KPU: UU Pilkada Harus Direvisi Lagi – Ambon Ekspres
Trending

KPU: UU Pilkada Harus Direvisi Lagi

AMBON,AE— Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Undang-Undang Pilkada, khususnya tentang kewenangan rekomendasi Panwaslu perlu direvisi. Pasalnya, UU yang saat ini dipakai, tidak memberikan ruang banding atas putusan Panwaslu.

“Saya kira memang harus ada revisi lagi, khususnya soal kewenangan KPU dalam hal menyikapi putusan Panwaslu. KPU harus diberi ruang untuk mengajukan banding terhadap putusan Panwaslu,” kata Ferry disela kegiatan Pelatihan Investigasi Berbasiskan Open Data tentang Pilkada 2015 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Pernyataan Ferry ini, menyikapi pertanyaan tentang pelaksanaan putusan Panwaslu kabupaten Kepulauan Aru yang menyatakan pasangan Abraham Gainau-Djafruddin Hamu dan Joseph Barends-Eliza Darakay memenuhi syarat, dan wajib dilaksanakan oleh KPU Aru. Padahal, sesuai hasil verifikasi dan penelitian, kedua pasangan itu tidak memenuhi syarat dukungan 20 persen kursi DPRD dan telah ditetapkan dalam rapat pleno.

Seperti diberitakan, pasangan Gainau-Hamu diusung oleh partai Golkar dengan 1 kursi dan Gerindra lima kursi DPRD. Namun, saat verifikasi dan penelitian berkas, KPU menemukan dokumen B1-KWK partai Golkar kubu Agung Laksono, tidak ditandatangani ketua dan sekretaris DPD Golkar Aru hingga batas akhir perbaikan berkas, 7 Agustus.

Sementara itu, pasangan Barends-Darakay diusung PPP kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam tahapan verifikasi, KPU menemukan rekomendasi PPP kubu Djan Faridz discan. 24 Agustus KPU menggelar rapat dan memutuskan kedua pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dalam surat keputusan (SK) nomor 29/KPTS-Kab/029433676/VIII/2015.

Tak terima dengan keputusan KPU, pasangan Gainau-Hamu dan Barends-Darakay menggugat keputusan KPU ke Panwaslu.

Selama lima kali bersidang, Panwaslu menerima seluruh gugatan kedua pasangan itu dan memerintahkan KPU untuk segera melaksanakannya. Lembaga pengawas pemilu itu berasalan, demi menyelamatkan hak konstitusional dan asas hukum.

Ferry melanjutkan, KPU berkewajiban melaksanakan putusan Panwaslu karena bersifat final dan mengikat sebagaiamana diatur dalam pasal 153 UU nomor 1/2015 junto UU nomor 8/2015 tentang Pilkada.

Kewajiban melaksanakan putusan Panwaslu diatur dalam edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 115/TUN/V/2015, tentang pemohonan fatwa atas sengketa Pilkada.

Disisi lain, jelas mantan ketua KPU Provinsi Sumatera Barat itu, KPU Aru telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana melakukan koordinasi dan menetapkan kedua pasangan itu tidak memenuhi syarat.

”Kami katakan kepada anggota KPU divisi hukum bahwa dia sudah benar. Tapi karena keputusan itu digugat ke Panwaslu dan putusan Panwaslu mengakomodir, maka tetap dijalankan,” jelasnya.

Disinggung soal uji materi putusan Aru yang dilakukan pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey ke MA, menurutnya sah-sah saja. Kalaupun MA menerima uji materi, KPU akan tetap melaksanakannya. “Kami sudah koordindasi dengan MA, bahwa terkait dengan banding ataupun uji materi gugatan Pilkada ke MA, harus selesai tanggal 15 November.

