Bukti Transaksi Bank Tak Penting – Ambon Ekspres
Trending

Bukti Transaksi Bank Tak Penting

Soal Kasus TPPU Abdullah Vanath

AMBON, AE— Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),  Abdullah Vanath sudah dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku, sebenarnya tidak perlu lagi menunggu bukti transaksi dari Bank Mandiri. Jaksa siap menerima  berkas tersebut bila dilimpahkan.

Penyidik dinilai telah memiliki bukti yang cukup. Bukan saja untuk menetapkan mantan bupati kabupaten Seram Bagian Timur itu sebagai tersangka, namun juga untuk melimpahkan berkasnya ke JPU. Apalagi, sebelumnya penyidik beralasan masih menanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini  sudah ada hasil audit BPK, yang menyebutkan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp600 juta.

“Karena itu,  harusnya proses pelimpahan sudah dilakukan. Kan  ada petunjuk jaksa, kemudian dilengkapi,” kata pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Almudatsir Sangadji, Kamis (22/10).

Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik tentu sudah merasa yakin bahwa sudah menemukan dua alat bukti yang kuat. Proses hukum pada tahap penyidikan sebenarnya sudah merupakan proses yang lebih serius dari sebelumnya, saat masih penyelidikan karena sudah ada penetapan tersangka.

“Di awal-awal prosesnya sedikit cepat, tapi kemudian melambat. Ini menciptakan pertanyaan publik. Sebenarnya ada apa dibalik ini. Orang yang dijadikan tersangka juga membutuhkan proses hukum yang cepat tuntas, agar tidak selalu dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Pengamat hukum dari Universitas yang sama Dayanto mengatakan, polisi seharusnya mengurai lebih jelas tentang data transaksi bank yang dibutuhkan itu masuk dalam kualifikasi yang sangat perlu atau tidak, guna menguatkan bukti-bukti yang sudah.

Ditegaskan,  profesionalisme kinerja kepolisian berkaitan dengan delik TPPU itu, ketika telah ada penetapan tersangka, polisi harus konsisten dalam memberikan perhatian serius, menuntasan kasus terkait dana milik Pemda kabupaten SBT senilai Rp2.5 miliar tersebut.

Dayanto menegaskan, bila dari hasil pemeriksan para saksi serta hasil audit BPK diketahui secara jelas bahwa  terjadi delik TPPU, yang dibuktikan dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp600 juta berdasarkan hasil tersebut, itu sudah menjadi bukti yang cukup, sehingga berkas sudah dapat dilimpahkan ke JPU.

Hasil audit BPK itu tidak terlepas dari surat transaksi di bank, karena bukti transaksi bank juga menjadi bahan materil bagi BPK untuk mengaudit kerugian negara. Sehingga, polisi tidak perlu lagi bersandar pada alat bukti tersebut.

“Kesimpulan terjadi delik TPPU, kan juga karena kesimpulan hasil audit BPK, yang berwenangan untuk memberikan penilaian dan  menghitung kerugian negara. Kalau seperti itu, memang harus dilimpahkan saja ke kejaksaan. Ini indikasinya sudah memenuhi,” jelasnya.

Dengan demikian, tegas Dayanto, dengan data-data yang ada saat ini, penyidik  sudah dapat melimpahkan berkas ke JPU. Selanjutnya, JPU yang akan menilai lagi. Bila sudah lengkap, maka harus dilanjutkan ke meja hijau. “Karena jaksa melakukan penuntutan sehingga jaksa harus memastikan bahwa bukti memenuhi atau tidak,”kata Dayanto.

Kendati belum  dapat menjelaskan tentang penting tidaknya bukti transaksi dalam mendukung BAP tersebut, namun  pihak Kejakasaan Tinggi (Kejati) Maluku selalu siap menerima berkas tersebut, bila dilimpahkan, kendati pun tanpa bukti transaksi bank tersebut. Dan bila setelah ditelaah lagi bukti transaksi bukan termasuk data yang dibutuhkan, maka jaksa siap menindaklanjutinya.

“Namun, apakah ini (bukti transaksi bank-red) bagian dari fakta, bagian  dari petunjuk JPU, itu tidak bisa kami sampaikan, karena itu sudah masuk materi,” kata Kasi Penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku, Boby Kin Palapia,  kemarin.

Palapia juga belum dapat memberikan penjelasan tentang proses audit BPK yang juga menggunakan transaksi bank. Memang itu masuk dalam kategori bukti formil, namun pihaknya belum dapat menyampaikan tentang penting tidaknya bukti transaksi bank tersebut.

Dijelaskan, sebelum  berkas dikirim ke pengadilan harus diteliti kelengkapan bukti formil dan bukti materil. Bila  dua kategori bukti itu sudah lengkap, tetap dilanjutkan. “Kalau bukti formal itu adalah bukti yang  menggambarkan tentang perbuatan dari awal sampai akhir. Itu ada kaitanya semua. Jadi  kami akan melihat dulu, apakah itu menjadi satu syarat juga atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo mengatakan, berkas kasus TPPU belum dapat dilimpahkan ke JPU karena pihaknya masih kekurangan bukti berupa  bukti transaksi di Bank Mandiri. (MAN)

Most Popular

To Top