Raja Halong Terancam Dijemput Paksa – Ambon Ekspres
Metro Manise

Raja Halong Terancam Dijemput Paksa

Terkait Sengketa Lahan Dengan Warga

AMBON, AE— Raja Negeri Halong, Stella Tupanelay terancam akan dipanggil paksa Komisi I DPRD Ambon. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak menghadiri undangan komisi guna melakukan pembahasan bersama terkait sengketa lahan dengan 14 Kepala Keluarga (KK) warga Negeri Halong.

etua Komisi I DPRD Ambon, Asmin Matdoan kepada Ambon Ekspres mengatakan, pihaknya telah mengagendakan untuk mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon, bagian pemerintahan, hukum, Camat Baguala serta keluarga Salomon terkait persoalan sengketa lahan antara 14 KK warga Halong dengan keluarga Salomon yang kemudian diintervensi Raja Negeri Halong yang didukung pihak saniri negeri.

“Ini menyangkut sengketa lahan antara Raja Negeri Halong dengan 14 KK tersebut. Namun, raja tidak juga hadir dan hanya menyurati kita bahwa ada urusan yang lebih penting. Dan terpaksa kita jadwalkan untuk Senin depan (2/11). Namun, jika raja tidak juga hadir, maka kita akan menggunakan hak kita untuk memanggil paksa,” tegas Matdoan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Kamis (29/10).

Dijelaskan, persoalan sengketa lahan yang selama ini di diami 14 KK ini digugat oleh keluarga Salomon dan berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA). Sengketa ini sudah dimenangkan oleh warga yang tergabung dalam 14 KK tersebut. Namun, tiba-tiba Tupanelay mengambil alih dan menginginkan agar 14 KK tetap pindah dari lahan tersebut.

Hal inilah, lanjut Politisi asal PKB ini, yang membuat 14 KK yang didukung oleh warga Halong sekitar merasa keberatan dengan sikap dan kebijakan sepihak dari raja tersebut. Untuk itu mereka mendatangi DPRD Ambon dengan maksud meminta keadilan untuk meluruskan persoalan tersebut.

“Kita tetap lakukan pendekatan persuasif, tetapi ini menjadi akumulasi dan segala kebuntuan yang akan terjadi. Kalau pendekatan tata tertib (tatib) DPRD, maka yang bersangkutan (raja, red) bisa kita panggil paksa,” ingatnya.

Dirinya berharap, raja bisa menghadiri pemanggilan komisi yang telah diagendakan berikutnya. Ini agar langkah penyelesaian untuk mendudukan persoalan sengketa lahan ini bisa diselesaikan. Namun, jika yang bersangkutan tidak menghadiri pemanggilan tersebut, maka Komisi I bersikeras akan tetap melakukan pemanggilan paksa.

“Kami pastikan beliau (raja, red) bisa hadir, karena jika tidak hadir dengan sangat menyesal kita akan panggil paksa. Kami hanya mau meluruskan persoalan sengketa lahan ini. Sehingga bisa terselesaikan dengan baik akan juga dihadiri seluruh pihak terkait sengketa tersebut,” pesannya.

Anggota Komisi I DPRD Ambon, Zeth Pormes menambahkan, kedatangan warga Halong yakni 14 KK yang kedua kali ini tentunya sesuai agenda yang telah ditentukan komisi. Dimana untuk mencari keadilan atas apa yang menjadi hak-hak mereka. Namun, karena ketidakhadiran raja negeri Halong maka komisi akan menggunakan kewenangan tata tertib untuk tetap memanggil paksa yang bersangkutan jika agenda berikutnya juga tidak diindahkan.

“Ini kan raja ingin menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan lain. Atas dasar itu, mereka meminta DPRD untuk mendudukan persoalan untuk mencari solusi dan kepastian hukum. Karena sebelumnya komisi I sudah datangi BPN dan lakukan on the spot lapangan untuk lokasi. Namun bagaimana kita mau membahasnya, jika yang bersangkutan tidak hadir,” heran Pormes.

Politisi muda asal Golkar ini mengaku, akan tetap legowo dan tetap menunggu agenda berikutnya untuk membahas persoalan tersebut dengan raja Halong. Namun, jika undangan pemanggilan ini tidak direspons dengan baik, maka komisi akan tetap melakukan pemanggilan paksa.

“Sudah 5 kali raja Halong tidak menghadiri undangan dari DPRD, dalam masalah yang berbeda. Maka jika senin depan terjadi hal yang sama, tentunya kita akan koordonasi dengan Polres Ambon untuk menjemput paksa raja negeri Halong,” tandas Pormes.(ISL)

Most Popular

To Top