Manan akan Depak Hadler-Rofik Cs – Ambon Ekspres
Trending

Manan akan Depak Hadler-Rofik Cs

Hadler: PPP Surabaya Masih Sah

AMBON,AE— Putusan Mahkamah Agung berdampak fatal terhadap kader Partai Partai Persatuan Pembangunan kubu Romihurmuziy di Maluku. Syarif Hadler dan Rofik Afifudin Cs akan didepak dari keanggotaan DPRD. Namun, Syarif berdalih, PPP hasil Muktamar Surabaya masih sah secara hukum.

Syarif Hadler merupakan ketua DPW PPP Provinsi Maluku versi Muktamar Surabaya yang kini menjabat anggota komisi A DPRD Maluku. Di DPRD kota Ambon, selain Rofik yang menjabat anggota komisi III asal PPP, juga terdapat dua kader PPP Munas Surabaya lainnya yang akan digantikan.

Ketua DPW PPP Provinsi Maluku, Manan Latuconsina mengatakan, PAW terhadap Hadler bukan hal baru. Selain telah dipecat oleh DPP versi Muktamar Jakarta, pengusulan PAW juga telah diajukan dalam Musyarawarah Kerja Nasional (Mukernas) awal 2015.

“Ini agak isttimewa, karena ketua dan Sekwil DPW PPP Maluku versi Muktamar Surabaya sudah lama dipecat oleh DPP PPP muktamar Jakarta. Sehingga kita tindaklanjuti saja. Dengan putusan MA, kita minta ke DPP agar segera memberikan semacam rekomendasi atau surat keputusan PAW,” tandas Manan kepada wartawan, di Cafe Pasir Putih, Rabu (21/10), sembari menambahkan, hari ini akan dilakukan konsolidasi nasional di DPP. Salah satu poin yang dibahas, adalah PAW anggota DPRD.

Seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa (20/10), Mahkamah Agung mengabulkan kasasi PPP Kubu Djan Faridz atau hasil Munas Jakarta. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN sebelumnya mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menhuk dan HAM. Dengan begitu, keputusan Menhuk dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.

Manan menyatakan, ruang rekonsiliasi dengan Syarif Cs, telah dilakukan selama konflik internal PPP berlangsung selama satu tahun. Namun, tidak ada respon baik. Untuk itu kata dia, kubu Syarif Cs harus bijaksana dan berjiwa besar menerima putusan MA.

“Kurang lebih 1 tahun konflik internal PPP. Kedua belah pihak sudah memaksimalkan seluruh potensinya untuk memenangkan pertarnungan ini. Ruang rekonsiliasi coba kita buka, namun tak ada hasil. Nah, dengan putusan MA ini, maka kami minta mereka untuk legowo, karena tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP hanya satu, yakni dengan ketua umum Djan Faridz,”tandasnya.

Selain melakukan PAW, PPP Maluku juga akan melakukan pembenahan partai ditingkat DPW, DPC, PAC dan Ranting. Ini perlu segera dilakukan dalam rangka kesiapan infrastruktur partai untuk menghadapi pemilu 2019 dan Pilkada 2017.

“Sudah sekitar satu tahun energi kita terkuras akibar konflik. Karena itu, setelah putusan MA, harus ada restrukturalisasi dan pembenahan ditingkat DPW, DPC, PAC dan ranting. Karena itu merupakan ruh dari partai,”papar mantan ketua Badan Koordinasi Pengurus Masjid Indonesia (BPKRMI) Porvinsi Maluku itu.

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Maluku, Suleman Wasahua, mengaku bersyukur atas putusan MA tersebut. ”Kalau sudah ada putusan MA, itu berarti kader dan simpatisan PPP tidak bingung lagi sial siapa yang sah. Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan yang pada saat konflik belum bersikap, untuk menyatukan barisan,” ujarnya.

Bagi Wahasua, kader PPP yang tidak sejalan dengan kepengurusan Muktamar Jakarta, harus menngundurkan diri dari partai secara baik. Bila masih tetap membangkang dengan putusan hukum dari lembaga tinggi negara itu, dan mengakui sebagai yang sah, bisa menjadi preseden buruk bagi karir politik mereka kedepan.
Segera PAW

Ketua DPC PPP Kota Ambon, Zulkifli Fakaubun mengatakan, proses PAW terhadap Rofik Cs sudah lama dilakukan. Surat peringatan sebanyak tiga kali telah dilayangan buat ketiga anggota DPRD Kota Ambon itu, dengan tembusan kepada Walikota Ambon dan pimpinan DPRD.

“Kita sudah sampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jadi, tinggal proses selanjutnya. Tentu tidak lama lagi. Selain Ambon, DPC PPP Maluku Tengah juga melakukan hal yang sama,” ungkap Zulkifli.

Ketua DPW PPP Provinsi Maluku versi Muktamar Surabaya, Syarif Hadler mengaku, tetap menghormati putusan MA. Namun, sepanjang belum salinan putusan dan Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Hukum dan HAM soal pengesahan PPP kubu Djan Faridz, dia tetap mengimbau jajarannya untuk tetap tenang.

“Kita hormati hukum. Tapi sejauh salinan putusan MA belum kami terima, tentu saya instruksikan seluruh kader untuk tetap solid, kompak dan tenang sambil menunggu arahan DPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy,” kata Hadler di kantor DPRD Provinsi Maluku, kemarin.

Selain itu, menurut dia, putusan MA tersebut, bukan mengesahkan kubu Djan Faridz atau Romahurmuziy, namun mengembalikan kepengurusan ke PPP hasil Muktamar Bandung dengan ketua umum Surya Darma Ali dan Romihurmuziy selaku Sekretaris Jenderal.

“Kalau dikembalikan kepada Muktamar Bandung, maka faktanya SDA sudah menjadi tahanan KPK. Karena itu, salah satu wakil ketua umum menjadi pelaksana tugas untuk menjalankan tugas-tugas organisasi sampai dengan Muktamar yang akan dilaksanakan berikutnya. Kalau seperti itu, maka kepemimpinan masih berada di kubu Surabaya karena secara umum empat wakil ketua yakni, Lukman Hakim Saifudin, Imrom Pengkapi, Suharso Monuharsa, Hasrul Azwar berada pada garis politik Muktamar Surabaya,” tandasnya.

Lebih lanjut, kata anggota komisi A DPRD Maluku dari daerah pemilihan kota Ambon itu, masih ada upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, hingga detik ini, PPP kubu Romihurmuziy tetap sah secara hukum.

“Kemudian masih ada upaya hukum lanjutan, yakni PK. Dari segi aturan, sampai dengan saat ini, Djan Faridz belum mendapatan putusan apapun. Karena itu, hasil Muktamar Surabaya masih sah sampai dengan hari ini, walaupun sudah ada putusan MA,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top