Paripurna APBD Tidak Jelas – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Paripurna APBD Tidak Jelas

PIRU, AE.—Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seram bagian Barat (SBB) dengan agenda penyampaian nota perhitungan APBD SBB tahun anggaran 2014 diprediksi bakal terus menemui jalan buntu.

Pasalnya, hingga saat ini penanggung jawab pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Jacobus F Puttileihalat diketahui  masih belum bersedia menghadiri sidang paripurna tersebut.

Sementara pihak DPRD, tetap ngotot tidak akan melanjutkan sidang paripurna tersebut jika bupati tidak menghadirinya. “Pada prinsipnya, selama Bupati SBB tidak menyampaikan pertanggungjawaban nota perhitungan APBD, maka selama itu pula DPRD tidak akan melanjutkan sidang,” tandas anggota DPRD SBB dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Yus Akerina kepada koran ini, Sabtu (7/11).

Menurut Akerina, DPRD bukannya menolak pertanggungjawaban nota perhitungan APBD dimaksud. Apapun hasil pembahasannya, DPRD sedianya tetap menerima. Hanya saja dalam penyampaianya, hal itu harus disampaikan langsung oleh bupati.

Sikap tegas DPRD ini tentu bukan tanpa alasan, kata Akerina, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah, yang merupakan penjabaran dari pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 3 UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta penjabaran dari tata tertib DPRD yang mengisyaratkan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada DPRD.

“Wujud nyata dari pertanggungjawaban kepala daerah dimaksud, salah satunya yakni pertanggungjawaban nota perhitungan APBD harus disampaikan langsung oleh kepala daerah atau pimpinan eksekutif,” cetusnya.

Akerina menambahkan, selain berdasar pada mekanisme, alasan lain yang melatarbelakangi sidang pembahasan nota perhitungan APBD SBB tahun anggaran 2014 itu diboikot pihak legislatif karena bupati dalam rapat paripurna DPRD ditahun-tahun sebelumnya yang melibatkan pihak eksekutif, juga tidak pernah hadir dan hanya mengutus bawahannya.

Atas dasar itulah, DPRD SBB tetap bersikukuh tidak akan melanjutkan sidang paripurna perhitungan tersebut. “Dalam sejarah sidang paripurna terkait penyampaian nota perhitungan, perubahan APBD, maupun pembahasan RAPBD dan APBD di DPRD setiap tahunnya, kalau tidak salah kehadiran bupati baru terhitung dua kali. Sisanya itu diwakilkan,” beber Akerina.

Menurutnya, perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban bupati kepada rakyat yang diwakili DPRD. Olehnya, diakhir masa jabatannya, sudah seharusnya bupati menyampaikan secara langsung pertanggungjawaban nota perhitungan APBD kepada DPRD.

Sekedar diketahui, sidang paripurna DPRD SBB dengan agenda penyampaian nota perhitungan APBD TA 2014 itu sudah dibuka pada Selasa (3/11). Sidang paripurna yang dipimpin tiga unsur pimpinan DPRD yakni Julius Rutasow, Mustafa Raharusun dan Bahtiar Payapo serta dihadiri kurang lebih 23 anggota DPRD itu berlangsung tidak lama dan berakhir deadlock.

Ketidak hadiran bupati dan wakil bupati SBB, menjadi pemicu utama sidang paripurna itu dihentikan tanpa melalui satu pembahasan apapun terkait nota perhitungan APBD. Dalam prosesnya, mayoritas fraksi di DPRD minus Fraksi Demokrat bersuara keras agar bupati  harus hadir.

Sayangnya tiga unsur pimpinan DPRD yang diberi kepercayaan untuk melobi bupati agar dapat hadir dalam sidang dimaksud, tidak memainkan perannya secara baik. Akibatnya tidak ada hasil apa-apa. DPRD akhirnya memutuskan sidang diskorsing hingga batas waktu yang tidak ditentukan. (CR1)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!