Rektor Unidar Cs Kalah – Ambon Ekspres
Trending

Rektor Unidar Cs Kalah

Kopertis: Unidar Dilarang Terima Mahasiswa Baru

AMBON,AE— Sidang sengketa antara pihak Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam terkait kepemilikan asset, berakhir di pengadilan Negeri Ambon, Kamis (29/10). Hakim mengabulkan  gugatan pihak Yayasan Darussalam Maluku.

Aset, termasuk Universitas Darussalam (Unidar) Ambon  harus diserahkan kepada Yayasan Darussalam Maluku. Pihak Yayasan Pendidikan Darussalam masih ingin melakukan  banding. Kopertis meminta rencana wisuda tanggal 31 bulan ini ditunda, karena PDPT masih diblokir.

idang dipimpin oleh Amaye Yambise, didampingi dua hakim anggota, Ahmad Buchori dan Samsidar Nawawi. Sidang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Ambon. Sidang baru dimulai sekitar pukl 12 : 30 WIT, namun puluhan civitas akademika Unidar Ambon terlihat sudah berada di pengadilan sejak pukul 09: 00.

Sejumlah anggota Polisi juga diturunkan untuk mengamankan jalannya persidangan. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Hasan Slamet dan kuasa Yayasan Darussalam Maluku, Made Rahman Marasabessy juga sudah berada di sana.

Saat akan sidang dimulai, ruang sidang disesaki pengunjung. Semua tenang ketika majelis hakim memasuki ruang sidang dan membuka persidangan. Para kuasa hukum pun turut larut dalam suasana itu, mendengarkan ketua majelis hakim membacakan putusan.

“Menang-menang,” teriak beberapa pengunjung, yang merupakan pendukung Yayasan Darussalam Maluku, sembari bergegas, keluar dari ruang sidang. Polisi pun semakin sigap dibuatnya. Namun, suasana itu tidak berlangsung lama.

Dalam putusannya, majelis hakim menguraikan bahwa yayasan Darusalam Maluku, didirikan berdasarkan akta notaris nomor 31 tertanggal 30 Mei 2011. Yayasan itu sudah resmi didaftarkan ke Kemenkum HAM. Maka, majelis hakim berpendapat bahwa yayasan yang diakui negara, adalah yayasan sah.

Berlanjut pada pertimbangan lain, yakni disahkannya Yayasan Darussalam Maluku (penggugat), karena pada tahun 1981, ketika Yayasan tersebut masih bernama Yayasan Darussalam yang hendak disahkan pendiriannya ke Kemenkum HAM, tetapi ditolak.

Dengan alasan Yayasan Darusalam harus berganti nama. Sebab itulah, Yayasan Darusalam Maluku dibentuk dan didirikan.

Kemudian, terjadi juga perubahan atas Yayasan Darussalam menjadi Yayasan pendidikan Darusalam (Tergugat I) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013. Perubahan Yayasan Darussalam menjadi Yayasan pendidikan Darusalam itu, terjadi pada tahun 2014. Namun sebelumnya, aset-aset Yayasan Darussalam telah dialihkan kepada Yayasan Darussalam Maluku, melalui akta notaris nomor 21 tanggal 4 Mei 2012.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perubahan Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam, hanyalah perubahan nama Yayasan dan anggaran dasar yayasan saja. Sementara aset-asetnya telah beralih ke Yayasan Darussalam Maluku.

Jika Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku menginginkan kembali asset-aset tersebut, harus melalui proses pengalihan kembali dari Yayasan Darussalam Maluku kepada Yayasan Pendidikan Darussalam.

Majelis hakim juga berpendapat, karena Yayasan Darussalam telah beralih menjadi Yayasan Darussalam Maluku, termasuk didalamnya Universitas Darussalam Ambon. Selain itu, kedua Yayasan ini merupakan dua lembaga sah yang diakui oleh negara.

Olehnya itu, seluruh aset-aset Yayasan Darussalam Maluku, termasuk Universitas Darussalam harus diserahkan kepada Yayasan Darussalam Maluku, karena yang berhak mengelola aset- tersebut adalah Yayasan Darussalam Maluku.

Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam, Hasan Slamet menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan selama ini. Bahkan, putusan itu dinilai terlalu tendensius. “Sehingga, kami akan menempuh upaya hukum banding,” katanya.

