Rekomendasi KASN Bukan Untuk Pansel – Ambon Ekspres
Trending

Rekomendasi KASN Bukan Untuk Pansel

AMBON,AE— Gubernur Maluku, Said Assagaff  menegaskan, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) bukan ditujukan untuk panitia seleksi (Pansel) calon sekretaris daerah provinsi (Sekprov)  Maluku. Dalam aturan juga tidak untuk dipublikasikan.

Hal ini disampaikan gubernur saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, kemarin. Dia menolak memberikan penjelasan tentang poin-poin dalam rekomendasi KASN yang merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang calaon Sekprov tersebut. “ Rek (rekomendasi-red) KASN, (sesuai) aturan tidak untuk dipublikasikan,” ungkap gubernur, menjawab Ambon Ekspres, via pesan pendek, Kamis (15/10).

Tidak dijelaskan aturan apa yang dimaksud. Bahkan, saat ditanya tentang penyerahan rekomendasi tersebut kepada Pansel, gubernur menegaskan, rekomendasi tidak diteruskan kepada Pansel. Rekomendasi hanya sampai di gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkup pemerintah provinsi Maluku.

Sementara itu,  rekapitulasi hasil tes semua tahap telah direkap oleh Pansel. Anggota Pansel Abidin Wakano mengatakan, rekapitulasi hasil seleksi telah selesai. Namun, belum ditentukan ranking setiap kandidat. Itu akan dilakukan dalam rapat khusus Pansel untuk menentukan peringkat setiap calon sesuai perolehan nilai mereka masing-masing.

Pansel belum menentukan waktu untuk menyampaikan hasil seleksi kepada gubernur. “Sudah selesai, tapi masih harus dibahas lagi. Mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ungkapnya.

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon itu mengakui, telah mengetahui bahwa rekomendasi KASN telah sampai di tangan gubernur. Namun, hingga kemarin pihaknya belum menerima rekomendasi tersebut. “Belum ada di kita. Kalau ada, kita sampaikan,”  pungkasnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Jadusin mengemukakan, rekomendasi tersebut memang harus dikaji oleh tim hukum yang ada di Pemerintah provinsi Maluku, agar dapat diketahui secara jelas, maksud dari setiap poin dalam rekoemendasi tersebut.

“Rekomendasi itu dari lembaga resmi, jadi gubernur tentu harus membacanya dengan baik, kemudian dikaji oleh tim hukum, karena KASN juga pasti menyampaikan tembusan rekomendasi itu kepada Kementerian dalam negeri dan Kemenpan. Ini hal yang serius,” ungkapnya.
(MAN)

Most Popular

To Top