Bank Yang Penuh Masalah – Ambon Ekspres
Trending

Bank Yang Penuh Masalah

AMBON, AE— Bank Maluku sudah saatnya untuk dibenahi. Sejumlah kekacuan sampai terseret ke masalah hukum, menjadi potensi merusaknya sistem di bank pelat merah ini. Tak hanya soal dugaan mark up pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya, kini masalah internal juga ditangani polisi.

Ambon Ekspres mencatat, ada beberapa kasus yang kini masuk ranah hukum, seperti kredit macet yang mencapai Rp11 miliar, investasi bodong yang merugikan Bank Maluku hingga Rp200 miliar lebih, dugaan korupsi pembangunan kantor pusat Bank Maluku, dugaan korupsi pembelian gedung bank Maluku di Surabaya, laporan terhadap Komisaris Bank Maluku Isak Aleksander Saimima, dan penggunaan ijazah palsu.

Komisaris Bank Maluku Isak Aleksander Saimima, akan diperiksa oleh penyidik Polda Maluku terkait dugaan pencemaran nama baik kepala divisi Sentra Bank Maluku, Petro Rudolf Tentua. Isak Saimima dan petinggi lain di bank pelat merah itu, dinilai yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan mark up dalam pembelian gedung kantor bank Maluku cabang Surabaya.

Sebelumnya pada, 5 Oktober 2015, Isak Aleksander Saimima dilaporkan ke Polda Maluku karena dinilai mengeluarkan pernyataan yang mencemari nama baik Petro Rudolf Tentua, dalam rapat umum pemegang saham (RUSP) bank Maluku di Hotel Sarifan Pasifik, Jakarta, 28 April 2015.

Namun hingga kemarin, polisi belum meminta keterangan dari para saksi, termasuk Isak Saimima sebagai terlapor. Sesuai rencana, surat panggilan ke Saimima akan dilayangkan pada hari Senin, awal pekan depan. “Mungkin hari Senin saya kembali cek lagi di Polda tentang laporan itu, takutnya jangan sampai diendapkan. Saya akan tetap kejar agar prosesnya berjalan lancar,” kata kuasa hukum Petro Rudolf Tentua, Made Rahman Marasabessy, Jumat (16/10).

Dalam rapat  RUPS saat itu, Isak Aleksander Saimima menyampaikan kepada peserta rapat yang terdiri dari pemegang saham itu bahwa ada pesan dari gubernur Maluku Said Assagaff,  mememinta Petro Rudolf Tentua untuk mengembalikan uang Rp9 miliar, yang merupakan sisa dari pembelian gedung baru di Surabaya tersebut.

Pernyataan Isak Saimima itu  itu dinilai merupakan pernyataan tanpa dasar yang kuat, karena  Petro Rudolf Tentua   tidak memiliki wewenang untuk membayar gedung tersebut, sehingga tidak mengetahui sisa uang tersebut. Dia hanya bertugas meninjau objek transaksi itu kemudian melaporkan kepada komisaris dan direksi untuk diputuskan.

Berdasarkan hasil tinjauan Rudolf  Tentua,  harga gedung tersebut adalah Rp 54 miliar. Namun, ketika dibayar, ada dugaan harganya melorot hingga Rp45 miliar. Dugaan mark up pun menguat. “Pak Petra tidak dalam kapasitas untuk membayar itu,” kata Marasabessy.
Sehingga, apa yang disampaikan oleh Isak Saimima tersebut dinilai merupakan pencemaran nama  baik Petro Rudolf Tentua. Bahkan, sebagai komisaris Bank Maluku, Isak Saimima dinilai  yang seharusnya lebih tahu tentang masalah pembayaran gedung.

“Kalau seandainya mark up anggaran, lalu siapa yang bayar ?, ya pastilah  pimpinan di bank itu, ya komisaris dan direksi,” tegas Marasabessy.
Sebenarnya, pernyataan Isak Saimima tidak diseriusi oleh Petro Rudolf Tentua. Sehingga, Isak Saimima menempuh cara lain, melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku. Jaksa pun telah meminta keterangan dari  Petro Rudolf   Tentua.

Dan diketahui bahwa  Petro tidak berkaitan langsung dengan proses pembayaran gedung. Apalagi dugaan mark up anggaran.  Laporan Isak juga  menghambat  Petro Rudolf  Tentua tidak naik jabatan karena dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut.

“Pak Petro dalam kapasitas sebagai kepala divisi Sentra, tidak punya kewenangan untuk menentukan pembelian itu. Dia hanya meninjau dan melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan yang menentukan dan kemudian membayar,” katanya.

Sebelumnya, Isak Aleksander Saimima yang dikonfirmasi Ambon Ekspres tentang laporan ke Kejaksaan Tinggi Maluku, membantah bila dirinya yang melaporkan kasus tersebut. “Tidak benar itu. Tapi tolong tanyakan ke Kejaksaan, ya. Saya mau tau juga siapa yang lapor,” kata Isak Saimima via seluler, beberapa waktu lalu.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku  Chuck Suryosumpeno mengatakan, pihaknya masih terus mendalami laporan tentang dugaan mark up anggaran pembelian gedung kantor Surabaya tersebut. Namun, prosesnya terhambat karena beberapa penyidik yang sementara konsentrasi pada kasus lain.

“Ada juga yang sementara sekolah. Tapi, tetap kita dalami terus, pasti ada progresnya. Ini masih minta-minta keterangan. Nanti saya tanya  lagi ke penyidik, ya,” ujar Kajati di kantor Kejati Maluku, kemarin.

Selain kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Isak Saimima tersebut, Saat ini Polda Maluku juga menangani kasus yang menyeret pejabat lain di bank Maluku yaitu Direktur Pemasaran Bank Maluku, Aletha Da Costa  dalam kasus dugaan pemalsuan identitas.

Aletha da Costa dilaporkan oleh Serikat Pekerja PT Bank Maluku, karena dalam beberapa data, tercantum tanggal dan tahun kelahiran Aletha da Costa yang berbeda. Diantaranya,  dalam daftar Pensiun bank  tercatat lahir tanggal 24 Juli 1959, Daftar Buku SDM bank lahir tanggal 24 Juli 1959,  pada Kartu Keluarga lahir 01 April 1960, Daftar Pegawai tetap bank lahir tanggal 24 Juli 1959, file data SMA Negeri 2 Ambon lahir 01 April 1959,  dan dalam file data laporan tahunan disebutkan bahwa yang bersangkutan  lahir pada tanggal  24 Juli 1959.

Selain Polisi, Serikat  Pekerja juga telah melaporkan masalah tersebut kepada gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali dan Walikota Ambon sebagai pemegang saham terbanyak kedua, untuk mendapat perhatian pemegang saham.

“Kita sudah koordinasi dengan Polisi, dan sesuai rencana, hari  Senin, polisi sudah meminta keterangan dari saksi-saksi. Setelah itu baru terlapor,” ungkap kuasa hukum Serikat Pekerja PT Bank Maluku Mourits Latumeten, kemarin.
(MAN)

Most Popular

To Top