BPJJN Akui Proyek Jalan Buru Bermasalah – Ambon Ekspres
Trending

BPJJN Akui Proyek Jalan Buru Bermasalah

AMBON, AE— Dugaan adanya praktik kongkalikong dalam proses tender proyek pelebaran ruas jalan Mako-Marloso, dan Namlea-Sama Lagi, Kabupaten Buru kian menguat. Ini setelah diketahui bahwa pemenang tender tidak memiliki peralatan yang memadai. Tapi diloloskan, sehingga, sampai memasuki batas waktu pelaksanaan saat ini, pekerjaan baru sampai pada penimbunan.  Khawatir tidak selesai, pemerintah terpaksa akan menggandeng perusahaan lokal untuk membantu.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelebaran jalan ruas Marko-Marsolo Ramlan Sangadji yang dikonfirmasi tidak menampik  adanya keterlambatan pekerjaan  tersebut. Selain  tidak memiliki peralatan,  pihak  PT Putra Bungsu juga dinilainya tidak serius dalam bekerja.

“Saya sudah pernah bilang ke mereka, tolong dikerjakan secepatnya, tapi sepertinya kurang serius, jadi hasilnya baru sampai pada penimbunan,” kata Sangadji via seluler, Sabtu (31/10).

Akibatnya, dari 10 kilometer sesuai kontrak, hingga saat ini penimbunan baru mencapai tiga kilometer dengan tinggi timbunan sekitar satu kilometer. Padahal, pekerjaan telah dimulai sejak bulan April. Seharusnya, progres pekerjaan sudah diatas 50 persen.

Kendati demikian, Sangadji mengaku tidak tahu banyak tentang proses awal proyek tersebut, terutama proses lelang, sebab dirinya baru diangkat sebagai PPK pada bulan Juni, sekitar dua bulan setelah proyek dikerjakan. Sehingga, dirinya tidak tahu banyak tentang material yang digunakan, termasuk material batu.

Seharusnya, proyek itu ditangani oleh perusahaan yang memiliki peralatan lengkap dan siap untuk bekerja. Saat ini pihak  PT Putra Bungsu juga sedang menangani pekerjaan yang sama di Maluku Utara, sebagian peralatan milik perusahan asal Papua itu dimobolisasi ke Maluku Utara untuk mengerjakan jalan di sana. Sementara di kabupaten Buru, tidak mendapat perhatian serius.

“Prinsipnya, saya hanya melanjutkan apa yang telah berjalan. Kita upayakan agar pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya, bulan Desember nanti,”  ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, telah digelar rapat bersama antara Satuan Kerja (Satker) Jalan Pulau Buru, pimpinan Balai Jalan, dan pihak rekanan di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta beberapa hari lalu.

Hasilnya, diputuskan bahwa harus menggandeng perusahaan lain, perusahaan yang memiliki peralatan  memadai dan siap untuk bekerja dengan turut menggunakan anggaran yang telah disediakan.

Kendati demikian, upaya tersebut belum berhasil. Pemerintah  masih mencari   perusahaan sesuai yang memenuhi kreteria tersebut, peralatan lengkap dan siap untuk bekerja. Saat ini perhatian kembali ditujukkan kepada pekerjaan di lapangan. Pihak PT Putra Bungsu diminta untuk menambah waktu pekerjaan menjadi 24 jam serta menambah tenaga kerja.

Langkah itu dilakukan sambil menunggu upaya untuk menggandeng perusahaan lain, berhasil. Sebab, tersedia kurang lebih satu bulan lagi, pekerjaan sudah harus selesai. Bila belum selesai akan mempengaruhi laporan pelaksanaan.

“Kita minta perhatian serius mereka. Jam kerja dan tenaga kerja harus ditambah. Begitu. Tapi kalau mengenai kenapa sampai perusahaan ini yang menangani pekerjaan itu, saya tidak tahu pasti, karena tender itu di Satker,” katanya.

Sementara, baik kepala Balai Jalan Amran Mustari  maupun kepala Satker Pulau Buru Adrian Lokon yang  ingin dikofirmasi, namun tidak berhasil. Demikian juga PPK pelebaran  ruas jalan Namlea Samalagi Berty Leatemia.
Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating menegaskan, pekerjaan tersebut berpotensi molor, melewati batas waktu pekerjaan. Dan itu akan menuai sorotan dari banyak pihak. Sebab, angggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut bukan anggaran yang sedikit.

Sariwating mengatakan, lolosnya PT Putra Bungsu dalam proses tender, padahal tidak memiliki peralatan yang memadai, merupakan indikasi kuat terjadinya campur tangan petinggi di Balai Jalan untuk mempengaruhi kinerja panitia tender. Dan hal itu telah diketahui oleh pihaknya.

“Bahwa, ada tekanan dari pimpinan Balai Jalan  kepada panitia  tender agar memberikan proyek tersebut kepada kontraktor yang kerja sekarang. Ini yang kita sayangkan, “ungkapnya.

Tidak hanya itu,  menurut Sariwating, material batu yang digunakan di sana juga merupakan batu milik perusahaan lain, perusahaan lokal yang diserahkan atas arahan dari pimpinan Balai Jalan. Namun, Sariwating tidak mengetahui pasti siapa, pemimpinan yang bermain di belakang skenario tersebut.

“Jadi saya kira, saat ini aparat penegak hukum sudah harus memperhatikan proyek tersebut. Kalau sampai batas waktu pekerjaan belum selesai, harus diusut. Kita juga meminta Kementerian PU agar mengevaluasi para pimpinan di Balai Jalan, termasuk panitia tender, jangan sampai hal ini terulang lagi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua  proyek ini, terdapat di Kabupaten Buru. PT Putra Bungsu menangani ruas jalan  Mako-Marloso dengan panjang 10 kilometer. Anggaran pembangunannya sebesar Rp45 miliar. Sedangkan ruas jalan Namlea-Sama Lagi juga 10 kilometer dengan total anggaran Rp36 miliar. Namlea-Sama Lagi dikerjakan oleh PT Nursyam. Dua perusahaan ini satu bos, dan berbasis di Papua.

Pekerjaan dua ruas jalan ini dilakukan pada April  tahun ini. Paket pekerjaan berisi pelebaran. Untuk Namlea-Sama Lagi, kontraktor harus mengerjakan pelebaran dua sisi jalan awal. Setelah itu baru dilakukan pengaspalan secara keseluruhan.

Sampai kemarin, kontraktor baru melakukan pengaspalan pada sisi kiri dengan panjang 1 kilometer dari total panjang 10 kilometer. Selain itu, material yang dipakai PT Nursyam tidak melalui uji laboratorium. Ini berpengaruh pada kualitas jalan yang dibangun.(MAN)

Most Popular

To Top