Johan Gonga Uji Materi Putusan Panwaslu – Ambon Ekspres
Trending

Johan Gonga Uji Materi Putusan Panwaslu

AMBON,AE— Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga-Muin Sogalrey melakukan uji materi putusan Panwaslu setempat ke Mahkamah Agung. Pasangan ini menilai, putusan lembaga pengawasan pemilu itu merugikan hak konstitusi mereka selaku warga negara.

Ketua Panwaslu Aru, Mokzeng Sinamur saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via telepon, Jumat (30/1), mengaku, register uji materi dari Mahkamah Agung diterima, Kamis 29 Okotober melalui kantor pos. Isinya, kata dia, Panwaslu diminta memberikan hak jawab atas perkara uji materi tersebut.

“Kami baru menerima surat itu tanggal 29 Oktober lewat kantot pos. Panwaslu diminta untuk menjawab surat tersebut. Dan saya langsung disposisikan ke ketua devisi hukum dan tindaklanjut,” kata Mokzeng yang mengaku tidak menghafal nomor surat itu.

Diberitakan sebelumnya, 24 Agustus, KPU Aru menetapkan dua pasangan calon Pilkada Aru, yakni Wellem Kurnala-Asiz Goin dan Johan Gonga-Muin Sogalery dengan surat keputusan nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015. Sedangkan pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza digugurkan. KPU menilai dua pasangan ini tak memenuhi persyaratan 20 persen dukungan kursi DPRD. Pasalnya, pasangan Gainau-Hamu dalam lembaran formulir B-KWK Parpol dan lampirannya tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Aru kubu Agung Laksono, yang diklaim pasangan tersebut memberi rekomendasi dukungan kepada mereka. Formulir B.1 KWK parpol juga tidak ditanda tangani.

Sedangkan tak diakomodirnya pasangan Obed-Eliza, karena dalam proses pendaftaran, pasangan ini memasukan formulir B.1-KWK parpol dalam bentuk scan. Padahal, sesuai aturan harus dokumen asli yang ditandatangani dan dicap basah.

Melalui tim kuasa hukum masing-masing, dua pasangan ini menggugat keputusan KPU Aru 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tanggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi. 10 September, Majelis Musyawarah sengketa Pilkada memutuskan, menerima semua gugatan dua pasangan itu.

Dalam amar putusannya, Panwaslu menerima gugatan pasangan Abrahaman Gainau-Djafaruddin Hamu dan Obed Barends-Elizza Darakay untuk seluruhnya dengan nomor 001/PS.PWSL. KPA.31.04/VII/2015 dan nomor register pengaduan 002/PS.PWSL. KPA.31.04/VII/2015 perihal gugatan.

Selain itu, Panwaslu juga memerintahkan KPU Aru untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengakomodir pasangan Gainau-Hamu dan Barends-Darakay. Mokzeng melanjutkan, dalam surat itu, kuasa hukum pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey, Paulus Mantulameten, menilai putusan Panwaslu Aru nomor 001/PS.PWSL.KPA.31.04/VII/2015, dan nomor register pengaduan 002/PS.PWSL. KPA.31.04/VII/2015 yang menerima gugatan pasangan Abraham Gainau-Djafruddin Hamu dan Obed Barends-Aziz Goin, merugikan hak konstitusi kliennya. Padahal kata Mokzeng, tidak satu pun pasangan calon yang didiskualifikasi dari putusan tersebut.

“Dalam surat uji materi itu, kuasa hukum Johan-Muin menganggap bahwa putusan Panwaslu merugikan hak konstitusi dari pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey. Pertanyaannya adalah, hak konstitsi seperti apa yang dirugikan? Apakah putusan Panwaslu yang membatalkan putusan KPU merugikan pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey atau tidak? Kan mereka tidak didiskualifikasi dengan putusan itu,” jelasnya.

Selain itu, dari sisi waktu, dia menilai, sudah terlambat untuk dilakukan hak jawab bila uji materi itu sudah teregistrasi. Pasalnya, sesuai aturan, hak  jawab terhadap uji materi biasanya selama 14 hari setelah suatu perkara teregistrasi. Sementara yang surat yang diterima sejak  26 September.

“Di dalam surat, Panwaslu diminta untuk menjawab surat dari MA. Tapi kalau sesuai aturan, batas pembalasan surat MA 14 hari. Sementara perkara yang dipersoalkan ini sudah teregistrasi di MA sejak 26 September,” paparnya.

Untuk mengecek kebenaran surat itu, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan MA. Bila uji materi tersebut disidangkan, Panwaslu akan menyiapkan hak jawab. Ini dilakukan sesuai permintaan dalam surat dari MA.
“Karena itu, kami akan mengecek dulu ke MA, apakah sudah ada putusan terhadap uji materi terhadap putusan Panwaslu yang diuji ini atau belum. Kalau misalnya sudah, kita akan menyampaikan hak jawab atas putusan MA tersebut,” akunya.

Kemudian, menurut dia, uji materi terhadap putusan Panwaslu ke MA, tidak tepat. Biasanya, lanjut dia, uji materi hanya dapat dilakukan terhadap keputusan lembaga negara yang sederajat kementrian, seperti keputusan Badan Pengawasan Pemilu dan Komisi Pemilihah Umum Republik Indonesia (pusat) jika putusan lembaga-lembaga itu dinilai merugikan pihak tertentu.

“Selain itu, belum tentu semua perkara yang telah teregister, akan disidangkan. Suatu perkara itu dapat disidangkan dapat lihat dari materi yang diajukan. Kami akan menjawab kalau putusan panwaslu tidak merugikan hak konstitusi pasangan itu. Dengan demikian kami akan meminta majelis MA membatalkan atau menolak uji materi putusan panwaslu itu. Karena sesungguhnya tidak ada dirugikan,” pungkasnya.

Uji materi terhadap putusan Panwaslu, itu juga dibenarkan anggota KPU Aru, Mustafa Darakay. “Iya betul, ke MA,” singkatnya via sms.

Namun, saat dikonfirmasi, sekretaris Tim Pemenangan pasangan Johan-Muin, Herman Sarkol tidak menerima telepon wartawan. Pertanyaan yang dikirim via sms juga tidak dibalas hingga berita ini naik cetak. Begitu pula Paulus Mantulameten, dan penghubung pasangan Johan-Muin ke KPU, La Gani.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!