Banyak Masalah di Pilkada SBT – Ambon Ekspres
Trending

Banyak Masalah di Pilkada SBT

AMBON, AE— Tahapan pemilihan kepala daerah Seram Bagian Timur, selalu saja dibarengi dengan informasi negatif. Isu teror terhadap calon wakil bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, sampai surat pengunduran diri Sjafruddin Goo yang tidak melewati pemerintah provinsi Maluku.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, surat pengunduran diri Sjafruddin Goo tidak ditandatangani oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff, karena tak pernah dikirim ke pemerintah provinsi. Hal ini juga sempat diselidiki panitia pengawas pilkada SBT.

Hanya saja dibantah Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku. Mereka memastikan surat pengunduran diri dan pemberhentian Sjafruddin Goo dari jabatan Pegawai Negeri Sipil telah ditandatangani oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff. Namun, untuk memastikan kebenarannya, KPU dan Panwaslu Seram Bagian Timur akan melakukan uji faktual ke instansi dan pejabat berwenang.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan kepada Ambon Ekspres via sms, Senin (26/10) mengatakan, pengusulan pengunduran diri PNS setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Golongan III, surat keputusan (SK) pengunduran diri dan pemberhentiannya ditanda tangani oleh bupati, dan golongan IV oleh gubernur.

“SK pemberhentian Ongen (Sjafruddin) Goo ditanda tangani oleh gubernur, karena dia golongan IV. Sudah ada tembusan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional),” kata Toekan.

Goo merupakan kepala dinas pertambangan kabupaten SBT, yang kini calon bupati berpasangan dengan mantan wakil bupati SBT, Sitti Umuriyah Suruwaky. SK pengunduran diri dan pemberhentian dari jabatan PNS sudah disampaikan ke KPU sejak 23 Oktober 2015. Namun kabar yang beredar, dalam proses pengusulan surat pengunduran dirinya, tidak lagi melalui gubernur.

Saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via telepon, Senin (26/10), ketua KPU SBT,  Kisman Kilian mengaku, pasangan Sitti Umuriyah Suruwaky-Ongen Goo yang berstatus PNS, maupun pasangan berstatus anggota DPRD, Abdul Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri telah memasukan SK pemberhentian.

“Semuanya sudah selesai. SK mereka sudah masuk sejak tanggal 23 Oktober. Kalau pemberhentian pak Ongen Goo, oleh SK Gubernur Maluku. Sedangkan ibu Sitti SK bupati, dan itu sudah dikeluarkan oleh mantan bupati sejak masih menjabat. Bupati sudah menandatangani SK itu. Untuk pak Mukti, SK pemberhentiannya juga dari gubernur. Sedangkan Fachri dari Kementrian Dalam Negeri,” kata Kisman.

Kendati demikian, KPU tetap melakukan uji faktual guna mengetahui keabsahan SK-SK tersebut. ”Jadi KPU wajib melakukan uji faktual terhadap SK ini ke lembaga dan instansi terkait, dalam waktu dekat ini. Sesuai aturan, KPU hanya berkewajiban menerima SK. Proses keluarnya SK menjadi kewenangan lembaga dan pejabat bersangkutan,”ujarnya.

Anggota Panwaslu SBT, Saleh Tianotak mengatakan, belum mengetahui dengan jelas informasi usulan pengunduran diri Sjafruddin Goo tanpa melalui gubernur. Kalau benar adanya, pihaknya akan menelusuri ke pejabat dan instansi berwenang.

“Saya belum memastikannya. Kemudian, kalau mekanismenya harus melalui gubernur, akan kami telusuri semua. Apakah sudah melalui mekanisme itu atau belum,”kata Saleh.

Dia menyatakan, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak mengatur secara detail soal pengunduran diri dan pemberhentian jabatan anggota DPRD maupun PNS setelah ditetapkan sebagai calon.

“Di dalam UU nomor 8/2015 pasal 169 poin P diatur secara umum saja, yakni apabila diangkat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, wajib mengundurkan diri. Sedangkan di PKPU nomor 12/2015 pada pasal 68 ayat 1, 2 dan 3, itu juga secara umum,” jelasnya.

Olehnya itu, Panwaslu, KPU dan tim pasangan calon telah bersepakat untuk melakukan kroscek langsung ke instansi dan pejabat yang berwenang mengesahkan SK pengunduran diri dan pemberhentian dari jabatan PNS. ”Kalau itu misalnya benar, kami akan kroscek ke pemerintah provinsi Maluku. Dalam rapat dengan KPU dan kedua tim penghubung pasangan calon juga disetujui untuk ditelusuri. Baik ke Provinsi Maluku maupun Kemendagri untuk anggota DPRD,” tandasnya.(TAB)

Most Popular

To Top