DPRD : Balai Jalan Bohongi Rakyat – Ambon Ekspres
Trending

DPRD : Balai Jalan Bohongi Rakyat

AMBON,AE— Target demi target penyelesaian pekerjaan jembatan Merah Putih telah dipasang  sejak tahun lalu, namun selalu saja meleset. Terakhir, JMP direncanakan selesai September tahun ini. Namun, harapan itu kembali gagal terwujud. Sehingga, harapan agar Presiden Joko Widodo dapat meresmikan jembatan tersebut, pun batal. Ini memantik emosi anggota DPRD Maluku.

Sebelumnya, direncanakan jembatan yang membentang di atas teluk Ambon ini akan diresmikan oleh  Presiden dalam kesempatan kehadiran orang nomor  satu di Indonesia itu membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi ( Pesparawi) tingkat nasional di Kota Ambon. Namun,  batal dilakukan karena JMP belum rampung.

Bahkan, Kepala Satuan Kerja (Satker) JMP Chris Lasmono yang dikonfirmasi sebelumnya tentang persiapan jembatan, mengaku hanya berpatokan pada kontrak kerja yang berakhir Desember tahun ini. “Kalau mereka membohongi anggota komisi C DPRD Maluku, sama dengan membohongi masyarakat Maluku,” kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Fredy Rahakbauw, Rabu (8/10).

Janji bahwa JMP akan rampung, sebut Rahakbauw telah disampaikan oleh kepala balai jalan sebelumnya, Jefry Pattiasina, tapi selalu gagal, kembali pada Wahyudi Mandala Putra menargetkan JMP rampung September tahun ini, tapi kembali gagal. Terakhir, Amran Mustari diangkat menjadi kepala balai jalan Maluku, JMP belum kunjung rampung.

“Kalau tidak rampung dalam tahun ini,  harus ada evaluasi dari Kementerian PU. Dan evaluasi itu harus dimulai dari Satker JMP. Komisi C akan menyampaikan hal itu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan kita akan memanggil kepala balai,” jelasnya.

Sekretaris komsi C DPRD Maluku Robby Gaspersz  mengatakan, pihak Balai Jalan tidak bisa lagi diberikan toleransi, sebab sudah beberapa kali menargetkan, JMP rampung tapi selalu meleset.  “Ini kesempatan terakhir bagi mereka (Satker JMP). Bila lewat masa kontrak itu maka harus diberikan sanksi,” kata dia.

Satker jangan lagi memberikan harapan kepada masyarakat Maluku bila tidak dapat terwujud. Padahal, kehadiran Presiden di kota Ambon dalam rangka Pesparawi pada, Selasa (7/10) adalah momentum, karena dapat diresmikan oleh RI 1. Apalagi rencana itu sudah diketahui oleh publik. “Bahkan mereka sudah membuat target di hadapan pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif, perwakilan rakyat,” tegasnya.

Menurut politisi partai Gerindra ini, bila sampai pada Desember nanti JMP belum juga rampung maka Kementerian Pekerjaan Umum harus bersikap tegas. Mereka yang berwenang langsung dalam pekerjaan jembatan yang dibangun sejak tahun 2011 itu, harus dikenai sanksi tegas. Baik pihak Balai Jalan maupun pihak rekanan.

Ditanya tentang sanksi yang pantas untuk mereka, Gaspersz mengatakan itu kembali kepada aturan yang berlaku. Tapi, jelasnya bahwa tidak perlu ditolelir lagi. Harus ada ketegasan dalam menilai kemampuan kinerja pimpinan Balai Jalan.

Diakuinya, dalam bebera kali kesempatan kunjungan komisi C di lokasi JMP, masih dalam pekerjaan. Di sana, pihaknya mendapat gambaran bahwa  pekerjan diperhadapkan pada  angin yang kencang, sementara pekerja harus bekerja di ketinggian.

“Sehingga mengutamakan keselamatan para pekerja, akibat angin kencang, mereka harus berhati-hati. Saat gubernur tanyakan itu, mereka jelaskan itu sehingga sekitar akhir tahun sudah selesai, ini kan tinggal  pasang baja struktur untuk bentang tengah dan pemasangan kabel steit,” jelasnya.(MAN)

Most Popular

To Top