DPT SBT dan MBD Belum Kelar – Ambon Ekspres
Trending

DPT SBT dan MBD Belum Kelar

AMBON,AE— Hingga kemarin, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya belum ditetapkan. Di MBD, Komisi Pemilihan Umum terkendala transportasi dan anggaran. Sementara KPU SBT masih memperbaiki data pemilih lima dusun di Desa Bula yang alami penambahan signifikan.

Komisioner KPU kabupaten SBT divisi data dan informasi, Amnum saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Jumat (9/10) mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki data pemilih lima dusun tersebut berdasarkan hasil pendataan ulang. Namun, dia tidak memastikan penyelesaiannya dan ditetapkan sebagai DPT.

“Saat ini sedang dilakukan perbaikan. Insyah Allah akan dituntaskan pada hari ini, mulai dari pagi hingga malam nanti. Kalau sudah selesai, langsung direkapitulasi dan ditetapkan menjadi DPT,” kata Amnum.

Amnum tak merincikan jumlah kenaikan jumlah pemilih di lima dusun tersebut. Pasalnya, masih dalam proses perbaikan. ”Sehingga kita belum bisa menyampaikan berapa jumlah pemilih yang bertambah dan berkurang dari proses perbaikan ini,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, baik KPU maupun Panwaslu menemukan adanya kenaikan DPS desa Bula, kecamatan Bula dari 6.595 menjadi 13.596 atau 7001. Tim pasangan calon Mukti Keliobas-Fachri Alkatiri dan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo mempermasalahkan data tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar KPU, Panwaslu dan tim pasangan calon, dilakukan pendataan ulang dengan dasar hukum rekomendasi Panwaslu. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah.

Komisioner KPU SBT divisi Teknis, Taib Wangsi menambahkan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 9 desa dari total 10 desa di kecamatan Bula, telah selesaik direkap. KPU hanya menunggu hasil perbaikan data dan jumlah pemilih desa Bula, khususnya 8 dusun yang bermasalah untuk direkapitulasi dan ditetapkan dalam rapat pleno ditingkat kabupaten menjadi DPT.

“Kecamatan Bula yang terdiri dari 10 desa, 9 antaranya sudah selesai direkap. Saat ini, hanya menunggu desa Bula yang terdiri dari 8 dusun, dimana 3 dusun diantaranya sudah direkap juga. Sedangkan 3 dusun lainnya sedang dilakukan pendataan ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten saat pleno tingkat kabupaten. Setelah itu, baru penetapan DPT Pilkada SBT untuk semua kecamatan,”kata Taib.
Terkendala Anggaran dan Transportasi

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin mengatakan, keterlambatan penetapan DPT Pilkada kabupaten Maluku Barat Daya, disebabkan sulitnya akses transportasi dari desa kecamatan dan kecamatan ke Tiakur, ibu kota kabupaten MBD.

“Jadi penetapan DPT sudah dilakukan di 17 kecamatan. Namun, pleno penetapan untuk tingkat kabupaten, belum dilakukan. Karena terkendala transportasi dari kecamatan masing-masing ke ibu kota kabupaten,”kata Hanafi.

Dia mengungkapkan, di MBD, hanya ada satu kapal dengan jadwal keberangkatan reguler ke Tiakur. Itu pun dengan jadwal seminggu sekali. “Makanya, KPU MBD bersama Panitia Pemilihan Kecamatan terkendala dalam menuntaskan rekapitulasi dan penetapan DPT ditingkat kabupaten. Transportasi memang cukup sulit. Dan setiap perhelatan pemilu atau Pilkada, selalu saja seperti itu,”tuturnya.

Selain itu lanjut dia, KPU MBD juga terkendala anggaran. Anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah daerah kabupaten MBD kepada KPU sebanyak Rp18 miliar. Anggaran ini dinilai tidak sebanding kebutuhan KPU di MBD yang terdiri dari pulau-pulau.

“Kalau tidak ada kapal, maka satu-satunya cara adalah carter (sewa) speedboat dengan harga mencapai puluhan juta. Sedangkan anggaran yang dihibahkan untuk Pilkada, hanya Rp18 miliar untuk 17 kecamatan dengan karateristik kepulauan,”bebernya.

Jumlah anggaran Pilkada MBD 2015, kata dia, sangat kecil bila dibandingkan dengan Buru Selatan. Kendati mendapatkan dukungan dana yang sama yakni Rp18 miiiar, namun hanya terdapat enam kecamatan di Bursel.

Olehnya itu, KPU berharap agar pemda MBD menambah anggaran Pilkada. Bukan hanya untuk memperlancar tahapan yang sedang berjalan saat ini, namun sebagai antisipasi jika terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang di tingkat desa dan kecamatan.

“Kami sedang mengupayakan agar anggaran Pilkada MBD dinaikan atau ditambahkan sedikit. Jangan sampai terjadi pilkada ulang disana, kita sulit mengantisipasinya,” ungkapnya.(TAB)

Most Popular

To Top