Ketua DPRD Didesak Mundur – Ambon Ekspres
Trending

Ketua DPRD Didesak Mundur

Hingga kini rekomendasi kasus tunjangan sertifikasi guru (TPG) belum juga dilayangkan kepada lembaga super body baik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Bareskrim Mabes Polri atau ke Kejaksaan Agung-RI. Karenanya, banyak kalangan menduga rekomendasi tersebut diduga telah disalahgunakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Ibrahim Ruhunussa.

Ketua Lembaga Pusat Kajian Strategis Masyarakat (LSM-Pukat) Seram, Fachry Assatry mensinyalir masalah tunjangan sertifikasi guru (TPG) sengaja dikaburkan. Dan yang paling bertanggungjawab adalah ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa.

Sinyalemen ini menguat usai pembahasan dan penetapan APBD-Perubahan tahun 2015 beberapa waktu lalu. Dimana Ketua Dewan langsung ke Jakarta dengan agenda melaporkan masalah TPG ke KPK, Bareskrim, dan Kejagung sesuai rekomendasi komisi D.

Assatry mengatakan, bisa jadi ketua DPRD sengaja memainkan pola penundaan hingga pada pembahasan APBD tahun 2016 sehingga kembali dijadikan alat kepentingannya dengan pemerintah.  “Saya pastikan ini kembali dibawa ke pembahasan APBD 2016 sehingga segala kepentingan politiknya berjalan mulus, “ sebutnya.

Pukat mendesak ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa untuk mengundurkan diri berikut tiga pimpinan lainnya, Rudolf Lailossa dari Fraksi Golkar dan Demianus Hattu dari fraksi PDI-Perjuangan karena telah mencederai dan sengaja mengebiri aspirasi masyarakat terutama, hak-hak para guru yang belum diterima.

Sekedar diketahui, total kebutuhan sertifikasi tahun 2013 adalah sebesar Rp 66 milyar yang terealisasi sebesar per 31 Desember sebesar Rp 47 milyar, dimana Rp 14 milyar terealisasi untuk triwulan I, II dan IV. Sementara dana triwulan IV terbawa hingga ke triwulan I tahun 2014. Pada triwulan I tersebut bersamaan dengan audit BPKP. Audit tersebut menemukan sisa lebih penggunaan anggaran(silpa) yang tersimpan di kas daerah sebesar Rp 19,4 M.

Atas laporan BPKP pemerintah pusat hanya melakukan transfer Rp 2,6 milyar ditambah Rp 19,4 milyar menjadi Rp 22 milyar sesuai kebutuhan guru triwulan I. Karena, asumsinya TPG tahun 2013 selesai dibayar. Namun ternyata di kas daerah hanya tersisa dana Rp 4,7 milyar ditambah Rp 2,6 miliar sehingga total Rp 7,3 miliar yang hanya mampu untuk membayar satu bulan triwulan pertama (Januari).

Sedang bulan Februari-Maret tidak dibayar itulah yang menjadi persoalan kemana dana Rp 14 milyar tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun BPKP Provinsi Maluku dan Pusat mengklaim telah melakukan transfer dan tidak ada kurang bayar (carry over). (ANC)

Most Popular

To Top