Ulah Rektor, 310 Sarjana tak Terdata – Ambon Ekspres
Trending

Ulah Rektor, 310 Sarjana tak Terdata

AMBON, AE— Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara Zainudin Notanubun, mengingatkan Rektor Universitas Darussalam terkait masalah yang timbul setelah keputusannya untuk mewisuda 310 mahasiswa menjadi sarjana. Ijazah seluruh wisudawan ini bisa dipertanyakan, karena sampai kemarin, pangkalan data perguruan tinggi atau PDPT masih diblokir, pemerintah pusat.

Notanubun juga tak menghadiri acara wisuda yang digelar Sabtu, (31/10) di Unidar, Tulehu.Pasalnya, wisuda digelar dalam kondisi PDPT masih diblokir. Seharusnya, PDPT dibuka dulu sebelum wisuda. Selain Kopertis, perwakilan pemerintah daerah Maluku juga tidak terlihat di lokasi wisuda, kendati telah diundang.

“Undangan untuk saya hadir, tapi undangan itu saya jawab dengan (surat) teguran. Mereka juga undang pak gubernur, saya menjelaskan kalau dipaksakan wisuda itu, pasti di kemudian hari ijazahnya dipertanyakan, karena PDPT nya diblokir. Jadi saya tidak hadir, dan mungkin pak gubernur tidak hadir karena saya  bilang saya tidak hadir,” kata Zainudin Notabun ketika dikonfirmasi, kemarin.

Notanubun tidak mengambil risiko, sebab wisuda dipaksakan untuk digelar. Padahal, ijazah para mahasiswa yang wisuda  tersebut akan dipertanyakan dikemudian hari. Karena data mereka  tidak terdata di PDPT. Sehingga mereka tidak terdata sebagai alumni. Tapi  masih mahasiswa aktif. Tembusan surat peringatan itu juga disampaikan kepada Dikti. Konsekuensi penuh pada rektor karena berani melakukan wisuda.

Notanubun mengatakan, telah berencana menggelar pertemuan dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa. Baik pihak yayasan maupun di internal Universitas, guna menyepakati bahwa sengketa yayasan tidak mengganggu aktivitas di Unidar. Bentuk kesepakatan baru dapat ditentukan dalam pertemuan. Yang penting semua pihak bersedia hadir.

Langkah itu, lanjut Notanubun semata untuk menyelamatkan para mahasiswa. Bila ada pihak yayasan kurang puas, boleh banding, tapi harus ada pernyataan bahwa proses hukum tersebut tidak mengganggu aktivitas  di dalam Unidar. ”Kalau itu bisa terwujud, PDPT bisa dibuka, dengan dasar itu, saya bisa menyurati ke Dikti agar membuak PDPT,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unidar yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Darussalam, Farida Mony mengungkapkan, menyayangkan adanya wisuda, sementara PDPT masih diblokir oleh Dikti.

Apalagi, lanjutnya, wisuda  digelar dengan menggunakan nama Yayasan Pendidikan Darussalam. Yayasan itu tidak punya kaitan dengan Unidar Ambon. Sebab, yang berhak mengelola aset, termasuk Unidar Ambon  adalah Yayasan Darussalam Maluku. Dan itu telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (29/10).

“Biar  mau banding sampai di tingkat mana pun juga, Yayasan Pendidikan tidak ada hubungan dengan Universitas Darussalam. Ijin operasional diberikan kepada Yayasan Darussalam Maluku, kemudian PDPT itu atas nama Yayasan Darussalam Maluku. Bukan Yayasan Pendidikan Darussalam,” tegasnya.

Keputusan  Rektor Ibrahim Ohorella untuk melakukan wisuda, dinilainya merupakan keputusan yang tidak pro mahasiswa. Justeru merugikan mahasiswa. Apalagi, Koordinator Kopertis telah melayangkan surat peringatan agar menunda wisuda.

“Tapi mungkin mereka sudah anggap itu lain, ya mereka tidak mau tahu dengan masyarakat. Mereka beralasan bahwa kepentingan mahasiswa. Kepentingan mahasiswa di mana. Itu kepentingan mereka, bukan kepentingan mahasiswa,” ketusnya.

Salah satu peserta wisuda, Iwan Tianotak berharap, sengketa antar yayasan maupun perseteruan di internal Unidar Ambon tidak sampai merugikan mahasiswa. Baik yang sudah diwisuda maupun mahasiswa  yang masih aktif.

Kopertis dan semua pihak harus duduk bersama, menyelesaikan semua masalah dengan baik agar tidak berdampak lebih banyak, terutama bagai mahasiwa.

