Bisnis Haram di Gunung Botak – Ambon Ekspres
Trending

Bisnis Haram di Gunung Botak

Namlea, AE— Gunung Botak, di Kabupaten Buru masih menjanjikan untuk mempertebal kantong banyak orang. Bisnis disana tak lagi sekadar emas, menggurita dan melibatkan banyak pihak termasuk oknum elit pemerintah maupun aparat keamanan. Disana orang bukan hanya mencari emas, tapi juga mencari jalan menjadi kaya raya.

Gunung Botak kondisinya memprihatinkan. Struktur gunung sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Kondisi sangat berbahaya dengan longsoran, masih tetap menjadi harta berharga untuk para penambang ilegal di lokasi tersebut. bukan hanya penambang, masyarakat juga menjadikan lokasi tersebut sebagai mata pencaharian. Mereka membangun beberapa pos di sepanjang jalan menuju Gunung Botak.

Kurang lebih 15 pos yang dibangun. Ada  milik aparat keamanan, dan masyarakat adat setempat yang dinamani pos swakarsa. Disetiap jalur naik menuju GB, ada terdapat 2 sampai 3 pos hingga menuju pos pengamanan tepat di puncak GB. Bahkan, di atas GB juga terdapat pangkalan ojek.

Setiap penambang ilegal membayar lahan untuk menggali lubang. Mereka membayar ke pemilik lahan dan aparat keamanan yang menjaga lokasi tersebut. Satu lahan ukuran 2 kali 2 dihargai sebesar RP 50 sampai Rp100 juta. Pemilik modal membayar aparat keamanan untuk jasa pengamanan lahan agar tidak mendapat masalah dengan pemilik lahan lainnya.

Selain itu, setiap kijang (kuli pikul) yang beraktivitas di GB harus membayar di setiap pos yang dilewati sebesar RP 5 ribu termasuk pos-pos pengamanan. Namun, para kijang tersebut tidak berkeberatan karena dengan cara itu, mereka bisa naik dan mencari nafkah di lokasi tambang tersebut.

Sumber tidak resmi yang berhasil dihimpun di lokasi tambang menyebutkan, aparat keamanan yang ditugaskan di lokasi tambang harus bisa juga mencari pundi-pundi demi memenuhi kewajiban mereka yang dinamakan uang komando untuk masing-masing satuan. Sementara beberapa pos adat disebut-sebut untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Alhasil, aktivitas Gunung Botak terus berlangsung hingga kini.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Transparency, Fuad Bachmid menyatakan, Sejak awal penemuan tambang emas di lokasi Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Teluk Kaeali, Kabupaten Buru telah melahirkan sejumlah persoalan besar akibat dampak yang timbul dari aktivitas tambang ilegal (Illegal Mining) itu. Dampak yang dirasakan dari aktivitas tambang ilegal itu tergolong kompleks yakni, Kriminalitas, bentrok antar warga, dan masalah sosial lainnya seperti prostitusi.

Soal prostitus,  ditemukan beberapa orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan yang paling berbahaya pencemaran lingkungan akibat penggunaan Mercuri atau cianida yang mengakibatkan hilangnya ekosistem hutan akibat pertukaran energi (Energy Circuits).

“Saya lebih cenderung melihat bahwa persoalan penanganan tambang Gunung Botak ini dari sisi hulu-nya, kenapa sebab jika hulu itu mampu ditertibkan maka di hilir-nya pun dengan sendirinya akan ikut berpengaruh. Memang jelas, Gubernur Maluku punya otoritas tertinggi pelaksanaan kebijakan pertambangan, seperti termaktub dalam UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba, akan tetapi tidak langsung kebijakan itu dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab Gubernur sendiri,” kata dia.

Sebaliknya Bupati Buru, Ramli Umasugi juga harus mengambil peran untuk bersama-sama melakukan langkah penertiban tambang ilegal itu. Artinya, Pemprov Dan Pemkab adalah satu mata rantai pelaksana kebijakan UU. Secara teknis, Pemkab Buru mengambil langkah pencegahan dengan melakukan operasi pasar memberantas penjualan CN, dan terus melakukan pendataan bagi warga.

