Pilkada SBT Terancam Ditunda – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada SBT Terancam Ditunda

Dua Pasangan di Aru Terancam Gugur

AMBON, AE— Pemilihan kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur terancam ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku, karena dua pasangan yang ikut belum juga memasukan surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil maupun pengunduran diri sebagai anggota DPRD. Sementara di Aru, dua pasangan terancam gugur.

Keempat pasangan tersebut, antara lain Sitti Umuriah Suruwaky-Sjafruddin Goo yang  berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fachri Husni Alkatiri-Abdul Mukti Keliobas berstatus anggota DPRD, pasangan Wellem Daniel Kurnala (anggota DPRD Maluku)-Aziz Goin (PNS). Kemudian calon wakil bupati Aru (anggota DPRD) dari PKS yang berpasangan dengan Johan Gonga.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan kepada Ambon Ekspres via telepon, Kamis (15/10) mengatakan, KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 673. “Surat ini bersifat penting, dan segera,”katanya.

Dia menyebutkan, terdapat dua poin penting dalam surat yang baru diterima KPU provinsi Maluku kemarin itu. Pertama, meminta calon  kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus anggota DPRD agar segera menyampaikan secara tertulis, nama calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atau DPRD provinsi, kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota atau DPRD provinsi.

“Dengan memberitahukan bahwa keputusan tentang pemberhentian dari pejabat berwenang sudah harus disampaikan kepada KPU Provinsi, atau kabupaten/kota paling 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 68 ayat PKPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan,”sebutnya.

Kemudian, menyampaikan secara tertulis nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus PNS kepada instansi yang berwenang, memberhentikan PNS dan menyampaikan surat pemberhentiannya kepada KPU Provinsi atau kabupaten, paling lambat 60 hari setelah penetapan. Ini penting, pasalnya kata dia, hingga kemarin sejumlah calon bupati dan wakil bupati yang berstatus anggota DPRD dan PNS, belum menyampaikan SK pemberhentian.

“Berdasarkan informasi, untuk Pilkada Bursel, SK pemberhentian dari calon berstatus PNS, itu sudah ada. Maluku Barat Daya dalam proses. Sementara untuk SBT, calon yang PNS dan anggota DPRD belum menyampaikan ke KPU. Di Aru pun begitu. Kalau belum disampaikan hingga batas waktu, KPU akan menetapkan tidak memenuhi syarat,” paparnya.

Pilkada SBT Bisa Ditunda
Secara spesifik, Musa menjelaskan, Pilkada SBT bisa ditunda, bila dua pasangan calon yang bertarung, Sitti-Ongen  dan Mukti-Fachri dinyatakan TMS. Penundaan berlangsung sampai kedua paslon memasukan SK pemberhentian dari jabatan PNS dan anggota DPRD.

”Ini yang menjadi masalah, kalau dua-duanya TMS, berarti Pilkada bisa ditunda. Penundaan sampai dimasukkannya SK pemberhentian selaku PNS dan anggota DPRD, karena TMS pasangan calon bisa digugat ke Panwaslu,”jelasnya.

Sementara di Aru, kendati dua pasangan calon belum memasukan SK pemberhentian, namun masih tersisa dua pasangan calon lainnya. Sehingga, kata Musa, Pilkada bisa tetap diselenggarakan seperti biasa.

“Andaikan hanya dua pasangan calon, dan satu pasangan diantaranya TMS karena tidak menyampaikan SK pemberhentian diri dari jabatannya, Pilkada tetap jalan dengan pasangan calon tunggal sesuai UU. Kalau misalnya masih tersisa dua paslon, ya Pilkada tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae yang diwawancarai di lantai 2 kantor DPRD Maluku mengaku, pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah menjadi tanggungjawab partai. Hanya saja, harus melalui penetapan dari KPU.

“Usul pemberhentian calon dimaksud, itu wajib disampaikan oleh partai. Memang menjadi tugas partai, tapi juga menjadi tanggungjawab KPU. Karena surat pernyataan pemberhentian itu, pertama disampaikan kepada KPU. Kemudian SK penetapan pemberhentian itu harus disampaikan ke partai. Tapi kalau sampai sekarang belum disampaikan, saya mau bilang apa,” katanya, sembari menegaskan, untuk tingkat kabupaten menjadi kewenangan DPC PDIP kabupaten Aru.

Sesuai aturan dan mekanisme, surat pengusulan pemberhentian sudah harus diserahkan ke KPU oleh masing-masing calon dalam jangka waktu 60 hari setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati, 24 Agustus. Dalam jangka waktu tujuh hari, proses pengurusan usulan SK pemberhentian di DPRD sudah harus selesai. Kemudian diajukan ke Gubernur.

Pengurusan SK pemberhentian di Gubernur sudah harus selesai dalam jangka waktu 14 hari. Selanjutnya usulan penerbitan SK pemberhentian itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Namun, hingga kemarin, usulan SK pemberhentian Wellem, Mukti, Fachri, maupun PNS yang ikut pilkada belum diproses.

Wakil ketua DPW PKS Maluku, Suhfi Majid mengaku, pihaknya telah menyampaikan surat usulan pemberhentian Fachri ke pimpinan DPRD sesuai Peraturan Presiden (PP) nomor 16 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 103. “Kami sudah sampaikan ke pimpinan DPRD Maluku sekitar dua hari lalu,” katanya.

Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Roy Manuhuttu mengaku, hingga kemarin, hanya PKS yang menyampaikan surat pengusulan pemberhentian Fachri Husni Alkatiri dari jabatan anggota DPRD. Sedangkan PDIP atasnama Wellem Kurnala, belum disampaikan.

“PKS sudah menyampaikan usulan pengunduran diri pak Fachri. Tapi saya belum memastikannya, karena dokumennya masih dicari. Nanti saja saya sampaikan lagi,”singkat Manuhuttu diruang kerjanya.
(TAB)

Most Popular

To Top