Ancaman Buat Fachri-Wellem – Ambon Ekspres
Trending

Ancaman Buat Fachri-Wellem

Toekan: Bisa Dinyatakan TMS

AMBON,AE— Setelah ditetapkan calon bupati dan wakil bupati 24 Agustus, Wellem Kurnala dan Fachri Alkatiri, belum menyampaikan surat pemberhentian ke Komisi Pemilihan Umum. Sesuai aturan, KPU akan mencoret dan menyatakan Tidak Memenuhi (TSM) bagi keduanya bila hingga batas waktu 80 hari sejak penetapan, belum ada surat pemberhentian dari instansi berwenang.

Wellem Kurnala merupakan calon bupati kabupaten Kepulauan Aru berpasangan dengan Asis Goin. Wellem juga anggota DPRD Provinsi Maluku asal PDIP. Sedangkan Fachri adalah calon wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur, yang juga anggota DPRD provinsi Maluku dari PKS.

Keduanya telah mengurus permohonan pengunduran diri ke Kementrian Dalam Negeri melalui gubernur. Namun, hingga kemarin belum ada surat keputusan pemberhentian dari keanggotaan DPRD.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan mengatakan, konsekuensi calon kepala daerah dari unsur anggota DPRD yang tidak menyampaikan surat pemberhentian dan pengunduran diri hingga batas waktu yang ditentukan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

SK Pemberhentian, kata Musa, merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi.  “Sampai saat ini belum ada surat pengunduran diri anggota DPRD yang diserahkan ke KPU, dan akan dinyatakan TMS oleh KPU bila tidak disampaikan hingga batas waktu. Bukan penting lagi, tetapi wajib,”kata Musa kepada Ambon Ekspres via pesan singkat, Jumat (9/10).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memutuskan aturan larangan ‘politik dinasti’ dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bertentangan dengan UUD 1945. Namun juga memutuskan, anggota DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah, juga harus mengundurkan diri.

Calon dengan latar belakang anggota DPR, DPD dan DPRD, diwajibkan memundurkan diri sejak ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota.

Keputusan ini dilanjutkan dalam Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan. Pasal 68 ayat 1 disebutkan, Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Kemudian ayat 3 disebutkan, Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Musa melanjutkan, bila calon atau pasangan calon merasa keberatan, dapat mengaduh Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) untuk diproses. Batas waktu penyelesaian hingga keputusan Panwaslu, tentatif.

“Bila disengketakan oleh pasangan calon, bisa ke Panwaslu. Panwaslu bisa memutuskan untuk dimasukan kembali sebagai peserta atau dibatalkan sebagai peserta calon kepala daerah. Waktunya tentatif. Jadi tergantung persidangannya,” jelasnya.

Mekanisme tersebut, lanjut dia, selain sesuai peraturan perundang-undangan, juga hasil koordinasi antara KPU dan Bawaslu RI. ”Mekanisme itu sudah ada koordinasi antara KPU dan Bawaslu RI. Jadi anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, wajib memasukan surat pemberhentian dari keanggotannya,” paparnya.

Anggota KPU Maluku divisi Teknis, La Alwi menambahkan,”Pengunduran diri dalam bentuk permohonan, itu sudah dilakukan. Tinggal SK pemberhentian yang belum. Kita tunggu saja sampai 24 Oktober 2015,”singkatnya.
Belum Proses PAW

Sementara itu, hingga kemarin, PDIP Provinsi Maluku belum menetapkan calon anggota DPRD Provinsi Maluku pengganti Wellem Kurnala, calon bupati Aru. Namun, kata dia, PDIP akan mengurus proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dan SK pemberhentian Wellem ke DPP sebelum habis batas waktu sesuai aturan yang berlaku.

“Belum. Kalau aturan mengatakan harus diurus dalam waktu 80 hari, maka sudah pasti akan dituntaskan sesuai amanah UU dan aturan yang berlaku,” kata wakil bidang pemenangan pemilu DPD PDIP Provinsi Maluku, Tobhyhend Sahureka.

Pengurus DPW PKS provinsi Maluku, Dudi Sahupala mengatakan, pihaknya juga belum menentukan pengganti Fachri Husni Alkatiri, anggota DPRD Provinsi Maluku yang kini berstatus sebagai calon wakil bupati SBT.”Masih dibahas di DPW,”singkat Dudi. (TAB)

Most Popular

To Top