Pemkot Gagal Urusi Perumahan Kumuh – Ambon Ekspres
Trending

Pemkot Gagal Urusi Perumahan Kumuh

AMBON, AE— Kota Ambon dikenal sebagai daerah dengan kawasan pemukiman kumuh paling banyak di Maluku. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan karena kota berjuluk manise ini tidak bebas dari aktivitas pembangunan, terutama tempat tinggal tanpa melalui prosedur dan izin dari pemerintah kota. Akibatnya, pemukiman liar masih menjadi warna tersendiri bagi kota ini. Pemerintah dinilai gagal dalam menangani masalah tersebut.

Lereng gunung yang berpotensi longsor, daerah rawan banjir, bantara sungai Batumerah, kawasan pasar Mardika dan pasar Lama, merupakan beberapa lokasi di kota Ambon sulit ditata dan dibebaskan dari pemukiman liar.  Seperti apa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut?, kepala dinas Tata kota Ambon, Deny Lilipory enggan memberikan penjelasan. “Saya lagi sibuk di luar. Nanti saja,” singkat Lilipory ketika dihubungi Ambon Ekspres, via seluler, Rabu (21/10).

Sosiolog Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Manaf Tubaka menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh besarnya keinginan masyarakat untuk datang dan menetap di perkotaan. Dan besarnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di kota serta roda perekonomian yang cenderung lancar, menjadi alasan utama bagi masyarakat dari desa atau daerah lain di Maluku untuk datang dan menetap di kota Ambon, kendati harus mendiami tempat pemukiman yang dibangun tanpa melalui prosedur perizinan yang benar.

“Urbanisasi itu selalu menjadi fenomena umum. Sekarang ini, kan paradigmanya mereka masih menjadikan  kota itu sebagai titik sentral dari berbagai  aktivitas,” katanya.

Dengan melihat kondisi kota Ambon saat ini, Tubaka menilai pemerintah kota Ambon, gagal dalam menangani masalah kawasan kumuh dan pemukiman liar. Padahal, sempitnya ruang di kota Ambon harus disiasati secara baik oleh pemerintah.

Gagal karena kota itu sebenarnya, imajinasinya adalah keindahan, bukan seperti begini. Kota itu orang datang dan menikmati keindahan yang baik, infrastruktur pembangunan yang tertata dengan baik, sehingga orang merasa nyaman. Kalau begini, bukan kota namanya,” ungkapnya.

Kawasan pasar identik dengan kawasan kumuh dan pemukiman liar, karena banyak masyarakat yang datang dari luar kota Ambon memilih tinggal di kawasan tersebut. Sebabnya, pasar merupakan pusat aktivitas perekonomian.

Hal itu dapat terlihat dengan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di dekat atau bahkan dalam kawasan pasar atau terminal, yang merupakan pusat kegiatan perekonomian itu. Sehingga, tidak jarang ditemui bangunan–banguan liar di kawasan tersebut.

“Karena kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi (pasar). Itu menjadi alasan masyarakat untuk menetap di wilayah tersebut.  Orang mudah mendapatkan rupiah yang walaupun dengan nominal yang sedikit tapi kontinyu, di situlah menjadi alasan,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, langkah yang paling penting adalah pemerintah kota harus tegas dalam menertibkan bangunan-bangunan tersebut. Penertiban dengan memberikan peringatan keras bagi warga yang masih ingin membangun tanpa mengurus izin dari pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga harus merelokasi mereka yang saat ini terpusat di lokasi-lokasi yang sudah masuk kawasan kumuh, akibat bangunan-bangunan yang tidak tertata dengan baik. Itu bisa dimulai dengan membangun pusat perekonomian baru di lokasi lain yang lebih dan representatif. Sehingga, bila terjadi mobilisasi penduduk, pemerintah sudah siap secara tegas agar pembangunan gedung atau tempat tinggal baru di lokasi itu melalui prosedur yang berlaku, tidak lagi ada aktivitas pembangunan tempat pemukiman liar.

“Sebab masalah utama adalah sempitnya ruang untuk pembangunan gedung rumah dan lainnya, ditmbah dengan tata kelola ruang publik oleh pemerintah kota Ambon, tidak jelas arahanya,” tegas Tubaka. (MAN)

Most Popular

To Top