Pangdam Tebar Ancaman, GB Masih Bobol – Ambon Ekspres
Trending

Pangdam Tebar Ancaman, GB Masih Bobol

AMBO,AE— Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Doni Munardo, tidak main-main mengawasi penambangan liar Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Buru. Pangdam akan menindak tegas siapapun oknum TNI yang terbukti terlibat atau melakukan pembiaran maupun menjadi pengedar bahan kimia berbahaya di gunung penuh emas itu.

“Kami tidak akan main-main soal itu. Saat ini kami akan tegas terkait itu. Tidak ada pembiaraan, semua kita harus bekerja sama. Apalagi itu perintah pak presiden,” kata pangdam kepada Ambon Ekspres, di Gedung DPRD Maluku, Selasa (20/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, pengrusakan lingkungan di Buru, bak dilegalkan oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Cianida dan merkuri terus membanjiri Gunung Botak. Di Gunung Botak bertaburan aparat keamanan bersenjata lengkap.

Pemerintah dulunya berteriak ingin menutup, sekarang tutup mulut. Cianida dan merkuri bebas beredar. Dua zat kimia berbahaya ini didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan kapal barang yang dikemas dalam kontener. Sayangnya, tidak ada aparat keamanan yang mengawasinya.

Awal Mei tahun ini, ketika melakukakan kunjungan kerja di Buru, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menginstruksikan Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kapolda Maluku Murad Ismail, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas penambangan di Gunung Botak. Namun, rupanya tidak diindahkan.

Pangdam melanjutkan, perintah penutupan tambang emas Gunung Botak itu telah dilakukan setelah presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi kabupaten penghasil minyak kayu Putih tersebut.  “Perintah penutupan itu sudah lama. Dan itu telah dilakukan. Kalau ada yang berani melawan perintah itu, akan ditindak,”jelasnya.

Disinggung soal aksi penambang illegal yang melakukan aktivitas lantaran mendapat dukungan dari aparat keamanan sendiri, mantan Danjen Kopassus itu memastikan, tidak ada keterlibatan aparat keamanan, apalagi itu berasal dari TNI sendiri.

“Kalau ada anggota TNI, saya minta tolong sampaikan siapa namanya. Jangan takut dan sembunyikan orang itu, kami akan lindungi orang yang beritahukan itu. Untuk apa ? untuk kami tindak tegas. Saya tidak akan main-main soal itu. Ini demi rakyat, jadi jangan coba-coba,” tegas mantan komandan pengawal presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara itu, kepala penerangan Kodam XVI/Pattimura Kolonel Arh Hasyim Lalhakim menambahkan, selama ini TNI telah berupaya untuk membantu pemerintah guna melakukan penutupan terhadap tambang tersebut. “Kami sudah membantu pemerintah setelah perintah pak Presiden itu. Sehingga jika ada indikasi dan informasi bekingan dari anggota maupun oknum TNI, alangkah baiknya segera dilaporkan kepada kami, nama dan pangkat untuk segera diproses,” saran dia singkat.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD provinsi Maluku, Abdullah Marabessy, menilai, penambangan liar emas secara liar di Gunung Botak, sengaja dibiarkan oleh pihak-pihak berwenang. Pasalnya, kata dia, sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk penghentian aktivitas penambangan.

“Sepertinya ruang ini coba dibuka lagi oleh pihak-pihak yang berwenang. Kenapa? karena penghentian penambangan ini kan sudah diperintahkan oleh presiden kepada Kapolda, Pangdam, dan gubernur. Tapi nyatanya, masih saja ada penambangan liar,” kata Marasabessy.

Dampak dari penambangan emas di Gunung Botak, kata dia, sudah sedimikian memprihatinkan. Lingkungan rusak, dan menelan korban jiwa. Karena itu, semua pihak harus serius melihat permasalahan ini.  “Sebab, aparat keamanan, baik polisi maupun TNI terkesan belum serius atau sungguh-sungguh menghentikan penambangan liar. Padahal sebenarnya, sudah harus dihentikan sekarang. Semua pihak berwenang harus bersikap terhadap masalah ini,”katanya.

Terkait dengan janji Pangdam, anggota legislatif asal kabupaten Maluku Tengah itu, menegaskan, perlu ada bukti konkrit. Pasalnya, realitas selama ini pihak keamanan seperti ikut dalam pelegalan aktivitas penambangan, kendati telah dilarang.

“Ancaman Pangdam, itu harus dibuktikan. Kalau memang ada oknum TNI yang terbukti melakukan pembiaran dengan kesepakatan tertentu dengan para penambang, harus ditindaktegas, agar ada efek jerah,” tandasnya.

Dia juga berharap, agar semua pihak terutama kepala desa dan camat, dan masyarakat dapat memberikan laporan  yang benar tentang adanya isu keterlibatan oknum aparat TNI maupun polisi dalam kejahatan di Gunung Botak. Laporan warga dan pihak terkait, harus dengan bukti yang kuat supaya ditindaklanjut oleh Pangdam maupun Polda dan jajarannya.

“Kami berharap ada tindakan proaktif dari masyarakat, terutama para kepala desa dan stakeholder agar-agar sungguh-sungguh memberikan laporan kepada aparat keamanan. Supaya dapat ditindaklanjuti oleh Kapolda dan Pangdam,” serunya.(TAB/AHA)

Most Popular

To Top