Warga Sepa Tolak Perusahaan Pembalakan Hutan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Warga Sepa Tolak Perusahaan Pembalakan Hutan

AMBON, AE.—Polemik terkait kepemilikan izin operasi PT Bintang Lima yang bergerak di bidang kehutanan, terutama penebangan kayu di sepanjang 24.550 hektar hutan adat milik Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, kabupaten Maluku Tengah masih belum usai. Pasalnya, masyarakat Sepa tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan hingga dikeluarkannya izin operasi itu.

“Masyarakat Sepa dikagetkan dengan munculnya perusahaan tersebut yang konon mendapatkan izin konsensi dari Menteri Kehutanan sekitar tahun 2012 dengan IUPHHK-HK sebanyak 24.550 hektar.

Ironisnya masyarakat tidak pernah tahu sama sekali tentang proses pelepasan hutan adat tersebut kepada PT Bintang Lima Makmur hingga tiba-tiba ada perusahaan yang hendak beroperasi diatas hutan adat milik warga kami,” kata Adam Latue, Ketua Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Sepa kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Menurutnya, kondisi Maluku saat ini banyak daerah mengalami kekeringan dan kebakaran hutan sehingga masyarakat resah.

Selain itu, hutan bagi mereka adalah sumber kehidupan yang sangat penting untuk harus dijaga. Dikatakan, lahan hutan adat Sepa yang subur tempat dimana para leluhur berdiri tegak dan tempat mencari nafkah masyarakat Seram sampai saat ini dihadapkan pada tantangan invasi besar-besaran bisnis kayu yang sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2013 tentang tanah adat yang terlepas dari tanah negara.

Putusan MK itu meralat pasal 6 ayat 1 dan beberapa pasal lainnya terkait UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan tersebut, Hutan Adat dipindahkan posisinya dari hutan negara ke hutan hak. “Pemindahan posisi hutan adat itu sama sekali bukan hal yang remeh.

Putusan MK itu merupakan langkah awal pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak, subjek hukum tersendiri dan pemilik wilayah adatnya. Dan ini sudah jelas apa yang diputuskan oleh MK, sehingga hal inilah yang menurut masyarakat Sepa, dianggap sebagai tindakan kebohongan yang dilakukan PT Bintang Lima,” jelasnya.

Dikatakan, dari pengalaman masa lalu, terdapat tiga permasalahan IUPHHK yang telah menebang kayu dalam areal petuanan adat Sepa. Dimana, dalam jutaan jenis kubik kayu, ternyata kemudian hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu baik dari pusat dan daerah.

Tak hanya itu, lanjut Latue, akibat dari aktifitas IUUPHK di masa lalu, menimbulkan bencana alam akibat rubuan kayu di tebang habis hingga kemudian berkurangnya resapan air yang menyebabkan banjir. “Kami masyarakat negeri Sepa, tidak mau lagi peristiwa di masa lalu terulang dan terjadi di saat ini. Olehnya itu, dengan tegas kami menolak perusahaan itu,” tegasnya.

Hal senada juga, disampaikan Isra Tihurua, salah satu warga Sepa. Dengan kondisi yang terjadi di masa lalu, kata dia, maka sudah sepantasnya pemerintah daerah menjadikan hal itu sebagai salah satu bahan pertimbang untuk menjaga dan melestarikan hutan yang ada di Maluku terutama di Pulau Seram.

“Dengan kondisi dimasa lalu, maupun musibah yang terjadi di Seram Utara saat ini, maka seharusnya Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng tidak lagi melepaskan hutan dengan jumlah yang besar kepada para pemodal karena nantinya akan berdampak di tahun-tahun mendatang.

Apalagi sebagian besar hutan itu, adalah milik masyarakat adat negeri Sepa dan ada ritual adat Suku Nuaulu yang pada dasarnya segala hal berkaitan dengan ritual adat mereka dilakukan di hutan,” terangnya. (AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!