Balai Jalan Bungkam – Ambon Ekspres
Trending

Balai Jalan Bungkam

Ambon, AE— Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional wilayah Maluku-Maluku Utara, Amran Mustari memilih bungkam terkait amburadulnya pembangunan ruas jalan Mako-Marloso, dan Namlea-Sama Lagi, Kabupaten Buru. Dua ruas jalan yang didanai dengan APBN sebesar Rp81 miliar ini sampai kemarin, baru menyelesaikan pekerjaan sekira 15 persen dari jadwal penyelesaian sampai akhir Oktober sebesar 75 persen.

Dua proyek ini, terdapat di Kabupaten Buru. BPJJN masuk dengan pelebaran dua ruas jalan, masing-masing PT Putra Bungsu menangani ruas jalan Mako-Marloso dengan panjang 10 kilometer. Anggaran pembangunannya sebesar Rp45 miliart. Sedangkan ruas jalan Namlea-Sama Lagi juga 10 kilometer dengan total anggaran Rp36 miliar. Namlea-Sama Lagi dikerjakan oleh PT Nursyam. Dua perusahaan ini satu bos, dan berbasis di Papua.

Pekerjaan dua ruas jalan ini dilakukan pada April tahun ini. Paket pekerjaan berisi pelebaran. Untuk Namlea-Sama Lagi, kontraktor harus mengerjakan pelebaran dua sisi jalan awal. Setelah itu baru dilakukan pengaspalan secara keseluruhan.

Sampai kemarin, kontraktor baru melakukan pengaspalan pada sisi kiri dengan panjang 1 kilometer dari total panjang 10 kilometer. Selain itu, material yang dipakai PT Nursyam tidak melalui uji laboratorium. Ini berpengaruh pada kualitas jalan yang dibangun.

Dua perusahaan yang hanya dimiliki satu orang ini, juga baru menurunkan alat beratnya awal Oktober. Padahal pekerjaan harusnya mulai dilakukan sejak April 2015 lalu. “Alat berat mereka baru datang ke Namlea. Anehnya, kontraktor abal-abal begitu kok masih diberikan kepercayaan,” sebut sumber koran ini.

Anehnya lagi, pihak BPJJN Maluku-Maluku Utara, sampai kemarin, tidak memblack list dua perusahaan tersebut. Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, kini pihak BPJJN sedang mencari kontraktor pengganti untuk melanjutkan pekerjaan yang amburadul tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen, dari BPJJN untuk Mako-Marloso Ramlan Sangadji, maupun PPK untuk Namlea-Sama Lagi, Berty Letemia juga ikut bungkam. Ambon Ekspres yang mencoba mengontak keduanya, namun tidak direspon, termasuk Kepala BPJJN, Amran Mustari.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Yan Sariwating mengungkapkan, sesuai data dan informasi yang diterima pihaknya, seharusnya dua perusahaan itu tidak lolos tender, namun dengan melakukan pendekatan dengan beberapa petinggi di Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Maluku-Maluku Utara, proyek itu pun diperolehnya.

“ Padahal, peralatan itu seharusnya menjadi syarat yang menentukan mereka lolos tender. Kalau saat itu mereka tidak punya peralatan, kenapa bisa menang tender. Kami menduga ada kongkalikong yang melibatkan para pihak tersebut,” kata Sariwating, Kamis (29/10).

Lanjutnya saat itu banyak perusahaan yang mengikuti tender. Dan ada diantaranya yang memiliki peralatan di Maluku, terutama di kabupaten Buru. Sehingga, kalau panitia meloloskan perusahaan yang memiliki kelengkapan peralatan tersebut, sangat mungkin perkembangan pekerjaan jauh lebih baik dari yang dilakukan saat ini.

Sebab, keterlambatan pekerjaan saat ini akibat setelah menang tender, pihak PT Putra Bungsu dan PT Nusyam tidak dapat langsung bekerja. Mereka masih harus mendatangkan peralatan dari Papua. Hingga memasuki masa batas waktu pekerjaan saat ini, pekerjaan baru sampai pada tahap penimbunan.

“ Mau bawa peralatan dari luar Maluku, kan butuh waktu. Sementara, mereka harus kerja sesuai target waktu yang ditentukan dalam kontrak. Hasilnya, itu yang terjadi, pekerjaan belum sepenuhnya rampung,” tegasnya.

Masalah ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Sebab, anggaran yang digunakan tidak sedikit. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp81 miliar. Bila tidak digunakan secara baik sesuai peruntukannya, negara akan merugi miliaran rupiah. Tapi, jalan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sariwating meminta mulai saat ini jaksa sudah menaruh perhatian ke sana. Setelah pekerjaan selesai, jaksa langsung memanggil dan meminta keterangan semua pihak yang berwenang dalam proyek tersebut. Terutama kepala BPJJN Amran Mustari dan para Pejabat Pembuat Komitmen serta pihak rekanan.

“Kita pesimisi bila jalan itu akan rampung tepat sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, aparat penegak hukum sudah harus memberikan perhatian, jangan sampai setelah bekerja, lalu mereka (rekanan) berangka ke luar Maluku, sulit untuk dipanggil,” ujarnya.

Kooordinator INDEI Wahada Mony mengaku menyayangkan proyek yang menggunakan uang negara puluhan miliar itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas lainnya.

Karena itu, selain perhatian penegak hukum, Kementerian PU juga harus evaluasi secara tegas petinggi di Balai jalan agar ada efek jerah. (MAN)

Most Popular

To Top