Kadis ESDM Dapat Dipidana – Ambon Ekspres
Trending

Kadis ESDM Dapat Dipidana

AMBON,AE— Kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), provinsi Maluku, Martha Nanlohy dapat diproses secara hukum akibat ijin yang dikeluarkannya kepada PT Ski Global Energy untuk melakukan eksplorasi batuan di kabupaten Buru. Nanlohy dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya merugikan negara, namun juga merusak lingkungan yang bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar)Ambon, Dayanto mengemukakan, ijin merupakan instrumen pemerintahan, sehingga dalam mengeluarkan ijin itu, seharusnya pemerintah mengutamakan  kecermatan yang tinggi sebelum dan setelah ijin dikeluarkan. Mulai dari verifikasi  dilapangan, pengawasan dan evaluasi.

Sehingga, menurut Dayanto, alasan Kadis ESDM bahwa tidak mengetahui ada emas di lokasi tersebut, merupakan alasan yang tidak dapat diterima begitu saja. Sebagai aparatur negara yang berwenang mengeluarkan ijin di bidang pertambangan, Nanlohy dan para stafnya sudah memastikan bahwa tidak ada kandungan emas di lokasi itu. Bila ijin dikeluarkan, dan ternyata ada emas, bahkan itu turut dieksplorasi oleh pihak perusahan maka menjadi indikasi, tidak hanya sebatas  ketidak cermatan tapi juga bisa mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang berkedok ijin tambang batuan.

“Jadi  bila ada indikasi kerugian negara di situ, perlu ada pertanggung jawaban  hukum akibat pengelolaan tambang jadi batu itu menjadi modus saja. Dari hal itu, dapat diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kalau dari sisi kecermatan untuk mengeluarkan ijin itu,” katanya.

Penyalahgunaan wewenang dapat dibawa ke ranah hukum bila ditemukan ada kerugian negara akibat ijin yang dikeluarkan oleh kadis ESDM tersebut. Martha Nanlohy dapat dituntut dengan hukum pidana.

“Bisa pidana kalau menimbulkan kerugian negara, yaitu kerugian akibat eksplorasi itu. Berikutnya, mesti ada pendapatan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan tambang itu, tapi tidak ada,” sebutnya.

Hal itu sangat berkaitan dengan retribusi kepada daerah, sebagai konsekuensi logis dari pengelolaan hasil tambang di kabupaten Buru. Jangan sampai pihak pengusaha mendapatkan ijin tambang batuan dan hanya membayar retribusi kepada daerah dalam jumlah sesuai retribusi yang diwajibkan kepada penambang batuan, sementara yang mereka eksplorasi dan kemudian eksploitasi adalah emas.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Yustinus T. Male mengatakan, ijin yang dikeluarkan dinas ESDM kepada pengusaha tersebut dapat berujung di pidanakan karena berpotensi merusak lingkungan di lokasi aktivitas tambang. Hal itu sesuai amanat  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Dikatakan, untuk menghentikan aktivitas penambang di Gunung Botak dan sekitarnya, pemerintah, melalui aparat penegak hukum dapat menggunakan Undang-undang tersebut. Bila ada ketegasan. “Ada hukum lingkungan, jelas itu kalau ada yang ditangkap dibawa ke pengadilan, yang lain pasti jerah. Karena merusak lingkungan. Hanya masalahnya, hakim dan jaksa belum mengerti tentang kerusakan lingkungan . Dan itu jelas, pidananya itu jelas. Di  Kalimantan, itu sudah diberlakukan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Male untuk masa saat ini pemerintah daerah jangan dulu memberikan ijin kepada pengusaha, untuk melakukan aktivitas tambang dalam bentuk apa pun di kabupaten Buru, apalagi di gunung Botak dan sekitarnya.
Sehingga, walaupun ada permohonan untuk mendapatkan ijin tambang batuan, namun jangan dilayani, mengantispasi jangan sampai  tambang berupa batuan, pasir atau krikil yang diambil tersebut mengandung emas.
“Kalau untuk daerah lain, oke, tapi untuk daerah ini (kabupaten Buru), itu kan lagi dalam polemik nasional, seharusnya sebelum menerbitkan ijin, apa  pun itu yang berhubungan dengan material batuan, pasir, atau tanah di sekitar itu mesti hati-hati, dan study pendahaluan sebelum ijin turun, harus ada sidang analisis dampak lingkungan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Male, yang harus dilakukan di gunung Botak dan sekitarnya adalah menghentikan penggunaaan tromol untuk pengolahan emas dengan mercury dan cianida, sebab, penggunaannya tidak tertib, bahan berbahaya tersebut menyebar ke lingkungan sekitar, merusak lingkungan di sana.

“Maksudnya menata yang tidak tertata dan menimbulkan kerusakan itu karena tidak ada aturan yang mengikat mereka, sehingga seharusnya ditutup sementara,” ujarnya

Semua pihak, termasuk pemerintah harus menahan diri. Dibutuhkan waktu selama kurang lebih satu bulan untuk menata pengolahan emas di sana. Semua material harus dibawa ke tempat pengolahan terpadu, sehingga merkuri dan cianida tidak  menyebar.

“Sebenarnya kita butuh agar ditutup lalu kita tata tempat pengolahan secara terpadu. Tetapi ada resistensi, ada penolakan. Kalau ada satu komando bahwa aktivitas tromol pengolahan cianida dan mercuri dihentikan, kemudian disediakan tempat terpadu,  baru silakan  jalan,” pungkasnya. (MAN)

Most Popular

To Top