Kota Ambon Kian Sempit – Ambon Ekspres
Trending

Kota Ambon Kian Sempit

Konsep Kota Pulau  Harus Diterapkan

AMBON,AE— Daya dukung kota Ambon mulai menurun. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam, pembukaan lahan untuk pemukiman, dan kepadatan penduduk diduga menjadi penyebabnya. Pemerintah diminta mendesain konsep pembangunan kota pulau, dengan tidak memfokuskan pembangunan di wilayah kota.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Daniel Pelasula kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, Senin (19/10) mengatakan, daya dukung sangat tergantung dari desain pembangunan kota. Misalnya, kata dia, bila wilayah kota sudah mengalami kepadatan, pemerintah harus memikirkan alternatif lain bagi warga untuk membangun pemukiman.

“Daya dukung itu sangat tergantung dari desain pembangunan kota. Misalnya, kalau lahan datarnya sempit, pembangunan bisa bertingkat. Baik kantor pemerintahan, maupun rumah penduduk. Bisa juga dibangun apartemen,”kata Daniel.

Menurunnya daya dukung lingkungan,  disebabkan faktor alam, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Manusia juga sebagai pelaku penurunan daya dukung, yakni membuang sampah sembarang sehingga menyebabkan banjir, pembukaan lahan besar-besaran dan tanpa prosedur yang sesuai pembangungan pabrik-pabrik yang menimbulkan pecemaran udara, air dan tanah.

Daniel melanjutkan, dari sisi topografi, sekitar 90 wilayah persen kota Ambon berbukit. Sisahnya merupakan daerah daerah datar. Sehingga lahan pemukiman penduduk sangat terbatas.

“Luasan datar untuk pemukiman penduduk sangat terbatas. Hal ini menyebabkan adanya pembukaan lahan pemukiman di daerah perbukitan. Pembukaan lahan perbukitan inilah yang menimbulkan sedimentasi terhadap perairan teluk Ambon melalui sungai maupun selokan,”jelasnya.

Dampak lainnya adalah  minimnya ketersediaan air tanah. Pasalnya kata dia, areal-areal resapan air ((water catchment area) di kota Ambon, seperti Gunung Nona, Air Besar, Lateri, Halong Atas, Ta’eno (Rumah Tiga), Passo dan beberapa areal lainnya telah dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungam secara cermat.

“Itu kan termasuk sebagai areal resapan air, yang sebenarnya tidak boleh dijadikan lahan pemukiman penduduk. Tapi karena keterbatasan lahan, mau tidak mau mereka harus ke areal-areal resapan air. Kalau dibuka semua, wah repot itu. Ancamannya adalah kekurangan air bersih,” paparnya.

Selain itu, reklamasi pantai juga menjadi faktor lain penyebab menurunnya daya dukung kota Ambon. Kendati memiliki dampak positif, namun harus dilakukan dengan mempertimbangan secara matang soal kerusakan lingkungannya.

“Reklamasi pantai berdampak positif dan negatif. Dampak posotif, ya areal pemukiman dan perdagangan bertambah. Tapi, laut menjadi sempit. Dampaknya negatif berupa genangan air parmanen di desa-desa yang berada di dataran rendah, seperti Rumah Tiga, Poka, Lateri,”urainya.
Kepadatan Penduduk

Daniel mengungkapkan, kota Ambon setidaknya memiliki empat fungsi, yakni sebagai Kota pendidikan, ibu kota provinsi, pusat perdagangan, dan kota tujuan pariwisata. Karena fungsi itu, banyak orang, baik Maluku maupun luar daerah datang ke Ambon.

Hal ini menjadi pemicu peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota Ambon tahun 2014 sebanyak 387.475 jiwa. Di tahun 2014, sudah mencapai 395.423 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Sirimau, yakni 167 .197, jiwa, Nusaniwe  107. 275 jiwa, Teluk Ambon 45. 898  jiwa, Teluk Ambon Baguala 63.831 jiwa, dan Leitimur Selatan 11. 222 Dan tahun 2015, diperkirakan lebih dari 400.00 jiwa.

