Jaksa Salah, Kemudian Kalah – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Salah, Kemudian Kalah

Empat Tersangka Bebas

AMBON,AE— Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit macet pada bank Maluku akhirnya bernapas lega. Karena majelis hakim yang mengadili perkara itu, menyatakan bahwa kasus kredit macet, merupakan wilayah hukum perdata, bukan Pengadilan tipikor.

idang yang dipimpin hakim ketua RA Didi Ismiatun dan didampingi hakim anggota Aleks Passaribu dan Edy Sepjngkaria, sebelum dimulai sidang, majelis hakim menjelaskan beberapa hal. Diantaranya, sidang tersebut dinamakan sidang putusan, dan bukan lagi putusan sela atau putusan akhir.

Dalam putusan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa itu, para terdakwa duduk didampingi penasehat hukum masing-masing. Terdakwa Matheos Matitaputty, Erick Matitaputty, Markus Fanghoy, didampingi kuasa hukum Firel Sahetapy dan Hendrik Lusikoy. Sementara Yusuf Rumatoras didampingi penasehat hukum Daniel Nirahua dan Taha Latar cs.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tidak berwenang untuk mengadili kasus kredit macet bank Maluku.

Olehnya itu, majelis hakim menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa dan para terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

“Mengadili, 1 menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa. 2, menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berhak mengadili perkara nomor 38/Pidsus.Tpk/PN Ambon, “ucap hakim ketua saat membaca amar putusannya.

Putusan majelis hakim yang menerima eksepsi tim penasehat hukum para terdakwa cukup beralasan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan secara sistematis bahwa, Bank Maluku merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan BUMD, merupakan salah satu bentuk BUMN.

Sehingga, bank Maluku selaku BUMD, berlaku ketentuan yang sama dengan BUMN. Karena Bank Maluku berbentuk perseroan yang bergerak di bidang perbankan, maka undang-undang perseroan perbankan juga berlaku pada Bank Maluku.

Karena sudah ada peraturan perseroan terbatas yang khusus mengatur tentang pengelolaan BUMN atau BUMD, sehingga berdasarkan asas les spesialis, sehingga mengesampingkan UU Tipikor.

Jadi menurut majelis hakim, penyelesaian hutang-piutang Dari suatu BUMN atau BUMD dalam hal ini yang dialami oleh Bank Maluku, tidak harus melalui delik korupsi, melainkan jalan hukum perdata.

Lebih lanjut pertimbangan majelis hakim bahwa, modal yang diperoleh Bank Maluku melalui pemerintah daerah atau Negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007, dan pasal 39 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa Negara tidak ikut menanggung kerugian pada BUMD. Sepanjang kerugian tersebut tidak melebihi modal yang ditanamkan.

Selanjutnya, terkait modal yang disetor, majelis hakim mengacu pada putusan Mahkamah Agung Tahun 2012. Dalam pasal 4 ayat (1) UU BUMN menentukan, modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dengan demikian maka, pada saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke ranah publik, melainkan masuk ke ranah hukum privat.

Selanjutnya, majelis hakim dalam pertimbangan hukum juga menguraikan Fatwah Mahkamah Agung tentang piutang Negara.

Fatwah itu mengatakan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak lagi berhak menangani hutang BUMN dan termasuk BUMD seperti halnya kredit macet Bank Maluku. Jadi majelis hakim berkesimpulan bahwa kerugian Negara yang dialami oleh BUMN/BUMD bukan lagi piutang Negara.

Lebih lanjut majelis hakim menguraikan, berdasarkan Fatwah tersebut, kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2005. Dalam PP tersebut ditegaskan, pengurusan piutang BUMN dan BUMD, dilakukan menurut UU Perseroan terbatas dan UU BUMN.

Kemudian mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa utang BUMN dan BUMD dapat ditempuh dengan beberapa pilihan hukum. Diantaranya, gugatan keperdataan, sita jaminan, penjualan secara lelang, eksekusi jaminan hutan.

Sedangkan terkait dengan pelanggaran prosedur permohonan kredit yang diuraikan jaksa dalam dakwaannya, erat kaitannya dengan teknis perbankan.

Sehingga hal itu dapat dijerat dengan KUHP, atau dengan delik perbankan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri.

Selain itu, dalam dakwaan JPU, tidak termuat hasil audit PT Bank Maluku oleh BPK, yang menyatakan bahwa PT Bank Maluku telah mengalami kerugian yang nilainya lebih besar dari modal yang disetor pemerintah daerah Maluku. Maka, pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara kredit macet itu.

Usai membacakan putusannya, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, JPU dan penasehat hukum para terdakwa, untuk mengajukan perlawanan. Perlawanan tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi Maluku. Majelis hakim kemudian menutup sidang.

Usai sidang, para terdakwa berjabat tangan dengan majelis hakim, penasehat hukum mau-pun JPU. para terdakwa maupun keluarga mereka terharu dengan putusan majelis hakim. Bahkan para terdakwa maupun keluarganya, meneteskan air mata. Para penasehat hukumpun turut larut dalam suasana mengharukan itu.

Mereka tampak bahagia, karena kleinnya bisa dikeluarkan dari tahanan. Firel Sahetapy mengungkapkan, putusan majelis hakim, sesuai dengan eksepsi yang diajukan mereka.

Pasalnya, permasalahan kredit bank Maluku, merupakan suatu perjanjian antara bank yang diatur dalam UU Perseroan. Sehingga, hal itu tidak dapat dibawa ke Ranah hukum korupsi.
“Memang putusan majelis hakim sudah jelas.

Kombain antara eksepsi kami dengan pertimbangan hukum majelis hakim tepat. Karena UU perseroan dan terbitnya PP dan Fatwah MK itu lebih baru, maka UU tipikor itu dikesampingkan,’’ ungkapnya.

Selain itu, eksepsi merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Sahetapy, semenjak dirinya menjadi pengacara. Bahkan, selama beracara di pengadilan negeri Tipikor Ambon, baru pertama kalinya, majelis hakim yang menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa.

“Ini baru pertama kali saya mengajukan eksepsi dan diterima. Karena memang eksepsi kami tepat dan puji Tuhan, upaya kami tidak sia-sia,“ tandasnya.

Pihak JPU, Rolly Manampiring dan tiga jaksa lainnya, tampak kecewa dengan putusan itu. Namun, ketika dimintai tanggapannya soal putusan majelis hakim, Manampiring lebih memilih irit bicara.

“Yang pasti kami akan koordinasikan dulu. Lain dari itu, saya no coment aja,“ katanya.
Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia ketika dikonfirmasi, tidak berada di tempat. Ketika dihubungi lewat telepon seluler, tidak dijawab. (AFI)

Most Popular

To Top