Benahi Birokrasi, Awal Kepemimpinan Mufakat – Ambon Ekspres
Trending

Benahi Birokrasi, Awal Kepemimpinan Mufakat

AMBON,AE— Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri memastikan, pembenahan sistem pengelolaan birokrasi menjadi kebijakan utama yang akan dilakukan setelah terpilih.

Pasalnya, pasangan dengan akronim Mufakat ini menilai tata kelola birokrasi di SBT masih amburadul.

Saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon genggam, Rabu (4/11), Fachri, mengatakan, rekonsiliasi politik elit menjadi hal wajib yang dilakukan pasangan dengan singkatan Mufakat (Mukti-Fachri) itu. Pasalnya, kata dia, salah satu indikator terjadinya disparitas pembangunan, adalah adanya gape politik yang kuat yang tercipta dalam periode kepemimpinan sebelumnya.

“Akibatnya terjadi ketimpangan, pembangunan. Tidak ada pemerataan. Olehnya itu, rekonsiliasi menjadi kebijakan utama yang akan kami lakukan jika insyah Allah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati SBT,” katanya.

Menurut dia, selama lima tahun terakhir atau dalam masa kepemimpinan jilid kedua, Abdullah Vanath-Sitti Umuriah Suruwaky, segregasi konflik politik kian meluas. Padahal, lanjutnya, pembangunan dapat berjalan dengan baik dan maksimal, apabila stabilitas politik dapat tercipta.

“Karena selama lima tahun terakhir tidak ada upaya rekonsiliasi disana (SBT-red). Padahal mustahil ada pemerataan pembangunan, jika tidak ada stabilitas politik. Dan apa yang terjadi saat ini, bagian dari dampak instabilitas politik. Kedepan, pola ini harus diubah,”tuturnya.

Fachri optimis, proses rekonsiliasi dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang cepat. Itu dapat dimulai dengan mengajak pasangan calon Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo mensinergikan presepsi untuk pembangunan SBT lima tahun kedepan.

“Kami tidak lagi melihat dan memetakan Mufakat atau Sus-Goo. Olehnya, insyah Allah jika terpilih, kami akan mengajak pasangan Sus-Goo untuk duduk bersama dan membangun rekonsiliasi politik. Sebab, kami yakin apa yang mereka rencanakan dapat bermanfaat bagi pembangunan SBT kedepan,” paparnya.

Kader Partai Keadilan Sejahtera itu melanjutkan, setelah semua pihak duduk bersama menyelesaikan konflik, langkah berikut yang harus dilakukan adalah pembenahan birokrasi di semua lingkup pemerintahan. Terutama peningkatan profesionalitas Aparat Negeri Sipil (ASN) di pemerintah daerah SBT.

“Kami akan berusaha agar bisa menjauhkan, PNS dari wilayah politik. Mereka tidak boleh lagi menjadi alat politik. Mereka harus memposisikan diri sebagai pelayan publik. Agar pemerintahan kedepan dapat berjalan dengan baik dan professional,”ungkapnya.

Selain anti politik praktis, hal penting lain yang akan dilakukan adalah penempatan pejabat berdasarkan pangkat dan golongan. Pasalnya, kata dia, prinsip manajemen pemerintahan the right man and right place, tidak diterapkan dengan baik di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

“Penataan kembali penempatan pejabat akan kami lakukan. Hanya orang berkualitas dan punya pangkat yang sesuailah yang akan ditempatkan pada posisi strategis sesuai kebutuhan. Karena selama ini penempatan PNS tidak sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Pejabat dengan golongan kecil jutsru diberi kedudukan, dan jabatan yang besar atau jabatan dengan golongan tinggi,”bebernya.

Pada level desa, Mufakat akan mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa. Karena menurut Fachri, desalah yang menjadi ujung tombak pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Apalagi dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD), maka kualitas aparatur pemerintahan juga harus diperbaiki. Ini sangat berkaitan dengan penyusunan program kerja pembangunan dan laporan penggunaan anggaran. Intinya, kabupaten akan maju jika desa maju terlebih dahulu,”jelasnya.

Pengamat pemerintahan dan politik Universitas Pattimura, Mohtar Nepa-Nepa, menilai, secara keseluruhan, visi dan misi pasangan Sitti-Sajaifuddin dan Mukti-Fachri relevan dengan kondisi pembangunan SBT saat ini.

Namun, yang paling penting adalah pemerataan pembangunan. Karena, karena kata dia, masih terjadi disparitas pembangunan di SBT selama sepuluh tahun kepemimpinan Abdullah Vanath dan Sitti Umuriah Surwaky.

“Saya kira semua calon bupati dan wakil bupati memiliki visi pembangunan lima tahun yang relevan, baik infrastruktur maupun suprastruktur.

Karena ada persoalan mendasar yang ditinggalkan rezim Vanath dan tidak tuntas, seperti disparitas pembangunan. Masalah ini yang harus menjadi fokus dari para kandidat jika mereka terpilih,” katanya via sms, kemarin.

Selain itu, lanjut Mohtar, hal penting yang segera dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, yakni membuka lapangan pekerjaan. Pasalnya, selama ini, proses pembangunan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

“Yang berikut adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang selama ini dikeluhkan.

Kebijakan berikut, pasangan yang menang harus merangkul yang kalah untuk memperkaya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!