Bersih-Bersih di Beringin ARB – Ambon Ekspres
Trending

Bersih-Bersih di Beringin ARB

AMBON,AE— Pasca putusan Mahkamah Agung, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie belum menyingung soal sanksi yang akan diberikan kepada kader yang bergabung dengan kubu Agung Laksono. Namun, desakan dari kader kubu Aburizal untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) mulai mencuat.

Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi, Ronny Sianressy kepada Ambon Ekspres via telepon, Kamis (22/10) mengatakan, DPP harus menindaklanjuti hasil kerja tim investigasi terhadap sejumlah kader yang membangkan terhadap hasil Munas Bali dan bergabung dengan kubu Agung Laksono. Salah satunya, Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Mereka telah melakukan pembangkangan secara terang-terangan di media massa terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie dan tak mengakui hasil Munas Bali. Itu termasuk pelanggaran berat, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Golkar. Maka, siapapun yang melanggar, harus dipecat maupun di PAW. Itu perintah AD/ART, bukan saya secara pribadi,” kata Sianressy saat dimintai tanggapan soal putusan MA dan sanksi terhadap kader yang bergabung dengan kubu Agung.

Sebagai informasi, pada masa terjadi dinamika Golkar yang tak terbendung hingga ke daerah, DPP Golkar versi Munas Bali mendepak sebanyak 13 kadernya yang memihak pada kubu Agung. Yang dipecat diantaranya,  Paulus Mantulameten, Jamil Divinubun, Yance Wenno, Hendrik Jauhari Oratmangun, Dharma Oratmangun, Arnolis Laipeny, Umar Lessy, Masjam Sangadji, Yessy Lokra dan Fosner Ch Sanamase, Alex Tutupaly, Abdullah Usemahu dan Hamid Rahayaan. Namun, baru Yance yang diberhentikan secara resmi. Sementara Darma yang merupakan anggota DPRD Maluku, belum di PAW.

Keputusan penonaktifan ini ditentukan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di sekretariat jalan RA Kartini, Karang Panjang, 2 Mei yang dipimpin langsung ketua DPD Zeth Sahuburua, ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Husen Toisuta dan wakil sekretaris Piet Manuputty.

Penonaktifan tersebut berdasarkan hasil investigasi tim investigasi yang dibentuk DPD Golkar Maluku untuk mencari data dan fakta terkait bergabungnya kader Golkar versi Munas Bali ke kubu Agung. Tim ini bekerja berdasarkan surat keputusan nomor DPD Golkar Maluku keputusan nomor Kep-01/DPD/Golkar. Mal/VI/2015 yang diketuai Ampy Maliooy.

Hasilnya, 14 orang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi, keputusan-keputusan Munas Bali dan hasil Rapimnas DPP Golkar sesuai pasal 4 Bab III ART partai Golkar yang dikategorikan pelanggaran berat. Sementara satu orang lainnya hanya melakukan pelanggaran ringan yakni, Sam Habib Mony.

Sesuai AD/ART dan regulasi Golkar lainnya, Sianressy menjelaskan, setidaknya ada empat alasan bagi tim untuk mengkategorikan 13 kader tersebut melakukan pelanggaran berat. Pertama, melanggar dan membangkang terhadap keputusan Munas Golkar, Nusa Dua Bali.

Kedua melakukan perlawanan secara terbuka kepada hasil Munas Bali baik di media cetak maupun elektronik, dan menyerang DPD Golkar Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw. Ketiga melakukan pemalsuan mandat guna mengikuti Munas Golkar illegal di Ancol. Dan keempat, menghadiri Munas Bali dan juga Munas Ancol serta menjadi pengurus DPD versi Munas Ancol.

“Kalau pelanggaran ringan, hanya diberikan teguran dan pembinaan. Tapi kalau membangkan secara terangan-terangan di media, itu pelanggaran berat. Jadi, bukan hanya Yance dinonaktifkan, tapi yang lainnya juga,” katanya.

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Golkar Maluku, Husen Toisuta mengatakan, tetap ada sanksi bagi kader yang pada saat konflik berlangsung, melawan kubu ARB. Sanksi berupa pemecatan dan PAW. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, mereka diberikan celah untuk mengklarifikasi apa yang telah dilakukan. Ini sesuai dengan ketentuan AD/ART.

“Tentunya akan dilihat catatan sebelumnya, apakah kader tersebut menyalahi aturan saat itu, maka akan ada dalam AD/ART, dan itu ada sanksinya. Dan siapa saja kader Golkar yang menyalahi aturan akan dikenakan sanksi. Maka yang bersangkutan harus mengklarifikasi,” tutur Toisuta.

Sebaliknya, lanjut dia, jika kader yang bermasalah ini tidak mau menyatakan sikap untuk bergabung dengan kubu ARB dan Idrus Marham maupun mengklarifikasi, maka sanksi akan dilihat sesuai AD/ART partai Golkar untuk diproses. “Jika tidak mengakui kesalahan atau tidak mengklarifikasi maka sanksi akan tetap diberikan. Tapi jika sudah diklarifikasi dan menyatakan sikap untuk bergabung dengan ARB dan Idrus Marham maka itu akan dipikirkan bersama,” ingatnya.

Pelaksana Tugas ketua harian DPD Partai Golkar Provinsi Maluku versi Munas Jakarta, Paulus Mantulameten, mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari DPP. ”Kita sedang menunggu sikap dan arahan dari DPP,” kata Paulus kepada Ambon Ekspres via sms, Kamis (22/10).

Menurut Paulus, masih ada upaya hukum lanjut, yakni peninjauan kembali(PK) yang bisa dilakukan oleh kubu Agung Laksono. Pasalnya, kata dia, putusan Mahkamah Agung kurang masuk akal.  “Tetap ada, yaitu PK. Apalagi putusan (MA) kurang masuk akal. yang bersengketa adalah Munas Bali lawan Munas Ancol. Kok kenapa putusannya yang menang adalah hasil Munas Riau yang sudah kadaluwarsa,” kata mantan anggota DPRD provinsi Maluku itu.

Ditanya soal adanya kabar Golkar kubu Aburizal Bakrie akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang bergabung dengan kubu Agung, kata dia, tidak menjadi masalah. ”Silahkan saja kalau mereka rasa itu baik untuk Golkar kedepan,” paparnya.

Seperti diberitakan, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie sebagai pemenang dalam sengketa Golkar. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. (TAB/ISL)

Most Popular

To Top