Pilkada Bursel Menunggu PKPU – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada Bursel Menunggu PKPU

AMBON, AE— Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi soal calon tunggal di Pilkada Buru Selatan, tetap menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPUD optimis, revisi dapat dilakukan dalam waktu tak cukup dua bulan ini.

Anggota KPU Provinsi Maluku divisi Teknis, La Alwi kepada Ambon Ekspres, Selasa (6/10), mengatakan, pelaksanaan putusan setelah adanya revisi PKPU, merupakan prosedur baku. Putusan MK sebagai legal standing bagi pemenuhan hak konstitusional pasangan calon yang sebelumnya tidak diatur, perlu diregulasikan dalam aturan teknis atau PKPU.

“Betul, pelaksanaan putusan MK harus tunggu aturan pelaksanaan dalam PKPU. Itu prosedur baku yang diikuti selama ini,”kata Alwi.  Alwi mengaku optimis, revisi PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat diselesaikan dalam interval waktu ke depan sebelum pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember.

“Kami optimis beberapa hari kedepan PKPU telah keluar. Saat ini kan sudah dalam proses revisi. Dan, kemungkinan tidak diubah semuanya, hanya pasal-pasal mengenai pencalonan,” katanya.

Disinggung kemungkinan perubahan Undang-undang nomor 8/2015 Tentang Pilkada, mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu menilai, belum mendesak. Revisi UU Pilkada bisa saja perlaku untuk Pilkada serentak gelombang II dan III (2020).

“UU Pilkada belum mendesak diubah dan digunakan untuk Pilkada serentak gelombang I ini. Mungkin saja untuk Pilkada yang akan datang, yakni gelombang 2 dan 3 atau seterusnya,” katanya, sembari menambahkan, hingga kemarin, Partai Gerindra dan PKS belum mendaftarkan calon pengganti bupati almarhum, Hakim Fatsey.

Akademisi hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr Jantje Ciptabudi menilai, putusan MK memang harus dilanjutkan dalam bentuk PKPU. Dia mencontohkan pemilihan sebelumnya, dimana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, namun bisa menggunakan hak konstitutisionalnya dengan KTP dan Kartu Keluarga.
“Pada pemilu sebelumnya mengenai pemilih tidak terdaftar, juga ada putusan MK agar mereka dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Dan itu ditindaklanjuti dengan KPU dalam PKPU,” kata Janjte.

Menurut Dekan Fakultas Hukum itu, KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam bentuk PKPU. Apalagi kata dia, waktu yang diberikan kepada Gerindra dan PKS untuk mengajukan calon pengganti 17 Oktober.

“PKPU diubah kan tidak butuh waktu lama. Cukup satu hari saja bisa diselesaikan. Untuk Pilkada Bursel, kan ada masa penundaan dan pendaftaran calon pengganti hingga tanggal 17 Oktober. Karena itu, KPU tidak bisa main-main dengan putusan MK, karena bersifat final dan mengikat. KPU harus segera membuat PKPU, supaya jika Gerindra dan PKS tak ajukan calon pengganti, PKPU bisa dipakai,”jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan, daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015.

MK beralasan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Hal itu tentunya merugikan hak konstoitusional warga untuk memilih dan dipilih.

Terdapat empat daerah, termasuk Bursel yang masuk kategori Pilkada dengan pasangan calon tunggal, yakni Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Pasagan calon tunggal di Pilkada Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara, didapatkan saat tahapan pendaftaran. Sementara Pilkada Bursel, dalam tahapan kampanye setelah calon bupati, Hakim Fatsey yang berpasangan dengan Antonius Lesnussa, meninggal dunia.

Berpeluang
Seperti diberitakan JPNN.com, grup Jawa Pos, Senin (5/10) Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Buru Selatan (Maluku), sangat memungkinkan tetap dilaksanakan di 2015, sama seperti pilkada di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (NTT).

Bahkan lebih dimungkinkan tetap dilaksanakan, karena penyebab daerah tersebut mengalami calon tunggal, karena sebelumnya salah seorang calon kepala daerah, Hakim Fatsey meninggal dunia.Sehingga partai politik dapat mengajukan calon pengganti. Namun kalaupun parpol pengusung tidak mengajukan calon pengganti, KPUD setempat dapat menetapkan pasangan calon yang tersisa sebagai peserta pilkada.

“Saya kira (waktunya,red) cukup kalau Buru Selatan diikutkan. Mereka kan tidak perlu verifikasi apa-apa. Hanya menetapkan secara resmi saja pasangan calon tersisa sebagai peserta pemilihan. Jadi belum diputuskan,” ujar Hadar. (TAB/JPNN)

Most Popular

To Top