Di satu sisi Pemkab Buru bisa memanggil otoritas terkait, dalam hal ini mitra Pertamina seperti pemilik SPBU/APMS untuk diminta keterangan berkaitan dengan distribusi BBM selama ini. “Mereka harus diminta keterangan. Selama ini distribusi minyak itu kemana saja, apakah sesuai dengan kuota yang disediakan atau bagaimana? Sebab tidak mungkin aktivitas mesin pengolahan material emas itu berjalan tanpa BBM, lantas dari mana BBM itu didapatkan? Apalagi kewenangan Pemkab dalam melakukan pengawasan distribusi BBM telah diatur dalam Perpres dan PP soal pengawasan diatribusi BBM,” tambah dia.

Dampak lingkungan dari penggunaan CN dan mercuri di Kabupaten Buru sudah mencapai ambang batas. Namun, belum ada upaya atau langkah tegas dari pihak Pemerintah Kabupaten Buru maupun aparat keamanan untuk mengatasi peredaran dua zat kimia berbahaya itu.

yang dilakukan oleh Pemkab Buru dan TNI hanyalah sosialisasi yang menghadirkan orang-orang yang sama sewaktu sosialisasi-sosialisasi terdahulu.

Pantauan Ambon Ekspres di Namlea menyebutkan, langkah pemkab Buru untuk melakukan sosialisasi sudah berulangkali. Namun, sosialisasi tinggal sosialisasi, Penutupan lokasi tambang Gunung Botak yang merupakan mata rantai penyebaran CN belum kunjung dilakukan. Alhasil, pencemaran lingkungan terus terjadi tanpa ada yang bisa menghentikannya.

Penyebaran CN yang marak di Kabupaten Buru bukan hanya dilakukan secara ilegal oleh UD Leparisa Jaya. Namun, beberapa pengusaha yang ada di Kabupaten Buru juga menjalankan usaha penjualan CN. Salah satu sumber terpercaya di dermaga Namlea menyebutkan, khusunya barang CN milik UD Leparisa Jaya sudah kurang lebih tiga bulan terakhir belum masuk di Dermaga Namlea. Namun, barang berupa bahan kimia berbahaya itu ada yang masuk beberapa kali. Pemiliknya, adalah beberapa pengusaha di Kabupaten Buru.

Ada beberapa toko besar di Namlea dan Unit 18 juga menjual CN dengan harga yang hampir sama dengan UD Leparisa Jaya, berkisar Rp 7,5 juta dan Rp7,7 juta per satu kaleng ukuran 50 kg. Sumber Ambon Ekspres menyebutkan,, tidak mungkin barang berbahaya masuk ke Namlea tanpa sepengetahuan aparat keamanan setempat.

Terkait beking-membeking kegiatan pengedaran CN di Kabupaten Buru, setiap disuguhi pertanyaan terkait dengan peredaran CN, pihak Kepolisian selalu bungkam. Kapolres Buru, AKBP Popy Yugonarko hanya bisa mengatakan, CN masih banyak beredar di Kabupaten Buru.

Lalu bagaimana dengan Mansur Lataka? Tujuan Mansyur, mengosongkan lokasi tambang GB, kemudian menguasainya. Tak tanggung-tanggung dia menggelontorkan duit hingga miliaran rupiah guna mendanai aktivitas penyisiran yang di lakukan Pemkab Buru beberapa waktu lalu.

Langkah berikutnya, Mansyur membentuk konsersium yang merupakan payung untuk lima koperasi, yang disebut-sebut sudah memenuhi persyaratan sebagai koperasi tambang rakyat.

Mansur Lataka yang diwawancarai beberapa waktu lalu mengatakan, dirinya sudah berupaya keras dengan membangun koordinasi hingga ke Mabes untuk mendapatkan bekingan agar lokasi tambang GB bisa ditutup dan ditata guna kepentingan konsorsium. Namun hingga kini upaya yang dilakukan belum kunjung membuahkan hasil. Pasalnya, sampai kemarin, aktivitas tambang ilegal itu bukannya semakin sepi, justeru kian ramai.(CR8)

Most Popular

To Top