SK Menteri Dikantongi, TPG Siap Dibayar – Ambon Ekspres
Trending

SK Menteri Dikantongi, TPG Siap Dibayar

MASOHI, AE— Ada kabar baik bagi para guru bersertifikasi di Kabupaten Maluku Tengah. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka yang tertunggak pada Tri wulan I tahun 2014 (Bulan Februari – Maret), dan sempat dipolimikan  segera direalisasikan pemerintah Kabupaten Maluku pekan ini, setelah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI turun.

Hal ini disampaikan, pelaksana harian Kepala Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah Usman Jamsa  kepada pers di Masohi, Sabtu (31/10). Dasar bagi pemerintah untuk merealisasikan pembayaran TPG adalah SK Cary Over dari Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI yang saat ini telah dikantongi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. SK Cary Over ini terbit setelah BPK-RI mengeluarkan hasil audit tehadap realisasi penyaluran dana TPG Pemkab Malteng.

“Paling lambat pekan depan dana TPG sudah bisa disalurkan ke rekening penerima.  Melalui SK tesebut, kita akan melakukan verifikasi data para guru calon penerima TPG dan segera dana tersebut disalurkan ke rekening penerima,” tandas Usman.

Sejurus dengan itu, Disdikpora pun akan mengupayakan pencairan keseluruhan dana TPG bagi mayoritas guru di Kabupaten Maluku Tengah. sebab, dana TPG yang akan direalisasikan sementara ini hanya untuk Guru sertifikasi di jenjang Sekolah Dasar  (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) saja.

“Pekan ini yang akan kita realisasikan dana TPG untuk 1570 orang guruSD dan SMP sesuai yang tertera dalam SK Cary Over.  Untuk guru SMA dan SMK bila SK-nya sudah diterbitkan oleh Dikmen, pun akan diupayakan direalisasikan secepatnya.  Jadi realisasi saat ini hanya untuk guru-guru dibawa Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas). Untuk guru dibawah Dikmen  pekan ini pun kita urus supaya bisa segera direalsiasikan,” tandasnya.

Usman yang saat itu didampingi Bendahara pengeluaran disdikpora Nurhayati dan Kasubag Perencanaan Keuangan K Latarissa saa itu berharap, apa yang disampaikan dapat menyudahi semua polimik  bahwa pemerintah daerah melalui instansi teknis disdikpora tidak peduli terhadap keterlambatan realisasi tunjangan sertifikasi.

“Segala upaya terus kita lakukan dan Alhamdulilah, SK Cary Over sudah kita kantongi saat ini dan beberapa hari kedepan dananya sudah bisa direalisasikan,” sentilnya.

Lebih mempertegas  kepastian realisasi dana TPG pekan ini, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jainudin Ali menyatakan, kecepatan waktu realisasi hanya tergantung verifikasi  data calon penerima TPG oleh disdikpora. “Bila verifikasi sudah diselesaikan, pembayaran pun sudah bisa dilakukan,” kata Ali.

Ali juga berharap  agar  sentiment-sentimen dengan alasan tertentu yang dialamatkan kepada pemerintah daerah, tidak lagi dilakukan. Apalagi tanpa didasari dengan data yang tertanggung jawab.

“Faktanya, yang selama ini yang dibesar-besarkan di media massa tidak berdasar pada fakta. Apalagi hingga membawa-bawa nama Bupati dan Sekretaris daerah. Hendaknya semua dapat berkontribusi positif bagi daerah,” harapnya.

Tunggakan  realisasi dana sertifikasi terjadi, kata bendahara pengeluaran Disdikpora  Nurhayati, hanyalah persoalan teknis belaka. yakni keterlambatan penyampaian laporan realisasi  dana TPG oleh disdikpora ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sedangkan menyangkut  tudingan adanya indikasi penyelewenagan dana TPG mengacu pada adanya saldo senilai 19, 4 Milyar di rekening kas daerah, hal itu disebut tidak benar.

“Dana 19,4 Milyar tersebut  merupakan dana TPG yang belum terbayarkan untuk triwulan IV Tahun 2013. Dana tersebut sudah kita salurkan namun penyampaian laporan kita ke pusat terlambat dan pusat menduga bahwa dana tersebut masih ada di kas daerah,” jelasnya.

Sisa dana di kas daerah setelah realisasi dana TPG  tersebut, selanjutnya tinggal 4 M lebih. Tapi kemudian kondisi ini diendus sebagai kesalahan pengelolaan keuangan. Untuk itu, harus melalui proses audit keuangan terlebih dulu dan realisasi tunjangan TPG untuk tri wulan I tahun 2014 tidak dapat  dilakukan.

“Jadi, inti persoalan ini hanya keterlambatan penyampaian laporan saja. Persoalan tunggakan tidak semata di Maluku Tengah. karena itu pihak pusat meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan bersamaan dengan persoalan di Kabupaten/kota lain. akibatnya, persoalan inidibawa hingga tahun 2015,” beber Nurhayati. (MYX)

Most Popular

To Top