Karena hitung-hitungan logistik. Kalau misalnya putusannya, MA menerima uji materi keputusan atas Panwaslu, konsekuensinya ke logistik. Ya kalau mereka akhirnya tetap gugur, maka surat suara ditiadakan. Kalau ditolak, ya pilkada tetap berjalan sebagaiamana mestinya,” katanya.

Anggota KPU Provinsi Maluku Divisi Hukum, Rivan Kubangun, mengatakan, perlu ada revisi UU dengan tujuan memberi legalitas hukum bagi KPU untuk mengajukan banding. Olehnya itu, kata dia, pihaknya akan melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada secara keseluruhan. “Iya. Nantinya ketika dievaluasi, penting untuk dilakukan perubahan untuk mewujudkan dimenasi keadilan dalam Pilkada kedepan,” ujar Rivan, tadi malam via seluler.

Sebab menurut dia, KPU perlu melakukan banding administrasi atas putusan yang dikeluarkan Panwaslu. Selain itu, harusnya penyelesaian sengketa antara peserta dengan KPU untuk pemilihan bupati dan wali kota diselesaikan oleh Bawaslu provinsi, dan pemilihan gubernur diselesaikan di Bawawslu RI.

“Misalnya terjadi sengketa Pilkada kabupaten, maka Bawaslu provinsi yang memeriksa dan melakukan musyawarah serta memutuskan. Tapi tentu menghadirkan Panwaslu dan pihak-pihak lain. Lalu kalau Pilkada gubernur, Bawaslu RI yang berwenang memeriksa,” katanya.

Ketua KPU Maluku, Musa Latua Toekan juga setuju bila UU Pilkada perlu direvisi. ”Iya. Seharusnya begitu, sekalipun KPU sebagai pelaksana harus juga diberi ruang banding. Karena terkait dengan keputusan KPU yang disengketakan itu, KPU putuskan sesuai dengan keyakinan dan kebenaran berdasarkan aturan atau UU,” kata Musa via sms.
Menciderai Asas Pilkada

Direktur Ekseskutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai, kebijakan yang diambil oleh KPU Aru dengan menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, menciderai asas penyelenggaraan Pilkada yang jujur adil. Padahal dua asas utama yang menjadi penilaian Pilkada yang sukses atau tidak.

“Dalam peraturan Pilkada, hanya orang memenunhi syarat yang dapat diloloskan sebagai calon kepala daerah. Ketika ini dilanggar, maka yang terutama diciderai adalah konsep pemilu yang jujur dan adil. Ini kan tidak adil.

Karena disaat pasangan lain menyerahkan seluruh syarat rekomendanasi dari DPP, ada pasangan calon lain yang tidak memenuhi itu. Prinsip yang paling fundamental saja sudah dicederai,”kata Titi kepada Ambon Ekspres, disela kegiatan Pelatihan Investigasi Berbasiskan Open Data tentang Pilkada 2015 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Dampak lain yang terjadi akibat keputusan Panwaslu dan kepatuhan KPU untuk menetapkan pasangan Gainau-Hamu dan Barends-Darakay yang secara jelas tak memenuhi syarat, yakni dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas kedua lembaga penyelenggara itu. Selain itu, penghamburan anggaran bila gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan uji materi ke MA diterima.

“Kalau PTUN membatalkan dan sementara logistik sudah disiapkan, maka anggaran negara bisa hilang dan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penyelenggara, juga bisa merosot. Kalau orang yang tidak memenuhi syarat saja bisa diloloskan, apa yang bisa kita harapkan dari prosesnya,” paparnya.

Lebih lanjut kata Titi, KPU harus diberi kewenangan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain atas keputusan Panwsaslu. Pasalnya, KPU merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

“Harusnya, KPU bisa mengguggat. Karena KPU bukan sekedar representasi lembaga negara. Tapi KPU adalah representasi kepentingan publik terhadap pemilihan yang jujur dan adil. Jadi, kalau keputusan Panwaslu dianggap salah, KPU bisa banding,” tukasnya. (TAB)

Most Popular

To Top