Rohani Vanath Ikut Usul Revisi UU KPK – Ambon Ekspres
Trending

Rohani Vanath Ikut Usul Revisi UU KPK

Ambon, AE— Rohani Vanath, menjadi satu dari 45 anggota DPR RI yang nama-namanya tersebar di media massa, sebagai pengusul revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 45 orang itu, jumlah wakil rakyat dari F-PDIP dan F-NasDem mendominasi, dan dua dari F-PKB.

Rohani Vanath adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Dia adalah isteri dari Abdullah Vanath. Abdullah Vanath sendiri, adalah mantan bupati dua periode di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dijerat KPK terlibat dalam dugaan kasus korupsi.

Kasus itu, adalah pendepositan dana milik daerah sebesar Rp2 miliar untuk kepentingan pribadi. Kasus ini oleh KPK, dilimpahkan ke Polda Maluku. Polda Maluku sudah menetapkan Abdullah Vanath sebagai tersangka korupsi. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam dokumen berjudul ‘Urgensi Usul Inisiatif DPR RI RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, terpapar nama-nama anggota DPR yang mengusulkan. Mereka ikut pula membubuhkan tanda tangan.

Dari daftar tersebut, terpapar bahwa ada 15 orang anggota F-PDIP yang mendukung revisi UU KPK, 11 orang F-NasDem, 9 orang F-Golkar, 5 orang F-PPP, 3 orang F-Hanura, dan 2 orang F-PKB. Dalam rancangan revisi UU ini, sejumlah kewenangan KPK diutak-atik. Mulai dari kewenangan penuntutan, penyadapan, hingga mengangkat penyidik. KPK pun akan dibubarkan setelah 12 tahun.

“Ini adalah usaha memandulkan kerja KPK selama 12 Tahun tersebut, sehingga memperkuat alasan usaha melikuidasi KPK. Revisi UU KPK ini adalah kabar gembira buat para koruptor dan masa kegelapan buat pemberantasan korupsi. Semoga fraksi-fraksi yang tidak mengusulkan revisi UU ini menolak usulan tersebut,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Rabu (7/10).

Peneliti Indonesia Governance Index (IGI) Mohamad Ikhsan Tualeka menyayangkan sikap politik anggota fraksi PKB, Rohani Vanath. Kata dia, 12 tahun berdiri KPK telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dan integritas dalam pemberantasan korupsi, ditengah lemahnya kepolisian dan kejaksaan.  “Memang ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi, tapi bukan harus dibubarkan,” kata dia.

Dia mengingatkan, langkah dan pilihan politik Vanath tidak sedikit pun mencerminkan aspirasi orang Maluku di satu sisi dan sangat jauh dari keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Soal revisi UU KPK yang memuat ‘vonis mati’ usia KPK yang hanya bisa bertahan 12 tahun setelah UU itu sah, dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. “Masalah 12 tahun itu penentuannya terukur atau tidak? Kami nggak paham juga,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Dia mengaku belum bisa memahami pertimbangan apa gerangan yang melatarbelakangi penentuan umur 12 tahun bagi KPK. Dia skeptis bila melihat sudah tak akan ada lagi korupsi di Indonesia pada 12 tahun ke depan. “Kalau kita bicara KPK, apa 12 tahun Indonesia bisa ‘zero corruption’?” ujar Desmond dengan gaya bertanya-tanya.

Dia melihat, saat ini saja masih banyak lubang-lubang korupsi di berbagai lembaga negara. Belum ada lembaga departemen pemerintahan yang benar-benar sudah bersih dari korupsi. “Apa cukup 12 tahun?” kata dia.

Soal lain yang dipertanyakan Gerindra antara lain soal penuntutan hingga aspek penyadapan yang diatur dalam RUU itu. Soal pengawasan terhadap KPK juga sedang disorotinya. “Inilah yang buat Gerindra belum memutuskan sikap (menolak atau menyetujui RUU KPK),” kata Desmond membuka semua kemungkinan soal sikap akhir Gerindra nantinya.

DPR terbelah terkait revisi UU KPK. Sebagian fraksi di Senayan setuju untuk dilakukan revisi, sebagian lain tidak setuju dan sebagian sisanya belum menentukan sikap. KPK menilai, anggota DPR yang setuju adalah oknum-oknum yang memang bernafsu untuk mereduksi kewenangan KPK. Pada dasarnya UU KPK yang ada saat ini dianggap sudah cukup bagus.

“Tidak semua anggota DPR setuju dengan itu (revisi), beberapa fraksi mengatakan penolakannya,” kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menggelar jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/10). “Saya tidak percaya ini institusi DPR, ada memang sebagian anggota DPR sangat bernafsu mereduksi kewenangan KPK,” lanjutnya.

Berdasarkan draf RUU KPK yang beredar, menurut Johan, memang ada niat untuk melemahkan KPK. Salah satunya terkait pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun. “Apa niatnya? Kalau dilihat dari draf yang beredar, kalau memang itu benar, saya yakin itu memang tujuannya untuk melemahkan KPK,” ujar Johan.

“Misalnya saja membatasi usia KPK yang hanya 12 tahun. Padahal diamanatkan TAP MPR, KPK tidak dikenai batasan waktu untuk bekerja, korupsi di Indonesia itu sangat banyak,” imbuhnya.(YAN/Lingkaran/DTC)

Most Popular

To Top