Bank Maluku Terseok, Deviden tak Dibayarkan – Ambon Ekspres
Trending

Bank Maluku Terseok, Deviden tak Dibayarkan

AMBON, AE— Kondisi manajemen Bank Maluku yang banyak terlilit kasus, kini berdampak pada pembayaran deviden kepada para pemegangan saham dalam hal ini, kepala daerah di Maluku dan Maluku Utara.

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, mengaku sampai kemarin, pemerintahnya belum mendapat deviden tahun 2014 sebesar Rp1,5 miliar dari Bank Maluku.

Deviden yang harus diterima sekitar Rp.1,5 miliar dari Bank Maluku ini sebagai perseroan terbatas (PT), gagal dibayarkan akibat Bank Maluku mengalami Laba negatif atau rugi sekitar Rp.1,7 miliar.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy, usai menghadiri rapat Paripurna ke 6 di DPRD Ambon mengatakan, dividen merupakan kewajiban yang harus dibayarkan Bank Maluku kepada Pemkot Ambon sebagai pemilik saham.

“Kita tahu Bank Maluku sementara mengalami masalah terutama untuk repo obligasinya. Karena itu menjadi piutang yang ada di pihak ketiga yang sampai hari ini belum tertagih sekitar Rp.200 miliar lebih.

Maka Bank Maluku punya kewajiban untuk harus menagih piutang pada pihak ketiga. Itulah yang menjadi hambatan kenapa sampai daerah selaku pemegang saham belum mendapat devidennya,” ungkap Louhenapessy, kepada wartawan, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (2/11).

Meski demikian, dia mengaku Bank Maluku dalam keadaan sehat dan diprediksi hingga Oktober 2015 kemarin memiliki keuntungan sekitar Rp.1,7 miliar. Pemerintah kota punya kewajiban menjaga Bank Maluku. Jika Bank Maluku gagal, pemerintah kabupaten/kota juga dianggap gagal di Maluku.

Pemilik modal terbesar, adalah provinsi Maluku, kemudian kota Ambon ada pada urutan kedua. Jika kondisi keuangan Bank Maluku membaik pada 2015, pasti akan memberikan kontribusi kepada pemegang saham. Namun masalahnya ada pada pihak ketiga, dana tunai dalam bentuk obligasi yang ada pada pihak ketiga belum juga diselesaikan, karena menjadi piutang Bank.

“Laporan resmi dari OJK bahwa Bank Maluku itu sehat. Dia punya standar permodalan dan rasio bank itu sehat dan itu resmi dari OJK. Cuman kita punya piutang dari pihak ketiga yang dulu jadi masalah dengan tripel A yaitu repo obligasi itu. Itu yang jadi hambatan kenapa sampai Bank Maluku tidak bayar kita punya deviden,” jelas dia.

Ketua DPRD Ambon James Maatita menambahkan, jika deviden kota Ambon tidak diberikan tentunya kabupaten/kota lainnya mengalami hal yang serupa. Namun komitmen DPRD Ambon akan terus mendukung Bank Maluku sebagai lembaga keuangan daerah, tetap jalan.

Diharapkan, sambung Politisi asal PDI-P ini, seluruh persoalan manajemen Bank Maluku bisa segera terselesaikan. Agar kedepan, Bank Maluku bisa memperoleh laba. “Untuk 2015 ini, deviden yang harus diterima kota Ambon adalah Rp. 1,5 miliar, tapi gagal diterima,” tutur Maatita.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama Bank Maluku Idrus Rolobessy menjelaskan, alasan kota Ambon tidak mendapat deviden untuk tahun 2014 yang dibayarkan pada tahun 2015 ini, karena Bank Maluku sedang mengalami laba negatif sekitar Rp. 1,7 miliar.

Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan, apabila perseroan mengalami laba negative, tidak bisa membagikan dividen.

“Sesuai Undang-Undang PT tadi, bahwa jika mengalami laba negatif maka otomatis tidak bisa membagi deviden. Maka itu, Bank Maluku mengalami laba negatif sebesar Rp.1,7 miliar,” jelas Rolobessy dalam rapat pembahasan dengan Komisi II DPRD Ambon, usai rapat Paripurna ke 6 di DPRD Ambon.

“Untuk Rp.2,5 miliar sebagai tambahan setoran modal itu kita ingin tetapkan menjadi modal setoran. Tetapi itu setelah ada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, red).

Praktisnya kalau disetorkan tahun 2015 maka prosesnya panjang di tahun 2016 baru ada persetujuan. Itu baru masuk dalam modal setor. Tetapi perhitungan deviden kami tidak mengabaikan itu, sesungguhnya yang kami hitung berdasarkan deviden dari modal disetor,” tutur Rolobessy.

Menurutnya, Rp. 2,5 miliar itu diluar dari Rp.11,4 miliar tersebut. Sehingga jika modal didepan dan setoran dibelakang, pastinya akan diakui. Sedangkan setorannya depan modalnya dibelakang, maka masih dalam proses untuk diakui sebagai modal setor.

“Modal disetor itu kita terbitkan sesuai dengan modal dasar, dan kami terbitkan sesuai setoran. dan setoran modal, kami proses setelah mengalami persyaratan dapat dirubah namanya menjadi modal disetor. Jadi akumulasi dari sejak pemegang saham sampai dengan terakhir,” pungkasnya. (ISL)

Most Popular

To Top