jangan-jangan ada mark up dan lain sebagainya itu. Kita tidak menuduh, tapi  mungkin  saja orang menilai bahwa ada  kepentiungan  tertentu,” katanya, kemarin.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas yang sama Ali Roho Talaohu menegaskan, secara filosofis lembaga legislatif  sebetulnya memiliki  fungsi utama, diantaranya adalah fungsi anggaran dan pengawasan.

Fungsi  itu sangat penting  hubungannya dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas publik,  karena  DPRD  adalah rerpresentasi dari masyarakat. Sehingga harus  lebih terbuka kepada publik.

“Apalagi, ini  masalah Bank Maluku, kan hubungannya dengan kepentingan orang banyak. Kecuali misalnya itu  informasi  menyangkut dewan, dalam hal ini rumah tangga dewan, itu tidak apa-apa, tapi ini hubungannya dengan kepentingan banyak orang, harusnya mereka pro aktif. Jadi, tidak dibenarkan bila dewan menutupi informasi,” ingatnya.

Kendati demikian Talaohu mengatakan terlalu jauh bila sikap tertutup itu didefenisikan sebagai indikasinya adanya upaya untuk memanfaatkan data yang ada demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Secara hukum, saya kira terlalu jauh kita mendefenisikan  itu, ada kepentingan  Kalau saya hanya menyoroti soal keterbukaan informasi itu,” pungkasnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!