Tidak Ada Eksekusi Lahan di Halong – Ambon Ekspres
Amboina

Tidak Ada Eksekusi Lahan di Halong

AMBON, AE.—Raja Negeri Halong, Stella Tupanelay menandaskan, tidak ada niat Pemerintah Negeri Halong melakukan eksekusi dan menjual tanah yang menjadi sengketa antara 14 KK dengan Keluarga Salomon.

”Informasi saya akan menggusur, membongkar dan akan mengeksekusi rumah 14 KK itu tidak benar. Tolong diluruskan tudingan ini,” ungkap Tupanelay kepada Ambon Ekspres melalui rilisnya, Sabtu (7/11).

Terkait sengketa lahan di Dusun Air Besar Negeri Halong, Kecamatan Baguala itu, dia mengaku bahwa tanah tersebut sedang dalam proses hukum di pengadilan dan telah ada putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak menerima gugatan atau NO.

Saat ini proses hukum sudah berjalan di Mahkamah Agung. ”Sesuai informasi yang kami cek di kepaniteraan MA RI bahwa putusannya adalah menguatkan putusan PT yang juga gugatanya tidak dapat diterima,’’ jelasnya.

Tupanelay menandaskan, soal gugatan penggugat/keluarga Salomon yang dinyatakan tidak dapat diterima, karena ada kekurangannya. Dimana pihak pemerintah Negeri Halong tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut.

Selain itu, dengan adanya amar putusan tersebut, maka tidak ada pihak yang menang. ‘’Putusan NO telah disalahartikan oleh pihak tergugat (Abraham Musa, dkk). Mereka menganggap mereka menang terhadap sengketa tanah dengan Keluarga Salomon,” imbuhnya.

Akibat pemahaman hukum yang keliru, karena adanya informasi yang tidak benar dari berbagai pihak, kata Tupanelay, mengakibatkan masyarakat 14 KK merasa di atas angin sehingga merasa berhak atas tanah tersebut.

Mereka juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah negeri saat akan turun ke lokasi sengketa untuk meninjau batas-batas sengketa tanah.

Kemudiaan, lanjut dia, tindakan itu dilanjutkan dengan mendatangi kantor Negeri Halong pada 21 Oktober 2015 dengan melakukan tindakan anarkis seperti penghinaan, pengancaman, kekerasan dan pencemaran nama baik terhadap raja, saniri dan staf pemerintah Negeri Halong.

”Atas kejadiaan itu, kita juga sudah membuat laporan ke Polda Polda Maluku guna diproses sesuai dengan ketentuaan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Dirinya mengakui bahwa pemerintah Negeri Halong dalam mengadakan peninjauaan lokasi, semata-mata hanya untuk mempersiapakan data-data terkait batas-batas tanah dilokasi sengketa tersebut.

”Kita dari unsur pemerintah negeri meninjau lokasi kejadiaan tujuannya agar apabila digugat kembali oleh keluarga Salomon maka pemerintah negeri sudah tahu lokasi sengketa yang sebenarnya, berikut luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut,” imbuhnya.

Untuk itu, terkait informasi yang berkembang di media terkait dengan pemerintah negeri, dirinya sangat menyesalinya. Untuk itu harus diluruskan ini sehingga publik juga memiliki tendensi yang tidak benar terhadap pihaknya.

”Berita-berita itu semua tidak benar dan sangat memojokan pemerintah negeri Halong dengan tudingan akan mengeksekusi, membongkar bahkan akan menjual tanah tersebut. Mohon diluruskan, karena berita tersebut tidak benar dan hanya diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu karena ada kepentingan dalam persolan ini,” nilainya.

Eda Malaiholo selaku kuasa hukum Raja Negeri Halong menandaskan, terkait pertemuan dengan Komisi I DPRD Ambon, pihaknya kecewa dengan sikap yang diakukan wakil rakyat itu yang seakan Raja Halong tidak baik dengan masyarakatnya.

”Terkait dengan sengketa lahan itu masih dalam proses hukum dan keluarga Salomon sementara masih mempunyai sertifikast atas tanah itu. Jadi tidak perlu untuk mempersoalankan status tanah itu di hadapan DPRD,” Cetus Malaiholo.

Malaiholo pun menantang anggota Komisi I DPRD Ambon untuk lebih arif dan bijaksana dan mempelajari hukum lebih dalam lagi dan bertindak sesuai dengan fungsinya. ”Jangan hanya menyampaikan informasi yang keliru dan berkesimpulan yang keliru dan nantinya memperkeruh keadaan di Negari Halong,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga mempertanya larangan yang disampaikan DPRD untuk tidak melakukan kegitan di atas tanah tersebut.

‘’Yang kami tanyakan, dasar hukum apa yang pakai untuk memutuskan dan berkesimpulan seperti itu ? Kita hanya patuh apabila ada putusan pengadilan dan penetapan dari pengadilan menyangkut dengan sengketa lahan ini,” tandasnya. (ERM)

Most Popular

To Top