“Imbasnya, terjadi kepadatan penduduk, yang bisa menyebabkan menurunkan dayang dukung, bila tidak ditata dengan baik. Misalnya membangun di areal perbukitan, dan resapan air yang sebenarnya tidak boleh,”ketusnya.

Dengan berbagai macam permasalah tersebut, menurut dia, pemerintah kota Ambon perlu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Maluku Tengan, untuk mengembangkan pembanguann kota Pulau. Salah satunya, dengan memperlebar pusat-pusat pembangunan di wilayah Suli, Jazirah Leihitu, Tulehu, dan Waai.

“Konsep pembangunan kota Ambon tidak hanya pada luasan kota secara administratif yang terdiri lima kecamatan. Artinya, yang lihat itu bukan wilayah administrasi, tetapi pulau ini (Ambon-red) secara keseluruhan. Pemerintah kota Ambon harus bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Maluku Tengah, agar proyek-proyek pembangunan itu bisa masuk ke wilayah Maluku Tengah, seperti Suli, Tulehu, Waai dan Jazirah. Itu bisa mencirikan konsep kota pulau,” jelasnya.

Selain itu, untuk menekan kepadatan penduduk dan pembangunan di areal perbukitan, serta areal resapan air, pemerintah sudah harus mulai memikirkan bangunan bertingkat. Terutama bangunan pemerintahan.

“Sebenarnya, pembangunan kota Ambon bisa menggunakan konsep kota pulau. Misalnya Singapura. Kendati kotanya tidak terlalu luas, namun mereka mampu membangun dengan teratur, dan memimalisir dampak lingkungan dengan baik. Kenapa kita tidak bisa?,”sentilnya.

Sementara itu, menyikapi pencemaran lingkungan oleh limbah, ketua komisi III DPRD Kota Ambon, Rofik Akbar Affifudin mengaku, DPRD secara kelembagaan akan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pengelolaan limbah.

“Memang kita belum punya Perda. Sementara ini komisi III sedang menyusun perda tentang pengelolaan limbah. Akan diusulkan sebagai perda inisiatif,” kata Rofik saat dihubungi Ambon Ekspres, via telepon.
Menurut Rofik, 900 titik limbah yang diperoleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Ambon dari pengawasan, termasuk banyak. Dan apabila ada rumah makan, maupun restoran yang membuang limbahnya sisa makanan ke selokan, harus ditegur.

“Misalnya ada beberapa rumah khas di Waihaong yang membuang limbahnya  ke saluran drainase. Masak orang buang limbah ke saluran publik, tidak dilarang,”paparnya.

Selain itu, kata dia, dari awal pemerintah mestinya memperketat perizinan bagi jenis usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Terutama perhotelan yang berdasarkan data BLH kota Ambon, rata-rata dengan tipe bintang 1 dan 3, belum memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

“Dari awal proses perizinan sudah harus diperketat. Mungkin semua hotel belum punya, karena itu harus difasilitasi untuk pengadaannya. Sehingga tidak menyebabkan pencemaran di kemudian hari,”kata ketua DPD PPP Kota Ambon itu.

Dia mengapresasi langkah pengawasan yang dilakukan oleh BLH Kota Ambon. DPRD akan mendukung penambahan dana bagi BLH dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Ambon 2016. Asalkan, ada program betul-betul dapat mencegah pencemaran lingkungan oleh limbah.

“Temuan BLH ini sangat bagus dan bermanfaat. Patut diapresiasi karena mampu mengidentifikasi 900 titik limbah, meski kita belum tahu titik-titik mana yang termasuk parah. Kita akan dukung dana dalam APBD 2016. Yang penting BLH bisa mempresentasikan program yang bisa menyelesaikan pencemaran,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top