Hasan Slamet menyebut salah satu kekeliruan majelis hakim, adalah tentang pengalihan aset bukan merupakan wewenang pengurus yayasan tapi dewan Pembina Yayasan. Hal itu, berdasarkan Undang-undang nomnor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

Dan yang mengalihkan aset ke Yayasan Darussalam Maluku adalah dewan pengurus Yayasan Darussalam, bukan dewan pembinanya. “Dan itu diperbolehkan oleh majelis hakim. Itu adalah kesalahan yang nyata-nyata, sehingga kita menyatakan banding, terhadap putusan tersebut,” tegasnya.

Koordinator Kopertis wilayah XII Maluku- Maluku Utara Zainudin Notanubun mengungkapkan, telah menandatangai surat pemberitahuan kepada rektor Unidar Ambon Ibrahim Ohorella untuk tidak menerima mahasiswa baru dan melaksanakan wisuda sebelum Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Unidar Ambon dibuka oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.

Sebab, bila itu dipaksakan, akan menjadi masalah dikemudian hari, terutama terkait status para mahasiswa yang diterima maupun yang mengikuti wisuda.

“ Saya sudah tanda tangan suratnya. Mungkin hari ini (kemarin- red) sudah dikirim ke sana,” kata Notanubun. Tapi, lanjut Notanubun surat tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan tentang sengketa antara dua Yayasan. Tapi karena PDPT masih diblokir, namun Unidar Ambon telah berencana melakukan wisuda, Sabtu (31/10).

“Mereka tidak boleh melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru maupun wisuda. Surat untuk memberitahukan, tidak boleh wisuda karena nanti di kemudian hari itu ijazahnya dipertanyakan itu,’katanya.
Sebaiknya wisuda ditunda dulu sampai dengan keluarnya putusan incrah atas sengketa tersebut.

Kecuali, ada kesepakatan bersama antara semua pihak untuk mendukung dan menjamin aktivitas akademik di internal Unidar Ambon. Dengan begitu, Kopertis dapat mengusulkan ke Dirjen Dikti untuk membuka kembali PDPT Unidar Ambon, agar wisuda dapat dilaksanakan.

Notanubun memastikan akan memfasilitasi pertemuan antara semua pihak tersebut untuk menyatukan pendapat, mendukung putusan pengadilan yang telah keluar dan menjamin agar masalah Yayasan tidak lagi merembet ke dalam kampus berjas merah.

Terkait bentuk dari kesepakatan, itu baru dapat ditentukan di dalam pertemuan nanti. Namun, Notanubun belum memastikan kapan mempertemukan para pihak yang berseteru tersebut. Sebab, pihaknya masih harus menanti salinan putusan pengadilan tersebut.

“Mereka harus membuat kesepakatan untuk tidak mencampur adukan masalah Yayasan dengan masalah Universitas Darussalam. Silahkan jalankan dulu sesuai putusan. Lalu yang banding, itu terserah dari mereka, yang penting kita selamatkan mahasiswa,” jelasnya.

Notanubun mengaku, belum dapat memberikan penjelasan ketika ditanya tentang status para mahasiswa yang telah diwisuda sebelumnya oleh Universitas Darussalam Ambon dibawah Yayasan Pendidikan Darussalam, bila yang menang pada putusan inkrah nanti adalah Yayasan Darussalam Maluku.

“Saya bukan ahli hukum, tapi nanti dilihat dari sisi hukum, seperti apa amar putusan. Prinsipnya, jangan kita korbankan mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Husain Latuconsina, juru bicara rektor Unidar Ibrahim Ohorella itu mengaku pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Koordinator Kopertis tersebut. Kalau pun ada surat itu, pihaknya akan tetap melakukan wisuda, kendati belum ada kesepakatan bersama untuk kemudian membuka PDPT Unidar Ambon.

“Tidak ada surat yang kami dapatkan dan wisuda tetap jalan tanggal 31. Apalagi pengadilan sudah menjamin hal ini,” katanya.

Dari 15 gugatan, hanya satu gugatan yang diterima, yaitu penyerahan aset kepada mereka. Tapi akan dilakukan setelah ada putusan hukum tetap dari mahkamah Agung, karena Yayasan Pendidikan Darussalam memastikan akan mengajukan banding

“ Sementara itu, Universitas tetap menjalankan aktivitas karena tidak boleh diganggu. Sebelum putusan akhir itu, juga akan bahwa tidak boleh diganggu. Dan wisuda tanggal 31 tetap jalan, karena menurut hakim, tidak boleh diganggu,” ungkapnya.

Masalah banding merupakan wewenang pengurus yayasan. Namun, pihaknya telah menyatakan bahwa mendukung pihak manapun yang menang dalam proses hukum di tingkat pertama ini maupun di tingkat banding nanti (MAN/AFI)

Most Popular

To Top