4 Tersangka Korupsi Dibui – Ambon Ekspres
Trending

4 Tersangka Korupsi Dibui

AMBON,AE— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jumat kemarin menjebloskan empat tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung tahun 2012, milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku.

Kasus proyek dengan anggaran sebesar Rp 792.627.000  di kabupaten Seram Bagian Timur itu, ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku  sejak tahun 2014. Empat nama ditetapkan sebagai tersangka.
Bos CV Sulabesi Mandiri, Samsul Bakri Jainau selaku kontraktor pengadaan, ketua panitia pemeriksa barang, Raymon Gerrits Hetharia, serta Hardo dan Sulaiman Latupono, merupakan empat nama tersangka yang dibidik penyidik.

Jumat kemarin, telah dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka, oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Setelah dilimpahkan, kemudian empat tersangka itu ditahan.
Pantauan koran ini di kantor Kejati Maluku, sebelum ditahan, empat tersangka itu mendatangi kantor Kejati Maluku, sejak pukul 10.00 Wit. Sulaiman Latuponno cs didampingi kuasa hukum, Hendro Waas cs.

Selanjutnya, keempat tersangka itu, masuk ke ruang pemeriksan, dan diperiksa. Setelah diperiksa, empat tersangka itu kemudian disodorkan berita acara penahanan dari JPU, yang kemudian ditandatangani.

Kurang lebih pukul 15.00 Wit, empat tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dan digiring ke mobil tahanan operasional Kejati Maluku yang berpelat nomor DE 8241 AM. Pukul 15.10 Wit, empat tersangka itu kemudian dibawa menuju Rutan Klas IIA Waiheru.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia mengungkapkan, penahanan yang dilakukan terhadap empat tersangka, dilakukan dengan beberapa alasan. Yakni, menghindari agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Selain itu, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan jaksa, sehingga empat tersangka ditahan.

“Penahanan dilakukan sudah sesuai prosedur. Dan ada pertimbangan-pertimbangan sehingga tersangka kami tahan. Apalagi mengingat proyek ini fiktif,” katanya.

Palapia mengatakan,  dalam proyek yang bernilai ratusan juta itu, setelah diselidiki penyidik kepolisian, ternyata fiktif. Namun pencairan dilakukan seratus persen, berdasarkan laporan palsu yang dibuat panitia pemeriksa barang.
“Jadi, sebenarnya proyeknya tidak ada. Dana dicairkan, karena para tersangka ini bekerjasama untuk membuat laporan palsu. Yang mana, mereka mengambil foto-foto dokumentasi lama milik daerah lain seperti misalnya di Tual, dan dilampirkan. Sehingga, ketika diusulkan proses pencairan dana, maka disetujui oleh dinas Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Untuk kerugian negara dalam kasus ini, tambah juru bicara kejati Maluku, berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp 707 juta lebih.

Sementara salah satu kuasa hukum empat tersangka, Hendro Waas kepada wartawan mengatakan, pihaknya menghormati semua keputusan jaksa. Olehnya itu, pihaknya siap membela kliennya, ketika kasus ini telah bergulir di Pengadilan.

“Ya, sah-sah saja. Karena itu merupakan kewenangan jaksa. Tapi yang pasti kami siap membela klien kami,” tandasnya. (AFI)

Most Popular

To Top