Semantara, sebanyak 310 sarjana dan empat ahli madya dari tujuh fakultas  yang lulus  pada periode dua tahun akademik 2014/2015, diwisuda pada, Sabtu (31/10), di kampus Unidar Tulehu. Wisuda digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) rektor Unidar Ambon Ibrahim Ohorella nomor  66/SK/UD/2015 tentang penatapan   lulusan pada wisuda periode dua tahun akademik 2014/2015.

Prosesi wisuda yang dimulai sekira pukul 10:00 Wit berjalan aman dan lancar. Sejumlah anggota polisi diturunkan untuk mengamankan jalannya wisuda yang digelar di dalam tenda yang dipasang  di depan gedung kantor rektorat Unidar Ambon itu.

Selain Hamadi Hussein sebagai pendiri, turut diundang pada wisuda itu wakil ketua Umum  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Slamet Effendy Yusuf. Kepada wartawan, Slamet Effendy Yusuf mengatakan, PBNU telah menaruh perhatian pada masalah yang sedang melilit Unidar Ambon. Pihaknya telah berkoordinasi dengan menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, yang juga adalah ketua lembaga Pendidikan Tinggi PB NU untuk membantu menyelesaikan masalah di Unidar Ambon.

“Kita harapkan masalah ini segera diselesaikan. Karena ini sudah masuk pengadilan, kita tunggu putusan, tapi kita harapkan, apa pun putusannya, jangan sampai memperlemah lembaga pendidikan ini. Harus memperkuat,”ujarnya.

Rektor Unidar Ibrahim Ohorella merasa yakin, wisuda yang digelar tersebut tidak menyalahi aturan tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi, kendati Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Unidar Ambon  masih diblokir oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dan telah ada surat peringatan dari Koordinator  Kopertis  Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, Zainudin Notanubun, agar wisuda  ditunda sampai PDPT dibuka.

“Kalau PDPT, kan sifatnya temporal, kalau besok ini bisa dibuka, kan no problem. Bukan karena PDPT lalu semua ini cacat hukum. Ada dosen-dosen saya mau urus nomor induk dosen juga, ternyata PDPT nya itu masih mahasiswa, tapi tidak ada problem,” kata Ohorella.

Ditanya tentang  upaya untuk membuka kembali PDPT, Ohorella mengatakan, setelah  pelaksanaan wisuda tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Koordinator Kopertis untuk menentukan langkah selanjutnya, membuka kembali PDPT.

Ohorella juga mengatakan, pihaknya tetap mendukung putusan pengadilan. Baik di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat banding nanti. Pihak mana pun yang menang, bukan masalah, yang penting tidak mengganggu kegiatan akademik di lingkup Unidar Ambon.

SENGKETA
Sengketa antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam mengudang keprihatinan  Hamadi Hussein. Sebagai satu dari 10 pendiri Unidar Ambon, dirinya telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, namun tidak berhasil. Semua pihak masih pada pilihan masing-masing.

“Sebagai orang yang mendirikan, saya prihatin. Saya sudah merintis untuk berbuat damai. Tapi tidak berhasil, semua pihak saya ajak tapi tidak berhasil.  Tapi karena itu sudah masuk ke  ranah hukum, ya kita serahkan kepada hukum,” ungkap Hamadi Husen yang diundang untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara wisuda itu.

Seharusnya menurut Hamadi, tidak terjadi kisruh tersebut. Apalagi menganggu aktivitas akademik di lingkup Unidar Ambon. Sebab, itu dapat merugikan para mahasiswa yang menimba ilmu di kampus. Mahasiwa sebagai generasi muda bangsa harus mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk lebih maju. “Generasi muda bangsa ini harus dibangun. Nggak ada cerita lain,” katanya.

Ditanya tentang status Yayasan Darussalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darussalam untuk mengelola semua aset, termasuk Unidar Ambon, ketua Yayasan pertama Yayasan Darussalam itu, mengaku tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci. Sebab, masalah itu telah dibawa ke ranah hukum. Proses hukum yang akan menentukannya.

Dimintai ketegasannya tentang hak  pengelolan Unidar Ambon, terutama oleh Yayasan Pendidikan Darussalam selama ini, mantan Kakanwil Kementerian Agama Maluku itu juga   tidak dapat memastikan. “Sepertinya begitu, karena selama ini mereka yang mengelolah. Setahu saya. Tapi, karena sudah masuk ke ranah hukum, ya tinggal tunggu saja. Saya sedih,” ujarnya. (MAN)

Most Popular

To Top