Terancam Digusur, 14 KK Datangi DPRD – Ambon Ekspres
Trending

Terancam Digusur, 14 KK Datangi DPRD

AMBON, AE— Merasa terancam digusur paksa oleh raja negeri Halong beserta Saniri negeri, 14 Kepala Keluarga (KK) yang berdiam di RT.009/RW.03 negeri Halong, Air Besar, Kecamatan Baguala Ambon ini,  mendatangi Komisi I DPRD Ambon. Warga merasa selama ini sudah dibodohi dan diancam oleh raja dan Saniri negeri.

Jumat (16/10) sekira pukul 11.00 Wit, puluhan warga mendatangi Balai Rakyat DPRD Ambon untuk bertemu langsung dengan Komisi I DPRD Ambon yang membidangi pemerintahan. Persoalan mulai dibahas di ruang komisi I yang dihadiri oleh beberapa anggota legislatif (Aleg) dari komisi I.
Perwakilan 14 KK ini menilai, ada intervensi dari Raja negeri Halong terhadap persoalan yang mereka sedang hadapi dengan Keluarga Salomon di Mahkamah Agung (MA). Namun, ada intervensi dari pihak pemerintah negeri Halong.

Agus Bastian (59) salah satu warga Halong Air Besar mengaku, selama ini Raja negeri Halong Stella Tupanelay beserta Saniri negeri sudah bersekongkol untuk mengancam akan melakukan penggusuran secara paksa.

Persoalan bermula pada Januari tahun 2014 lalu, ketika Keluarga Salomon menggugat 14 KK ini, atas status lahan yang mereka diami selama puluhan tahun. Keluarga Salomon menganggap, tanah seluas kurang lebih 9000 meter persegi ini adalah milik keluarga Salomon sesuai sertifikat tahun 1997 silam.

“Januari tahun 2014, 14 KK ini digugat oleh keluarga Salomon di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, dan hasilnya 14 KK ini kalah. Kemudian 14 KK ini banding ke Pengadilan Tinggi (PT) dan ternyata 14 KK ini menang. Namun, Keluarga Salomon melakukan Kasasi ke MA, dan sementara berproses. Namun, Ibu Raja Halong ini yang dulunya mendukung kita, tiba-tiba menyuruh kita untuk mundur dari proses pengadilan,” tutur Agus.

Mereka disuruh menandatangani kesepakatan untuk siap direlokasi dari tempat tinggal mereka ke lahan yang telah disediakan, kurang lebih berukuran 10×15 meter persegi. Karena tanah yang menjadi sengketa dan didiami warga ini akan di jual untuk dibangun supermarket.

“Hari Rabu 15 Agustus 2015, kita dipanggil dan diminta Raja negeri Halong untuk menandatangani akta penyerahan tanah 10×15 jadi 150 meter persegi. Kami diminta untuk pindah ke lokasi tersebut yang status tanahnya tidak jelas. Kemudian kita dikagetkan dengan kehadiran Saniri negeri Halong yang memberitahukan bahwa akan dilakukan komisi lapangan pada 21 Oktober mendatang,” ujar Agus.

Agus berharap, parlemen bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang pro kepada rakyat. Karena saat ini, 14 warga yang terdiri dari 96 jiwa ditakut-takuti dan dibodohi oleh pemerintah negeri Halong. “Kita hadir disini ingin menyampaikan dan mengharapkan kebijakan dari wakil rakyat. Karena patut kita curiga dan menuduh bahwa ada niat buruk dari raja negeri Halong. Seharusnya pemerintah negeri menghormati proses hukum yang sementara berjalan,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far-Far menjelaskan, usai pembahasan bersama warga, Komisi langsung bergerak untuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon untuk menkonfirmasi terkait kepemilikan status tanah yang menjadi sengketa antara Keluarga Salomon  dengan 14 KK warga RT RT.009/RW.03, yang diintervensi oleh pemerintah negeri Halong.

“Usai kita melakukan pembahasan bersama warga yang merasa akan digusur itu, kita langsung mendatangi BPN kota Ambon untuk memastikan lahan yang sementara menjadi sengketa. Dan BPN pastikan bahwa tanah tersebut sementara ada dalam sengketa. Dan sudah dimenangkan oleh warga di PT dan sudah inkrah,” tandas Leonora.

Politisi muda asal PDI-P ini menilai, terkait komisi lapangan yang rencananya akan dilakukan 21 Oktober mendatang, itu tidak bisa dilakukan karena akan akan menyalahi aturan. Karena persoalan sengketa lahan ini sedang berproses di MA yang kabarnya sudah dimenangkan oleh masyarakat, yakni 14 KK tersebut.

“Kami himbau kepada masyarakat bahwa tidak perlu takut. Bagi yang sudah menetap dan tinggal di lokasi tersebut maka pemerintah negeri Halong tidak bisa menggusur atau memindahkan. Dan dalam waktu dekat Komisi I akan mengundang BPN, raja Halong, Saniri, keluarga Salomon dan 14 KK, serta semua stakeholder. Untuk mencari solusi terkait persoalan tersebut,” pesan Leonora.

Anggota Komisi I DPRD Ambon Zeth Pormes menambahkan, apa yang dilakukan raja hanyalah untuk menakut-nakuti masyarakat setempat. Sebagai wakil rakyat, Komisi akan terus melakukan pengawasan terhadap persoalan ini, karena ini menyangkut dengan hidup orang banyak yang dirampas hanya demi kepentingan semata.

“Yang pasti kita tetap akan mendukung masyarakat lemah. Karena disini ada intervensi bahkan ada upaya untuk menggertak warga. Padahal warga tersebut merasa berhak untuk memiliki tanah tersebut. Dan ini juga pelajaran bagi BPN agar kedepan bisa lebih selektif. Yang jelas akan ada rapat pembahasan terkait ini,” pungkas Politisi asal Golkar ini.
(ISL)

Most Popular

To Top