Rebutan Aset Unidar – Ambon Ekspres
Trending

Rebutan Aset Unidar

AMBON,AE— Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon memutuskan sengketa antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam, perseteruan antara dua kelompok di internal Universitas Darussalam (Unidar) Ambon justeru memanas.

Sebelumnya, dua kelompok itu berseteru tentang kepemimpinan, kali ini mereka saling klaim tentang kepemilikan aset.

Konsultan Hukum Rektor Unidar Ibrahim Ohorella, Ridjal Kota mengatakan, pihaknya akan berupaya mengembalikan semua aset yang saat ini dikelola pihak Pelaksana tugas (Plt) Rektor Farida Mony. Baik yang di Kampus B Wara, Desa Batu Merah maupun di Kampus C Masohi.

Langkah itu dilakukan mengingat putusan pada Pengadilan Negeri Ambon belum incrah, Yayasan Pendidikan Darussalam masih akan melakukan upaya hukum di tingkat banding. Sehingga, status Unidar Ambon serta semua aset masih seperti sebelumnya, yakni di bawah kendali Yayasan Pendidikan Darussalam.

Dasar lainnya, lanjut Kota adalah isi dari amar putusan PN Ambon tersebut, bahwa hakim memutuskan supaya Yayasan Pendidikan Darussalam menyerahkan aset kepada Yayasan Darussalam Maluku. Tapi, dalam putusan rekonvensi, hakim mengakui bahwa Yayasan Pendidikan adalah peralihan dari Yayasan Darussalam.

“Persoalannya adalah, apa akibat hukumnya di sini. Akibat hukumnya sederhana bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Yayasan Darussalam itu otomatis menjadi hak Yayasan Pendidikan.

Jadi jangan ditafsirkan lain karena perdebatannya siapa yang yayasan peralihan. Dan putusan hakim sudah memberikan arah itu bahwa yang Yayasan Pendidikan Darussalam itu peralihan dari Yayasan Darussalam,”katanya, Kamis (5/10).

Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam untuk melakukan upaya pengambilan aset yang saat ini di kelola kelompok Plt rektor Farida Mony. “Jadi nanti akan kita sita aset yang di Wara dan yang di Masohi. Saya pikir, itu esensi yang paling baik,” sebutnya.

Salah satu kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Anthoni Hatane tidak menampik adanya upaya hukum di tingkat banding. Dan itu berarti Unidar Ambon masih dalam status sebagai aset yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Darussalam.

Upaya banding dilakukan karena pihaknya menilai putusan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, belum sepenuhnya tepat. Terutama terhadap peralihan aset yang dicantumkan dalam amar putusan.

“Ada beberapa pertimbangan, kami melihat di situ. Salah satunya adalah ada surat yang dicopy, dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan Yayasan Darussalam Maluku.

Kemudian, surat pernyataan dari salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Darussalam yang nyata-nyata sudah dicabut oleh yang bersangkutan, itu dipertimbangkan sebagai dasar. Ini kan ada kontradiktif,” jelasnya.

Kuasa hukum lain Yayasan Pendidikan Darussalam, Hasan Slamet berujar, upaya tersebut harus didukung oleh semua pihak, terutama semua elemen di kampus berjas merah itu. Sebab, ini juga merupakan upaya untuk lebih memperbaiki kondisi di internal Unidar.

“ Kita tidak ingin ada masalah di internal Unidar. Biarlah proses hukum antara yayasan ini berjalan. Semua civitas akademika harus terus melaksanakan rutinitas dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Yayasan Darussalam Maluku Made Rahman Marasabessy mengatakan, pihaknya akan berupaya agar Yayasan Darussalam Maluku dapat mengelola semua aset, kendati proses hukum masih akan berlangsung di tingkat banding. Namun, Marasabessy menampik untuk menyebutkan upaya tersebut.

Marasabessy memastikan langkah yang akan dilakukannya tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. Putusan pengadilan negeri Ambon bahwa aset harus diserahkan kepada Yayasan Darussalam Maluku, sudah menjadi dasar yang kuat bagi pihaknya untuk mengalihkan aset.

“Ada sarana –sarana hukum lain yang bisa kita lakukan. Untuk itu, apapun langkah yang dilakukan terkait dengan upaya penyelesaian upaya hukum, kami tidak pernah mengatakan, tidak boleh.

Tetapi ada langkah hukum yang dapat kita lakukan. Ada mekanisme yang berjalan di dalam pengadilan, dan ada mekanisme yang berjalan di luar pengadilan. Selama itu masuk dalam koridor hukum maka akan tetap kita lakukan,”katanya, Jumat (30/10).

Sementara itu, Farida Mony, Plt rektor Unidar Ambon yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Darussalam ini menilai keinginan untuk mengambil aset dari pihaknya tidak tepat. Dan pihaknya akan tetap melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

“Karena yang berhak atas aset ini bukan Yayasan Pendidi kan Darussalam, tapi Yayasan Darussalam Maluku. Kami dari dulu dengan yayasan ini, jadi kami tahu. Kalau mereka mau ambil, ya nanti berhadapan dengan hukum,” ungkapnya, kemarin.(MAN)

Most Popular

To Top