Wisudawan Unidar Merasa Dibohongi – Ambon Ekspres
Trending

Wisudawan Unidar Merasa Dibohongi

ANBON,AE— Pengusulan penundaan wisuda Universitas Darussalam setelah putusan pengadilan tentang sengketa yayasan, oleh Koordinator Kopertis Wilayah wilayah XII Maluku-Maluku Utara, dikeluhkan sejumlah peserta wisudawan. Kebijakan Kopertis dinilai merugikan, baik materil maupun waktu.

Andi Gurium, salah satu calon wisudawan kepada Ambon Ekspres via telepon, Kamis (15/10) mengatakan, rencana wisuda Unidar sudah ia sampaikan kepada orang dan keluarganya di kampung. Karena itu, bila wisuda yang ditunda, sangat merugikan dirinya dan keluarganya.

“Saya mengabarkan waktu wisuda ke orang tua, yakni 31 Oktober. Kalau ada pengusulan dari Kopertis agar wisuda ditunda, pasti sangat merugikan saya dan teman-teman lainnya. Baik secara psikologis, waktu, dan bahkan sampai pada kerugian uang,” katanya.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Selasa (13/10), Koordinator  Kopertis  wilayah XII Maluku-Maluku Utara,  Zainudin  Notanubun meminta wisuda Unidar ditunda hingga ada putusan Pengadilan Negeri Ambon soal sengketa yayasan. Setelah putusan, semua pihak akan dimediasi untuk membuat kesepakatan.

Pihak yang masih ingin menempuh upaya hukum lain di tingkat banding atau kasasi, tidak dilarang. Tapi harus sepakat secara tertulis  untuk  menghentikan semua masalah di internal universitas itu. Dengan begitu, koordinator Kopertis  dapat menyurati Dikti untuk membuka kembali PDTP Unidar dan Wisuda dapat dilaksanakan.

Andi menuturkan, sesuai rencana, Unidar akan melaksanakan wisuda pada 17 Oktober. Namun, karena masih ada proses persidangan di pengadilan, dan jumlah peserta wisuda belum mencukupi 345, rencana itupun dibatalkan.

“Jadi berdasarkan perintah pak rektor, dua masalah itu yang menyebabkan wisuda ditunda. Tapi sampai sekarang, saya tidak tahu peserta wisuda sudah berjumlah berapa orang,” ungkap mahasiswa hukum Kampus A, Tulehu, kecamatan Salahutu itu.

Kalaupun kepastian wisuda menunggu putusan pengadilan sesuai usulan Kopertis, Andi berharap, tidak melewati tanggal 31 Oktober. Sebab, kata dia, berlarutnya penundaan wisuda, bisa meresahkan para wisudawan.

Kekhuatiran juga disampaikan Iwan Rumalean, peserta wisuda dari kampus B. Dia menilai, jadwal wisuda akan berlarut bila setelah putusan, pihak yang dirugikan dari putusan tersebut mengajukan banding. “Disatu sisi, usulan tersebut memang bagus. Tapi, masalahnya kalau ada pihak mengajukan banding, apakah wisuda tetap dilaksanakan,” tandasnya.

Perlu ada penegasan dan jaminan dari Kopertis dan universitas, agar tidak meresahkan peserta wisudawan. Sebab kata dia, setelah adanya usulan penundaan wisuda oleh kopertis, sejumlah orang tua merasa dibohongi.

“Karena sebelumnya sudah ditunda. Kemudian diumumkan kembali oleh universitas bahwa wisuda akan dilaksanakan 31 Oktober. Kalau ditunda lagi, dan belum ada kejelasan atau keputusan dari pengadilan, apa yang mesti kami sampaikan kepada orang tua. Harus ada kejelasan,”tuntutnya.

Dia juga berharap, apapun putusan pengadilan nantinya, dapat diterima semua pihak. Ini penting, agar tidak mengganggu proses perkuliahan maupun wisuda yang sudah direncanakan.”sebab, kalau ditunda terus, kami yang merugi,” pintahnya.

Peserta wisuda lainnya, Achmad Alim Tomu, menilai usulan yang disampaikan Kopertis, harus dihargai. Bahkan menurut dia, usulan tersebut sudah tepat untuk menegaskan kepada publik, bahwa wisuda yang nantinya digelar 31 Oktober sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya kira keputusan itu sudah tepat. Sebab, sebenarnya tanpa putusan pengadilan pun, wisuda bisa dilakukan. Kan sesuai pernyataan Menristek bahwa,  bagi PTS yang PDPTnya sementara di tutup tapi akan melaksanakan wisuda, terlebih dulu melapor kepada koordinator Kopertis,”katanya.

Dia menambahkan, sampai dengan kemarin, tetap Ibrahim Ohorella sebagai rektor Unidar. Pihak universitas, kata dia, selalu berkomunikasi dengan Kopertis dan Dikti terkait konflik Unidar.

“Saya tetap mengakui bahwa Unidar dipimpin oleh pak Ibrahim Ohorella sebagai rektor. Karena saya percaya pihak universitas selalu menjalin komunikasi dengan kopertis dan Dikti, bahwa konflik yayasan tidak boleh mengorbankan mahasiswa,”akunya.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Pengadilan Negeri Ambon akan membacakan kesimpulan persidangan 20 Oktober. Dan sebelum wisuda, sudah ada putusan terkait sengketa yayasan.

“Biasanya, satu minggu setelah kesimpulan, baru dibacakan putusannya. Jadi, sekitar 25 atau 27 Oktober. Intinya, sesuai informasi yang disampaikan pihak universitas, wisuda tetap dilaksanakan pada 31 Oktober,” tandas mahasiswa kampus C, Masohi, kabupten Maluku Tengah itu.

Sementara, kemarin digelar kembali sidang gugatan pimpinan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon terhadap  pimpinan Yayasan Darussalam, Rusdy Sangadji yang telah mengangkat Farida Mony sebagai  pelaksana tugas (Plt) rektor Unidar dengan Surat Keputusan (SK) Yayasan Darussalam. Namun, sidang dengan agenda meminta keterangan dari saksi itu tidak tuntas, karena majelis hakim menilai beberapa berkas yang dimasukkan oleh penggugat belum lengkap.

“Kebutulan yang kita kembalikan ada akta notaris tentang Yayasan, ada lembar yang aslinya ada tapi di fotocopy jadi belum  lengkap, kita minta dilengkapi dulu,” ungkap hakim ketua, Sukoharsono, seusai memimpin sidang tersebut. Sidang kembali dilanjutkan pada, Rabu, pekan depan, dengan agenda yang sama. Wakil rektor Unidar bidang non akademik, Husain Latuconsina turut dihadirkan sebagai saksi.

Kuasa hukum penggugat, Pistos Noya mengatakan, gugatan dilakukan karena menurut pihaknya, langkah  pimpinan Yayasan Darussalam Rusdi Sangadji melantik Farida Mony sebagai plt rektor, adalah langkah yang keliru.
“ Yayasan Darussalam yang sebetulnya sudah tidak ada lagi itu lalu dia memberhentikan rektor yang sementara aktif ini  dan melantik Plh,” ungkapnya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!