Far-Far Tunjuk Koruptor Jadi Kadis – Ambon Ekspres
Trending

Far-Far Tunjuk Koruptor Jadi Kadis

AMBON,AE— Belum sebulan dilantik menjadi caretaker Bupati Seram Bagian Timur, Hendrik Far-Far sudah mengeluarkan kebijakan yang memantik kontroversial di tengah masyarakat.

Dia menunjuk Mokhsen Ohorella sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat menggantikan Nurdin Mony yang terlibat kasus korupsi. Padahal Ohorella sendiri tersangka korupsi dalam kasus berbeda.

Nurdin Mony telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dana pembangunan Jembatan Gaa. Sementara Moksin Ohorella saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT.

“Iya, diangkat jadi Plt karena kadis PU (Nurdin Mony-red), kan ada masalah dengan hukum terkait korupsi dan sudah ada putusan pengadilan,” kata sumber terpercaya Ambon Ekspres, Sabtu (7/11).

Kendati demikian, sumber yang enggan namanya ditulis itu mengaku, tidak mengehatahui pasti alasan Hendrik Far-Far memilih Moksin Ohorella, yang saat ini berstatus tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

Pelantikan itu menuai reaksi dari sejumlah elemen masyarakat di daerah itu. Pengangkatan Moksin Ohorella dinilai berlebihan bahkan terkesan tidak melalui pertimbangan yang baik dari semua sisi, terutama dari sisi integritas dan kompetensi.

“Kita bingung juga, karena caretaker bupati yang seharusnya menjaga agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, tapi malah mengangkat pejabat yang sebenarnya kurang pantas untuk diangkat,”kata ketua Lembaga Rakyat Membangun (LERAN) SBT, Udin Rumasilan, via seluler, Minggu (9/11).

Mantan ketua komisi C DPRD kabupaten SBT itu menegaskan, selama ini masyarakat setempat menaruh harapan, kehadiran Hendrik Far-Far dapat perubahan dalam birokrasi pemerintahan, yang selama ini selalu menjadi sorotan akibat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai pejabat di tingkat provinsi yang diserahi tugas mengendalikan pemerintahan di kabupaten SBT, Far-Far seharusnya dapat meletakkan tata kelola pemerintahan dengan baik.

“Itu artinya, bahwa kalau pun ada proses roling, pergantian di SKPD, mestinya meletakan faktor normatif, mendahulukan syarat normatif, diantaranya adalah kompetensi,” ujarnya.

Pihaknya menilai Moksin Ohorella tidak pantas diangkat, karena beberapa alasan diantaranya alasan kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan Tupoksi dinas PU.

Moksin Ohorella adalah pejabat dengan latar pendidikan pertanian, tidak pantas memimpin dinas PU, karena kemampuanya diragukan.

Padahal, lanjut Rumasilan, masih banyak figur lain di pemda SBT, terutama di dinas PU yang lebih pantas diangkat menahkodai dinas tersebut.

Keputusan Hendriv Far-Far, lanjut Rumasilan akan membuat publik SBT menaruh curiga kepadanya selama memimpin birokrasi pemerintahan di sana. Termasuk mengontrol para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlibat dalam politik praktis menyongsong Pemilukada serentak, Desember nanti.

Pihaknya berharap Gubernur Maluku, Said Assagaff mengontrol Hendrik Far-Far selama mengendalikan pemerintahan di kabupaten SBT. Pengangkatan Moksin Ohorella telah menjadi isyarat, Far-Far harus diingatkan agar tidak terpengaruh dalam permainan pihak tertentu hanya untuk kepentingan kelompok.

Penggiat anti korupsi kabupaten SBT, Jafar Tukwain mengemukakan,pengangkatan Moksin Ohorella sebagai Plt kadis PU SBT mencerminkan sikap Caretaker yang tidak serius dalam menata birokrasi di sana.

Sebagai petugas negara yang diutus ke SBT untuk mengontrol birokrasi pemerintahan di sana, seharusnya mengutamakan kinerja yang mencerminkan profesionalitas.

Mengangkat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, menunjukkan kebijakan yang tidak pro pada upaya pembentukan birokrasi yang bersih dan efektif.

Karena itu, menurut Tukwain, Gubernur Maluku harus mengevaluasi keputusan Far-Far mengangkat orang bermasalah sebagai pejabat. Tugas Far-Far di SBT, sebagai wakil dari pemerintah provinsi Maluku.

“Apalagi, beliau kan Karo hukum di pemerintah provinsi Maluku, seharusnya tidak sampai melantik pejabat yang saat ini bermasalah dengan hukum. Kita minta pak gubernur memberikan perhatian terhadap masalah ini,”ujarnya.

Sekadar diketahui, pada awal Juli lalu, penyidik Polres SBT menetapkan tiga pejabat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP),  pada  Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT.

Mereka itu, adalah kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Mirnawati Derlen. Dia dijerat dalam kasus dugaan penggunaan anggaran program P2KP tahun 2011.

Berikutnya, Moksin Ohorella, pengganti Mirnawati di kursi kepala Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT itu ditetapkan  bersama  salah satu anak buahnya, Ishak Rumata sebagai  tersangka dalam kasus korpsi anggaran program P2KP tahun 2013.

Kapolres kabupaten SBT AKBP. Wawan Setiawan yang dikonfirmasi mengungkapkan berkas ketiga tersangka tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Masohi.

“Berkas sudah dilimpahkan tahap 1 di JPU. Sementara menunggu petunjuk atau P-19 nya,” ungkap Kapolres melalui pesan pendek,” kemarin. (MAN)

Most Popular

To Top