Kadis ESDM Bakal Diproses Hukum – Ambon Ekspres
Trending

Kadis ESDM Bakal Diproses Hukum

AMBON, AE— Masalah ijin eksplorasi batuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Provinsi Maluku Martha Nanlohy akan diproses secara hukum, karena diduga telah menyalahi mekanisme perijinan, sehingga berpotensi  merusak lingkungan di sana, sebab yang ditemukan adalah emas.  Komisi B DPRD Maluku akan memanggil Martha Nanlohy untuk dimintai penjelasan.

Anggota Komisi B DPRD Maluku dari Dapil kabupaten Buru Ikram Umasugi mengungkapkan, pentingnya memanggil kadis ESDM guna mengetahui secara pasti prosedur dan tujuan pemberian ijin tersebut. Bila dari penjelasan kadis, diketahui telah terjadi pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat di sana, baik pelanggaran yang disengaja atau tidak, komisi B akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau mengandung indikasi seperti begitu, secara kelembagaan, komisi B merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum, melakukan investigasi,” ungkap Umasugi via seluler, Minggu (1/11)).

Sebagai wakil rakyat dari kabupaten Buru, Umasugi menegaskan, tidak mendukung ijin dalam bentuk apa pun bila dalam pengunaannya merugikan masalah di sana. Terutama dari sisi lingkungan. Sehingga,  masalah ini akan ditindaklanjuti hingga jelas.

Umasugi juga menyayangkan keputusan Kadis ESDM, mengeluarkan ijin tanp terlebih dahulu meneliti hak kepemilikan lahan tersebut secara mendalam. Akibatnya, ada warga di sana yang merasa dirugikan dengan ijin tersebut. Padahal, kehadiran pengusaha di suatu daerah, seharusnya memberikan manfaat positif bagi masyarakat di sana.

“Kan ada mekanisme-mekanismenya. Seharusnya sebelum ijin keluar, kadis ESDM harus berkordinasi dengan semua pemilik lahan. Segala ijin eksplorasi maupun eksploitasi, harus mengikuti norma-norma aturan yang berlaku. Salah satunya adalah seijin pemilik lahan,”ungkapnya.

Keputusan kepala dinas ESDM tersebut bertolak belakang dengan keinginan Presiden  Joko Widodo dan Gubernur Maluku Said Assagaff, yang menginginkan lokasi tambang emas di sana harus ditutup.

Keinginan itu, harus dipahami oleh kadis ESDM secara baik. Bahwa, itu bukan saja ijin untuk emas, tapi juga untuk tambang non logam, termasuk batuan. Sebab, bila memberikan ijin non logam, dapat disalahgunakan oleh pengguna ijin  untuk mengeksplorasi emas.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Rafael Osok mengemukakan, bila komisi B DPRD Maluku memanggil kadis ESDM Maluku, maka satu hal penting yang harus dipertanyakan adalah ijin wilayah dari bupati kabupaten Buru dan juga dari gubernur Maluku. Sebab, ijin untuk eksplorasi batuan itu masuk dalam wilayah bupati dan gubernur.

“Jadi, kalau itu batuan, Kadis tidak bisa langsung keluarkan ijin, tapi harus ada ijin wilayah dulu. Itu yang penting. Karena prosedur ijin untuk batuan berbeda dengan ijin tambang logam. Kadis tidak bisa langsung keluarkan ijin,”kata Rafael Osok, kemarin.

Hal itu juga karena mengingat pengambilan material batu juga termasuk dalam galian C yang tentu harus dikenakan retribusi kepada daerah, terutama kabupaten Buru. Bila ijin hanya diberikan tanpa ijin dari bupati atau gubernur, dikhawatirkan, pihak pengguna ijin tersebut tidak membayar retribusi kepada daerah.

Selain itu, hal lain yang harus dilihat adalah kepastian bahwa ijin itu hanya untuk batuan. Artinya, dinas ESDM telah memastikan, lokasi itu tidak mengandung emas. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ijin tersebut disalahgunakan. Harus disampaikan secara jelas proses perijinan yang diberikan kepada pihak PT Ski Global Energy untuk melakukan eksplorasi batuan di kabupaten Buru itu.

Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka mengemukakan, tepat bila kadis ESDM Maluku dihadirkan di hadapan komisi B untuk dimintai penjelasan. Melalui lembaga wakil rakyat itu, diharapkan dapat terungkap berbagai hal yang selama ini dinilai ganjal dalam proses perijinan tersebut.

“Kita berharap, DPRD bisa tegas. Kalau harus dibawa ke ranah hukum ya, itu harus dilakukan. Sebagai pegiat lingkungan, kita ingin yang terbaik bagi masyarakat, bagi lingkungan. Jangan sampai lingkungan menjadi rusak karena kepentingan bisnis,” katanya.

Pihaknya juga telah menaruh perhatian pada masalah tersebut, sehingga bila komisi B dapat memanggil kadis ESDM maka pihaknya akan mengawal masalah itu dengan mengontrol kinerja komisi B, agar masalah ini dapat dituntaskan tanpa merugikan masyarakat di kabupaten Buru, terutama di sekitar lokasi eskplorasi.

Sementara itu, Kadis ESDM Maluku Martha Nalohy yang dihubungi  untuk dikonfirmasi kembali, tidak bersedia  memberikan penjelasan.(MAN)

Most Popular

To Top